Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit
Oleh:
Winda Oletta*
Naskah diterima: 11 Februari 2016; disetujui: 15 Februari 2016
Jaminan identik dengan kegiatan ekonomi. Misalnya dalam perbankan, pemberian pinjaman modal oleh bank sebagai kreditur kepada peminjam modal atau kreditur. Dalam hal ini, pihak bank akan mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi oleh peminjam modal untuk mendapatkan pinjaman modal dalam waktu tertentu. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit kepada siapapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Kegiatan pinjam-meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Pengertian jaminan dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHPerdata. Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi (the economic law), yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Sampai saat ini, jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia adalah gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Lembaga gadai diatur pada Pasal 1150-1160
KUHPerdata, lembaga hipotek diperuntukkan jaminan atas benda tidak bergerak kapal laut berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 314-316 KUHD, dan pesawat udara berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lembaga hak tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan lembaga fidusia yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdata. KUHPerdata hanya mengatur tentang lembaga jaminan gadai dan hipotek sebagai konsekuensi pembagian jenis benda bergerak dan tidak bergerak.
Menurut asal katanya, Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan antara pemberi fidusia atau debitur dengan penerima fidusia atau kreditur merupakan hubungan hukum yang dilandasi atas kepercayaan. Dengan arti bahwa pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.
Ditilik dari sejarahnya, masyarakat Romawi telah mengenal dan memberlakukan fidusia dalam kehidupannya sehari-hari sejak lama. Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Penyerahan hak dari debitur kepada kreditur hanya didasarkan pada asas kepercayaan semata, sehingga kreditur tidak dapat melakukan apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut. Karena kelemahan tersebut, maka ketika gadai dan hipotek berkembang sebagai hak jaminan, maka fidusia menjadi terdesak dan meghilang dari hukum Romawi. Dalam perkembangannya, ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi, yang mana saat itu fidusia telah lenyap maka fidusia tidak ikut diresepsi ke dalam hukum Belanda. Itulah sebabnya mengapa pengaturan Fidusia tidak ada pada Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebelum adanya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) masih didasarkan pada yurisprudensi. Bentuk jaminan fidusia ini dianggap sederhana, mudah, dan cepat dari segi proses pembebanannya, sehingga digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Sebelum berlakunya Undang- Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, misalnya: perkakas rumah tangga (meel, radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk), alatalat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, timbunan tembakau dalam gudang, barang-barang persediaan dalam perusahaan, barang-barang persediaan pada pengecer, semuanya itu dapat dipakai sebagai jaminan fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda dimaksud tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Menurut UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara constitutum possesorium, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Hal ini berbeda dengan prinsip gadai. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur (Andi
Prajitno, 2011: 30).
Kebutuhan akan barang-barang ekonomi masyarakat tidak akan pernah ada habisnya. Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak pernah merasa puas. Manusia mempunyai sifat selalu ingin memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam hidupnya, manusia ini disebut makhluk ekonomi (homo economicus). Artinya manusia sebagai makhluk ekonomi bersikap rasional, segala perilaku dan kegiatannya selalu memperhitungkan keuntungan yang diperoleh. Sementara penghasilannya (income) yang diperoleh kadangkala tidak mencukupi untuk membeli secara tunai/lunas. Maka mencari pinjaman dana di lembaga perbankan merupakan pilihan. Namun permasalahannya sering terbentur pada syarat-syarat administrasi maupun prosedural yang cukup banyak dan memakan waktu yang relatif lama, ditambah lagi keputusan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit tersebut yang masih menjadi kemungkinan. Oleh karena itu, ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen yang lebih memberi kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang relatif singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan lembaga perbankan, serta dapat membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan mereka untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan konsumsi tersebut. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen dituangkan dalam dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Adapun yang menjadi jaminan pada perusahaan pembiayaan konsumen secara umum adalah benda/barang yang dibeli lewat pembiayaan konsumen tersebut. Oleh karena bentuk benda/barang yang dibutuhkan debitur/konsumen cenderung benda bergerak dan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur/konsumen agar dapat dipergunakan, maka menurut aturan lembaga jaminan yang dapat digunakan di antaranya adalah lembaga jaminan fidusia.
Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 UUJF. Perjanjian accessoir berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utangpiutang atau perjanjian pembiayaan). Jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 UUJF). Dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM RI, akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima jaminan fidusia (Pasal 14 ayat (1) UUJF). Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat (3) UUJF). Sertifikat Jaminan Fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kenyataan yang tak jarang terjadi di masyarakat, terjadi perjanjian utangpiutang atau perjanjian jual-beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan fidusia hanya dilakukan dengan pembuatan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dilakukan dengan alasan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, antara lain biaya pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di notaris yang seringkali dipungut melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan prosedur pendaftaran yang memerlukan waktu yang lama. Kendala lain dalam proses pendaftaran fidusia adalah luasnya wilayah NKRI sedangkan Kantor Pendaftaran Fidusia hanya dibuka di ibukota propinsi. Jelas dengan kenyataan yang terjadi ini, kepastian hukum tidak tercipta. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pendaftaran fidusia merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka lebih menciptakan kepastian hukum bagi para kreditur, dan untuk menghindari pemanfaatan kondisi kekosongan hukum yang mengatur oleh para debitur yang beritikad tidak baik. Bentuk jaminan apapun harus dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan memberikan rasa aman bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat diperoleh kembali sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan bagi debitur bentuk jaminan yang baik adalah yang tidak merugikannya yaitu yang dapat menjamin bahwa kegiatan usahanya dapat tetap berlangsung atau tidak melumpuhkan kegiatan debitur sehari-hari.
*
Penulis adalah Staf di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Winda Oletta
Penulis
Wasila Ghina Ayyasy
Yusuf Randi
Caecilia Aletheia