Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

fidusia_rev.pdf

Winda Oletta15 Feb 2016

Hukum Internasional

Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan HAM

IMPLIKASI RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 BAGI PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA_ApriyaniDewiAzis.pdf

Apriyani Dewi Azis5 Feb 2016

Hukum Bisnis

Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender of the Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan

rechtsvinding online BI-Yusuf.pdf

Muhammad Yusuf Sihite4 Feb 2016

Hukum Lingkungan

Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup

GREEN CONSTITUTION SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUATKAN NORMA LINGKUNGAN HIDUP 27 Jan 2016.pdf

Meirina Fajarwati3 Feb 2016

Hukum Administrasi Negara

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

netralitas pns pasca putusan mk no 46 tahun 2015 ttg pencalonan pns dalam pilkada.pdf

Achmadudin Rajab27 Jan 2016

Hukum Lingkungan

Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?

Sumber Daya Genetik.pdf

Meirina Fajarwati26 Jan 2016

Hukum Bisnis

Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)

recthsvinding online-Migas-Yusuf.pdf

Muhammad Yusuf Sihite26 Jan 2016

Hukum Tata Negara

Adakah Cara Lain Untuk Mengoreksi Hasil Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pada PILKADA Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi?

adakah cara lain untuk mengoreksi keputusan kpu selain melalui sengketa hasil Pilkada di MK.pdf

Achmadudin Rajab13 Jan 2016

Hukum Pidana

Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online

PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM.pdf

Yerrico Kasworo13 Jan 2016

Hukum Bisnis

Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Muhammad Faiz Aziz-Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah di Indonesia-Rechtsvinding-1.pdf

Muhammad Faiz Aziz30 Des 2015

Hukum Pertambangan

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?

PETI_YERICO.pdf

Yerrico Kasworo29 Des 2015

Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang Keliru Dalam Peraturan KPU Mengenai Pencalonan Pada PILKADA

norma yang keliru dalam pkpu no 9 sbgmn putusan mk no 80.pdf

Achmadudin Rajab28 Des 2015

Menampilkan 397–408 dari 543 artikel

Semua Artikel

Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit

Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan HAM

Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender of the Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan

Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?

Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Migas)

Adakah Cara Lain Untuk Mengoreksi Hasil Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pada PILKADA Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi?

Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online

Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang Keliru Dalam Peraturan KPU Mengenai Pencalonan Pada PILKADA