Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK

Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK

Oleh :

Ahmad Jazuli^* 

Naskah diterima: 18 Februari 2016; disetujui: 10 Maret 2016

Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus. Sesuai amanat Undang-Undang untuk mengatasi korupsi tersebut, KPK mengambil peran sebagai pendorong pemberantasan korupsi dengan melibatkan institusi penegak hukum lainnya serta lembaga pemerintah ditambah lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif. Koordinasi akan berjalan secara optimal ketika semua pihak memiliki Road Map masing-masing namun tetap merupakan bagian dari upaya nasional terkait pemberantasan korupsi secara terintegrasi. (roadmap KPK tahun 2011-2023)

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memasuki jilid II setelah pernah digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2015,dan pada tahun 2016  UU ini telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), Setidaknya, ada 6 fraksi (Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura) yang mengusulkan revisi UU KPK  (sebanyak 40 anggota)  [http://www.hukumonline.com]. 

Jika Mengacu pada roadmap KPK tahun 2011-2023, maka eksistensi KPK diarahkan  agar terwujud Sistem Integrasi Nasional  yang  dimplementasikan  pada Strategi   Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun fakta yang mengemuka terjadi semacam “gugatan” tentang eksistensi KPK dan segala kewenangannya sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK tersebut. Usaha revisi UU KPK ini tentu saja menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Pihak yang pro mengatakan bahwa revisi dilakukan untuk memperkuat kinerja KPK, namun pihak yang kontra beranggapan bahwa revisi justru akan melemahkan kinerja KPK. Jika melihat pada realita yang ada mengapa revisi UU KPK menimbulkan pro-kontra antara pemerintah-DPR dengan sebagian masyarakat (ICW, pemerhati masalah korupsi, dll), karena beberapa sebab, antara lain: revisi yang dilakukan tidak disertai dengan naskah akademik, padahal Undangundang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan mengatur penyertaan naskah akademik dalam pengajuan rancangan peraturan, keberadaan naskah akademik bisa menjadi koridor pembahasan revisi UU. Sebagai contoh saat DPR mengajukan revisi UU KPK dengan membatasi masa kerja selama 12 tahun. Saat itu, dalam naskah akademik dijelaskan kajian yang mendukung atau menjadi dasar hal tersebut yaitu belum rampungnya penyelesaian RUU KUHP dan KUHAP, padahal KUHP dan KUHAP adalah acuan  KPK dalam berkerja (lihat pasal 18 (1) UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); belum ada kesepakatan terhadap pasal-pasal yang akan direvisi seperti : penyadapan, pembentukan Badan Pengawas KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan kewenangan KPK dalam mengangkat penyidik.  [http://www.antaranews.com/]. Dalam revisi UU KPK, ada beberapa pasal krusial yang menjadi polemik baik di Pemerintah, DPR, akademisi, maupun masyarakat, yaitu:1). Pembubaran KPK, 12 tahun setelah draf RUU resmi diundangkan, bunyi Pasal 5: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan”; 2). KPK tak berwenang melakukan penuntutan, terdapat dalam Pasal 7 huruf d: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam  Undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif”.Padahal, dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 3). Pelimpahan kasus ke Kejaksaan dan Kepolisian, diatur dalam Pasal 13: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi yang:a). melibatkan penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); c). Dalam hal Komisi  Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan dimana ditemukan kerugian negara dengan nilai dibawah  50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, jumlah nominal kerugian sebagai kriteria untuk melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan  Kepolisian tidak disebut. Bahkan, Pasal 8 (2) menyebut "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”;  4). Permintaan izin sebelum melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a : “KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri”. Dalam Pasal 12 (1) huruf a UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”; 5). KPK tidak memiliki penuntut, dalam Pasal 53 (1): “Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim”. Dalam pasal 51 (1) UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, “Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi.”[http://www.bbc.com]

Ada beberapa catatan mengenai pasal-pasal mana yang akan direvisi, yaitu : pertama aturan penyadapan yang diatur dalam Pasal 12A-12F. Aturan tersebut terkait dengan mekanisme dalam melakukan penyadapan beserta perizinan. Dengan keberadaan dewan pengawas setidaknya dapat mengontrol kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan.Kedua, keberadaan dewan pengawas diatur dalam Pasal 37A hingga 37F. Pasal tersebut mengatur pembentukan Dewan Pengawas, pengangkatan dan pemberhentian anggota, hingga tugas pokok fungsi dan kewenangannya.Ketiga, ketentuan yang mengatur pengangkatan penyidik dan penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43, 43A, 43B, 45, 45A, dan 45B. Intinya, penyelidik berasal dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal 2 tahun.Pasal 40 menjadikan payung hukum KPK dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 40 menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak     Pidana Korupsi.  [http://www.hukumonline.com]

Terlepas dari pro-kontra, maka hendaknya revisi UU KPK harus dilakukan secara utuh dan komprehensif karena keberadaannya yang dinilai sangat bermanfaat bagi pemberantasan korupsi di tanah air. Tidak ada satu pun naskah akademik yang dapat dirujuk dan dijadikan dasar untuk mempertukarkan gagasan pasal yang direvisi mengindikasikan revisi UU KPK hanya untuk melemahkan   KPK.  [http://www.antaranews.com].UU KPK tidak perlu direvisi karena dianggap sudah kuat, justru dengan melakukan revisi akan melemahkan KPK.  [http://www.hukumonline.com]

