Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Rechtsvinding Online BPHN _ Moch Alfi Muzakki.pdf

Moch. Alfi Muzakki25 Feb 2016

Hukum Administrasi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan Jabatan Publik Lainnya

put mk no 42 dan implikasinya bagi pengisian jabatan publik lainnya.pdf

Achmadudin Rajab25 Feb 2016

Hukum Pidana

Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme

REVISI UU TERORISME.pdf

Ahmad Jazuli24 Feb 2016

Hukum Pidana

Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal

Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal.pdf

Randy Pradityo17 Feb 2016

Hukum Bisnis

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Untuk Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi, Tepatkah ?

rechtvinding-BUMNK Migas.pdf

Muhammad Yusuf Sihite15 Feb 2016

Hukum Bisnis

Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit

fidusia_rev.pdf

Winda Oletta15 Feb 2016

Hukum Internasional

Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan HAM

IMPLIKASI RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 BAGI PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA_ApriyaniDewiAzis.pdf

Apriyani Dewi Azis5 Feb 2016

Hukum Bisnis

Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender of the Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan

rechtsvinding online BI-Yusuf.pdf

Muhammad Yusuf Sihite4 Feb 2016

Hukum Lingkungan

Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup

GREEN CONSTITUTION SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUATKAN NORMA LINGKUNGAN HIDUP 27 Jan 2016.pdf

Meirina Fajarwati3 Feb 2016

Hukum Administrasi Negara

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

netralitas pns pasca putusan mk no 46 tahun 2015 ttg pencalonan pns dalam pilkada.pdf

Achmadudin Rajab27 Jan 2016

Hukum Lingkungan

Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?

Sumber Daya Genetik.pdf

Meirina Fajarwati26 Jan 2016

Hukum Bisnis

Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)

recthsvinding online-Migas-Yusuf.pdf

Muhammad Yusuf Sihite26 Jan 2016

Menampilkan 397–408 dari 548 artikel

Semua Artikel

Harmonisasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Dengan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan Jabatan Publik Lainnya

Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme

Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Untuk Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi, Tepatkah ?

Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit

Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan HAM

Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender of the Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan

Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?

Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)