Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA DAN PASAL 340 KUHP

Yerrico Kasworo - Pembunuhan Berencana dan Pasal 340 KUHP.pdf

Yerrico Kasworo (Fungsional Umum pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional)102,579 dibaca

Hukum Administrasi Negara

URGENSI MENYEGERAKAN PEMBAHASAN RUU KITAB HUKUM PEMILU

RUU tentang Kitab Hukum Pemilu _rev apri.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,578 dibaca

Hukum Bisnis

PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SUATU SOLUSI MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK

TULISAN WIWIN TAX AMNESTY _rev apri.pdf

Wiwin Sri Rahyani (Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Badan Keahlian DPR RI)102,575 dibaca

Hukum Bisnis

URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DARI BERSIFAT SUKARELA (VOLUNTARY) MENJADI WAJIB (MANDATORY)

Jurnal Hukum - Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dari Sukarela_rev apri.pdf

Nova Manda Sari (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Perancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI)102,577 dibaca

Hukum Administrasi Negara

KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN ï¿½KONSULTASI YANG MENGIKAT BAGI PENYELENGGARA PEMILUï¿½

konsultasi mengikat bagi penyelenggara pemilu.pdf

Hukum Bisnis

MENGAPA APBD BUKAN UNTUK KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL ?

APBD untuk klub Sepak Bola-new.pdf

Eko Noer Kristiyanto (Peneliti di Kementerian Hukum dan HAM RI, ex.kabiro Litbang keluarga bobotoh UNPAD, ex.ast produser KOMPAS TV Jabar)102,575 dibaca

Hukum Pidana

MENYOROTI MARAKNYA PENGENDARA MOTOR DIBAWAH UMUR

MENYOROTI MARAKNYA PENGENDARA MOTOR DI BAWAH UMUR.pdf

Imas Sholihah (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI)102,574 dibaca

Hukum Bisnis

DISHARMONISASIKETENTUAN MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA, PERUSAHAAN NEGARA, DAN STATUS ANAK PERUSAHAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DISHARMONISASI KETENTUAN BUMN_Febry Liany_Jurnal Rechtsvinding Online_Juni 2016.pdf

Febry Liany (Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Keahlian DPR RI)102,573 dibaca

Hukum Administrasi Negara

REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA.pdf

Meirina Fajarwati102,576 dibaca

Hukum Pidana

MENCERMATI PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DI INDONESIA

Mencermati Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Finale.pdf

Arrista Trimaya (Perancang Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Keahlian DPR RI)102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

INTERVENSI POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SAMBUTAN POLA PENELITIAN.pdf

Meirina Fajarwati (Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan pembangunan Badan Keahlian DPR RI)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

MENYOAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ANTI-PANCASILA

MENYOAL ORMAS ANTI-PANCASILA.pdf

Imas Sholihah (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI)102,575 dibaca

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 361–372 dari 540 artikel