Dalam pandangan Indonesia  Corruption Watch (ICW), pemerintah lebih baik memberikan penguatan posisi pada dewan penasihat KPK yang sudah ada saat ini dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan KPK dan menelaah laporan pelanggaran kode etik. Ketika ada indikasi, maka bisa dilaksanakan sidang kode etik bukan hanya sebagai pelengkap. [http://news.detik.com]

Terkait dengan penyadapan, maka dikhawatirkan akan menghambat operasi penyelidikan dan penyidikan jika dilakukan secara terbuka dan orang yang ditengarai terlibat tindak pidana bakal melarikan diri.Revisi yang dilakukan harus mengarah pada soal struktur organisasi, khususnya penambahan deputi di bidang supervisi monitoring dan koordinasi antar lembaga untuk mendorong Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih maju. 

Persoalan penyadapan sebenarnya bukan hanya dilakukan KPK, namun juga kejaksaan dan kepolisian. Oleh karenanya aturan penyadapan mestinya tidak saja diatur khusus untuk KPK, tetapi semua lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Ini berarti ada UU khusus yang dapat diterapkan bagi semua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, seperti di Belanda. Dilihat dari sudut pidana, tindakan penyadapan masuk dalam tahap penyelidikan dan bersifat tertutup. Sementara pencegahan belum masuk dalam tahap penyelidikan sehingga KPK sejatinya tak menginginkan adanya operasi penangkapan, sepanjang tidak ada perbuatan korupsi/terindikasi korupsi. Namun begitu, perlu diperjelas siapa pihak yang melakukan pengawasan. Yang pasti, bila terdapat lembaga dewan pengawas, mesti terbebas dari intervensi manapun, khususnya pengawasan di bidang penyadapan.

Terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), sebenarnya ada strategi lain yang bisa dilakukan untuk menghentikan perkara dengan tidak melanggar UU, misalnya, ketika seorang tersangka sakit keras dan tak dapat dilanjutkan perkaranya, maka dapat diminta penetapan penghentian perkara melalui pengadilan atau koordinasi antar lembaga penegak hukum (Kepolisian  atau Kejaksaan). Artinya kepolisian atau kejaksaanlah yang dapat menghentikan perkara dengan menerbitkan SP3. Seharusnya revisi UU KPK dilakukan secara terbatas, mulai keberadaan dewan pengawas, prosedur penyadapan, kewenangan menerbitkan SP3 dan pengangkatan penyidik independen. [http://www.hukumonline.com]

KPK    mensyaratkan untuk mengharmonisasikan UU KPK dengan yang lainnya apabila ingin dilakukan revisi, karena hal ini juga sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana  Aksi Pencegahan dan  Pemberantasan Korupsi.Ada 4 (empat) poin yang menjadi syarat agar revisi dapat dilakukan yaitu: penguatan kewenangan penyadapan KPK, penyempurnaan kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3, pemberian kewenangan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri, serta pembentukan dewan pengawas.  [http://www.hukumonline.com].

Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai media, bahwa revisi yang dilakukan selama untuk memperkuat kinerja KPK, maka pemerintah akan terus mendukung, namun jika revisi yang dilakukan hanya untuk memperlemah kinerja KPK, maka pemerintah akan menarik diri. Hal ini menunjukan komitmen Jokowi sebagai representatif pemerintah dan harapan dari rakyat yang mendukungnya untuk terus menegakan hukum terhadap tindakan korupsi.

Walaupun usaha untuk merevisi UU KPK saat initerus berjalan, namun ada upaya yang terus dilakukan oleh KPK agar kinerjanya dalam penegakan hukum kasus korupsi terus meningkat, seperti: membangun sinergi dengan Kejagung RI, melalui fungsi koordinasi dan supervisinya dan juga dengan Komisi Yudisial (KY). KPK dapat mem-backup Kejaksaan tatkala penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan mengalami kebuntuan atau menghadapi perlawanan balik para koruptor (corruptor fight back). Sebagai tindak lanjutnya, maka Memorandum of Understanding (MoU) antar institusi penegak hukum (Kejaksaan, KPK, dan  Kepolisian RI) Nomor: KEP- 049/A/J.A/03/2012 yang akan berakhir Maret 2016 akan diperbaiki; menekankan keseimbangan antara penindakan dan koordinasi, monitoring, supervisi, serta pencegahan. Ini dilakukan untuk menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Sebagai gambaran untuk menaikkan nilai IPK Indonesia dari 32 ke 34 membutuhkan waktu dua-tiga tahun, padahal, Malaysia IPK-nya sudah 50 dan Singapura di atas 90.

Melihat pada fenomena tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu kita cermati agar revisi UU KPK tidak sampai kebablasan apalagi sampai melemahkan kinerja KPK, yaitu: adanya konflik kepentingan antara fraksi di DPR pemerintah dengan KPK itu sendiri; masih belum ada kesepakatan dan kesepahaman mengenai pasal-pasal yang akan direvisi; serta belum adanya naskah akademik yang menjadi bahan kajian agar revisi tersebut didukung selama dilakukan untuk layak dilakukan. Dan revisi UU KPK perlu memperkuat kinerja KPK.