Hukum Tata NegaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala DaerahAchmadudin Rajab1 dibaca
Hukum BisnisANALISIS YURIDIS KESIAPAN OPERASIONAL TAKSI TERBANG DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK INOVASI TRANSPORTASI UDARAWasila Ghina Ayyasy1 dibaca
Hukum PidanaUU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan KorbanEnrico Putra Pradana1 dibaca
Hukum PidanaPenyegeraan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset sebagai Upaya Penguatan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di IndonesiaOktaviana Kabeakan1 dibaca
Hukum LainnyaMEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINANRizky Trijoyo Sibagariang1 dibaca
Hukum LainnyaKECERDASAN BUATAN DAN TANTANGAN REGULASI DI INDONESIA: ANTARA INOVASI DAN KETIDAKPASTIAN HUKUMMuhammad Akbar1 dibaca
Hukum BisnisDARI NEGARA KE KORPORASI: TRANSFORMASI KEDUDUKAN KEKAYAAN BUMN DAN PENGUATAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULEYusuf Randi1 dibaca
Hukum Tata NegaraDARI SERENTAK KE TERPISAH: TAFSIR BARU MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ATAS MODEL PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIAYusuf Randi1 dibaca
Hukum Administrasi NegaraOPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI DIGITALISASI BERBASIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DKI JAKARTASri Muliana Azhari1 dibaca
Hukum LingkunganDIMENSI LEGAL HILIRISASI DI BAWAH ASTA CITA, STUDI KASUS KONTROVERSI TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPATKrestiana Yuli Astutik1 dibaca
Hukum AcaraPenerapan Pasal 29 KUHAP: Antara Kepastian dan Keadilan dalam Perpanjangan PenahananYudistira Nurchairiaziz Simbolon1 dibaca