Minggu, 26 April 2026
Tentang|Pedoman Penulisan|Sign In
Rechtsvinding
BerandaArtikelHukum PidanaHukum PerdataHukum Tata Negara
Sign In
Rechtsvinding
BPHN

Publikasi ilmiah hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Navigasi

  • Beranda
  • Semua Artikel
  • Pedoman Penulisan
  • Tentang Kami

Tautan

  • Jurnal Rechtsvinding
  • Submit Artikel
  • BPHN

©2026Rechtsvinding — Badan Pembinaan Hukum Nasionalv1.1.0· 4ab68b3

Kebijakan PrivasiSyarat & Ketentuan
Rechtsvinding Audio

Hukum dalam
Genggaman Anda

Dengarkan diskusi mendalam tentang isu-isu hukum terkini dari para ahli dan praktisi terkemuka. Akses konten eksklusif di mana saja.

Wawancara mendalam dengan ahli hukum
Analisis kasus hukum terbaru
Perkembangan legislasi terkini
Diskusi praktik hukum modern
Semua PlaylistBaca Artikel

Artikel Hukum Bersuara

Audiobook artikel-artikel pilihan

SpotifyBuka Aplikasi

JUARA

Jurnal Rechtsvinding Bersuara

SpotifyBuka Aplikasi

Rechtsvinding

Publikasi Ilmiah Hukum Indonesia

Rechtsvinding hero visual
Hukum Tata Negara

UUD 1945 Adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal Atau Semantik

Akhir-akhir ini kembali muncul isu atau perdebatan tentang amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ada yang pro terhadap amandemen UUD 1945. Banyak pula yang kontra dengan amandemen UUD 1945. Isu atau perdebatan tentang amandemen UUD 1945 bukan hal...

Ayon Diniyanto19 Oktober 2021110,372 dibaca
Hukum Internasional

Hak Kekebalan Dan Hak Istimewa Perwakilan Diplomatik Dari Presfektif Konvensi Wina 1961

Abdhy Walid Siagian18 Februari 2022106,695 dibaca
Hukum Pidana

Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya)

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana11 September 2020104,024 dibaca
Hukum Lainnya

Hak Beribadah Di Indonesia

Yeni Handayani11 Agustus 2015103,415 dibaca

Artikel Lainnya

Lihat Semua
Hukum Acara

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004

Baca selengkapnya...

Yusuf Randi6 Apr 2026
Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Baca selengkapnya...

Achmadudin Rajab10 Mar 2026
Hukum Bisnis

Analisis Yuridis Kesiapan Operasional Taksi Terbang Di Indonesia Sebagai Bentuk Inovasi Transportasi Udara

Baca selengkapnya...

Wasila Ghina Ayyasy10 Mar 2026
Hukum Pidana

UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban

Baca selengkapnya...

Enrico Putra Pradana17 Des 2025
Hukum Pidana

Penyegeraan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Sebagai Upaya Penguatan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Baca selengkapnya...

Oktaviana Kabeakan17 Des 2025
Hukum Lainnya

Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

Baca selengkapnya...

Rizky Trijoyo Sibagariang17 Des 2025
Hukum Lainnya

Kecerdasan Buatan Dan Tantangan Regulasi Di Indonesia: Antara Inovasi Dan Ketidakpastian Hukum

Baca selengkapnya...

Muhammad Akbar17 Des 2025
Hukum Bisnis

Dari Negara Ke Korporasi: Transformasi Kedudukan Kekayaan BUMN Dan Penguatan Prinsip Business Judgment Rule

Baca selengkapnya...

Yusuf Randi17 Des 2025
Hukum Tata Negara

Dari Serentak Ke Terpisah: Tafsir Baru Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Model Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia

Baca selengkapnya...

Yusuf Randi17 Des 2025
Hukum Lainnya

Penguatan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital Masa Kini

Baca selengkapnya...

Retno Wahyu17 Des 2025
Hukum Administrasi Negara

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Digitalisasi Berbasis Keterbukaan Informasi Publik Di DKI Jakarta

Baca selengkapnya...

Sri Muliana Azhari18 Nov 2025
Hukum Lingkungan

Dimensi Legal Hilirisasi Di Bawah Asta Cita, Studi Kasus Kontroversi Tambang Nikel Di Raja Ampat

Baca selengkapnya...

Krestiana Yuli Astutik13 Nov 2025