Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (Bumn-K) Untuk Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi, Tepatkah ?
Oleh :
Muhammad Yusuf Sihite*
Naskah diterima: 8 Februari 2016; disetujui: 15 Februari 2016
Konstitusi Indonesia di dalam perekonomian nasional menegaskan 2 (dua) hal pokok yaitu “(i) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (ii) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Secara filosofis substansi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah dikemukakan di awal bermakna bahwa negara merupakan subjek utama dalam penguasaan sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Makna filosofis konstitusi itu sejatinya harus pula diterapkan dalam pendayagunaan kekayaan alam minyak dan gas bumi (Migas). Timbul pertanyaan besar yang kemudian harus kita jawab bersama yaitu “sudahkah konsep konstitusi terkait pengelolaan kekayaan alam Indonesia diterapkan?”, carutmarutnya pengelolaan sektor hulu hingga hilir minyak dan gas bumi nampaknya harus menjadi gambaran untuk perbaikan kedepannya. Tidak hanya aspek penguasaan saja, aspek pengelolaan dan pemanfaatan pun harus mendapat porsi perhatian yang seimbang.
Sejak pertama kali ditemukan sebagai komoditi alam Indonesia yang bernilai komersil, keberadaan Migas menjadi semakin penting. Tidak dapat dipungkiri Migas turut menyumbang dan mendorong terciptanya ketahanan energi nasional. Negara dalam sektor Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dimaknai memiliki konsep penguasaan atas migas yang terbagi dalam mata rantai berupa (i) penyusunan kebijakan (beleid); (ii) pengaturan (regelendaad); (iii) pengurusan
Negara dalam undang-undang ini diposisikan sebagai pihak yang berkontrak melalui Badan Pengelolaan (BP-Migas) atau saat ini berdasarkan PERPRES Nomor 9 Tahun 2013 dikenal sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK-Migas). Konsekuensinya apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman klausula kontrak yang telah diperjanjikan, negara dapat saja dituntut di hadapan Arbitrase Internasional.
Dari beberapa konsep draf RUU Migas yang beredar secara luas, setidaknya terdapat 2 jenis draf yang secara legitimasi telah sampai kedalam pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan Pemerintah yaitu draf versi maret 2014 dan draf versi juni 2014. Bahwasanya antara kedua draf tersebut terdapat konsep berbeda dalam memandang ototritas mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan. Draf versi maret 2014 menegaskan pembentukan BUMN-K sedangkan draf versi juni 2014 menghendaki pembentukan Badan Pengelolaan. Dalam tulisan ini berupaya menyoroti draf versi maret 2014 yang menghendaki pembentukan BUMN-K untuk melakukan pengelolaan sektor hulu Migas.
BUMN-K dalam draf versi maret 2014 diartikan sebagai “Badan usaha yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan management pengendali terhadap kontrak kerjasama pada kegiatan usaha hulu”. Dalam draf RUU ini pula BUMN-K diposisikan berbadan hukum Perusahaan Terbatas (Persero) dengan karakteristik dapat melakukan pengelolaan, mendapatkan imbalan jasa atas pelaksanaan management pengendali kontrak, dan mempunyai participating interest pada wilayah kerja dalam masa eksploitasi namun tidak bertindak sebagai operator atas wilayah kerja tersebut. Tampaknya konsep ini berusaha untuk mengembalikan posisi negara sebagai perwujudan pemilik (mineral right) dan penguasa (authority right) sehingga membebas tugaskan campur tangan negara dan pemerintah dalam kontrak-kontrak kesepakatan yang dibentuk dengan mekanisme business to business (B to B) terhadap minyak dan gas bumi. Konsekuensi positifnya memang menghindarkan negara dari kemungkinan membayar denda atau hukuman lain yang timbul dari kesalahan kontrak, akan tetapi disatu sisi terdapat beberapa kekurangan yuridis yang perlu untuk dilakukan tindakan mitigasi.
