Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK

Revisi UU KPK antara melemahkan dan memperkuat kinerja KPK.pdf

Ahmad Jazuli (Peneliti Pertama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)102,574 dibaca

Hukum Bisnis

Tinjauan Yuridis Dibalik Kenaikan Tarif Tol

Aspek Legal Kenaikan Tarif Tol.pdf

Moch. Alfi Muzakki (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)102,576 dibaca

Hukum Lingkungan

Harmonisasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol dengan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Rechtsvinding Online BPHN _ Moch Alfi Muzakki.pdf

Moch. Alfi Muzakki (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)102,575 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan Jabatan Publik Lainnya

put mk no 42 dan implikasinya bagi pengisian jabatan publik lainnya.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Pidana

Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme

REVISI UU TERORISME.pdf

Ahmad Jazuli (Peneliti Pertama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI)102,576 dibaca

Hukum Pidana

Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal

Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal.pdf

Randy Pradityo (Pekerja Bantuan Hukum, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Jawa Tengah)102,576 dibaca

Hukum Bisnis

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (Bumn-K) Untuk Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi, Tepatkah ?

rechtvinding-BUMNK Migas.pdf

Muhammad Yusuf Sihite (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan Pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI)102,574 dibaca

Hukum Bisnis

Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit

fidusia_rev.pdf

Winda Oletta (Staf di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)102,573 dibaca

Hukum Internasional

Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham

IMPLIKASI RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 BAGI PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA_ApriyaniDewiAzis.pdf

Apriyani Dewi Azis ( Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)102,578 dibaca

Hukum Bisnis

Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender Of The Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan

rechtsvinding online BI-Yusuf.pdf

Muhammad Yusuf Sihite (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan di Pusat Perancang Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,575 dibaca

Hukum Lingkungan

Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup

GREEN CONSTITUTION SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUATKAN NORMA LINGKUNGAN HIDUP 27 Jan 2016.pdf

Meirina Fajarwati (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)102,578 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

netralitas pns pasca putusan mk no 46 tahun 2015 ttg pencalonan pns dalam pilkada.pdf

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 385–396 dari 538 artikel