Hukum Administrasi NegaraMENGULAS IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)Indah Fajar Lestari1 dibaca
Hukum Administrasi NegaraPROGRAM TAPERA TAK SENTUH INTI PERSOALAN KEPEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAHDwi Puji Apriyantok1 dibaca
Hukum Tata NegaraMENGURAI BENANG KUSUT: PENYEDERHANAAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADAFrichy Ndaumanu1 dibaca
Hukum LainnyaPENERAPAN DAN TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 AYAT (1) HURUF G UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKATYosua Lamsar1 dibaca
Hukum PerdataKONSISTENSI HUBUNGAN KELUARGA DALAM DEFINISI HUBUNGAN ISTIMEWA UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KUH PERDATAI Wayan Agus Eka1 dibaca
Hukum Tata NegaraLEX REJICIT SUPERFLUA, PUGNANTIA, INCONGRUA - HUKUM MENOLAK HAL YANG BERTENTANGAN DAN TIDAK LAYAK: TOLAK REVISI UU POLRIDea Aura Aprilia 1 dibaca
Hukum Administrasi NegaraIMPLIKASI RANCANGAN UNDANG UNDANG KEPOLISIAN TERHADAP CITRA POLISI DI KALANGAN MASYARAKAT Adinda Irhamna1 dibaca
Hukum Administrasi NegaraURGENSI PEMINDAHAN JADWAL PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA MENJADI SERENTAK DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH UNTUK MENJAMIN KONDISI KESEHATAN PETUGAS KPPSFarasat Ahmad1 dibaca
Hukum Tata NegaraOPTIMALISASI PERANAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN PERAIRAN INDONESIA (MENINJAU KEWENANGAN BAKAMLA DALAM UU KELAUTAN DAN RUU KELAUTAN)Indah Fajar Lestari1 dibaca
Hukum LainnyaPROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANFaisal1 dibaca