Tindakan mitigasi pertama, lembaga BUMN-K yang dibentuk dengan badan hukum persero dan memiliki posisi pengendalian kontrak tunduk kepada UU Migas dan mengenyampingkan UU BUMN. Padahal apabila nomenklatur BUMN-K ditinjau secara seksama, ketentuan dari UU BUMN berlaku pula terhadap kerangka materil dan formil dari BUMN-K, hal ini sejalan dengan perintah Pasal 3 UU BUMN. Namun dalam kenyataanya draf RUU Migas menghendaki adanya pengaturan yang bersifat khusus (lex specialis) terlepas dari aturan yang bersifat umum UU BUMN sebagai (lex generalis). Hal ini menunjukan kontradiktif dari sudut dasar hukum pembentukan lembaga pengelola migas tersebut. Tindakan mitigasi kedua, diarahkan pada konsistensi dari badan hukum BUMN-K yang berbentuk persero. UU BUMN hanya mengakui badan hukum Persero dan Perum yang diwajibkan output untuk melakukan penyediaan barang dan jasa dalam kerangka mengejar keuntungan, perintis, dan penyelenggaaraan kemanfaatan umum hal ini tentunya akan bertentangan dengan wewenang BUMN-K yang berfungsi sebagai pengendali kontrak pengusahaan atas wilayah kerja (vide Pasal 44 UU Migas dan Pasal 90 PP 35 Tahun 2004). Disamping itu apabila dilihat dari sudut porsi minoritas kepemilikan saham atas wilayah kerja apakah tepat BUMN-K untuk melakukan pengendalian. Tindakan Mitigasi Ketiga, BUMN-K yang berbadan hukum persero perlu memperhatikan aspek permodalan dan audit oleh karena BUMN pada umumnya memiliki modal dari kekayaan negara yang dipisahkan oleh karena orientasinya yang bersifat mencari keuntungan.
Badan Usaha Milik Negara yang lahir dari konsep hukum state owned enterprise sejatinya memang berlandasakan pada konsep pengelolaan berbasis profit oriented. Baik itu berbentuk Persero maupun Perum, keduanya merupakan identitas bisnis yang melakukan aspek produksi, distribusi dan pelayanan. Keberadaan BUMN-K yang memiliki karakteristik sedikit berbeda dari BUMN pada umumnya secara garis besar memang terletak pada pengendalian kontrak berbasis bisnis. Dalam pembahasan yang saat ini sedang bergulir dalam rapat-rapat komisi VII DPR-RI konsep BUMN-K ini sedang mengemuka. Tak dapat dipungkiri konsep ini memang diarahkan untuk menjawab tantangan pengelolaan Migas Indonesia terutama dalam upaya meningkatkan jumlah lifting dan pemanfaatan Migas yang terus mengalami penurunan pasca dikendalikan oleh BPMigas. Namun, akan lebih bijak bila pembentukan BUMN-K itu juga memperhatikan dasar hukum UU eksisting karena nantinya akan ada implikasi baik hukum mapun ekonomi semisal keberadaan share holder antara pemegang saham dalam BUMN dan lain sebagainya.
C. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara
K) Dari Aspek Persaingan Usaha
Konsep persaingan usaha dalam tataran ideal menghendaki persaingan secara wajar antara pelaku bisnis guna menumbuhkembangan daya inovasi dan invensi agar tercipta kondisi pasar yang stabil dan kompetitif. Persaingan usaha wajar sedapat mungkin menghindari bentuk persaingan usaha tidak sehat baik itu monopoli, pemusatan kekuatan pasar maupun kartel. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah “apakah konsep persaingan usaha sehat dapat diterapkan dalam pengelolaan hulu dan hilir migas?”. Menjawab pertanyaan ini agaknya kita perlu kembali mengingatkan patron konstitusi ekonomi Indonesia yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.
Secara ideal hubungan antara hulu dan hilir migas haruslah dipandang sebagai suatu alur hubungan yang tidak terpisahkan, seharusnya tidak ada pembedaan peraturan antara hulu dan hilir mengingat keduan ditujukan untuk kemakmuran rakyat yang sebsar-besarnya. Bila ditelaah ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Migas menegaskan “Migas yang terkandung dalam wilayah kerja merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara”sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU Migas mengatakan “kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat”. Dari kedua Pasal ini diperoleh pemahaman, bahwa di hulu negara memiliki penguasaan sedangkan di hilir berlaku aspek persaingan bisnis. Hal ini tentu bertentangan dengan
Konsep penguasaan terintegrasi baik hulu maupun hilir sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001021-022/PUU-I/2003 dan Pasal 4 ayat (1) UU Energi. Berkaca dari konsep penguasaan hulu dan hilir itu, seharusnya Pemerintah secara tegas mengatur pengelolaan Migas sebagai objek monopoli negara oleh karena posisi Migas sebagai komoditas vital negara. Dengan demikian timbul pertanyaan dari sudut pandang keterbukaan investasi publik yaitu “apakah monopoli sektor hulu dan hilir migas tidak bertentangan dengan konsep persaingan usaha secara wajar dan apakah dikemudian konsep ini akan menutup keran investasi di Indonesia?”. Menjawab hal ini perlu dikedepankan pandangan bahwa konsep persaingan usaha bukanlah tanpa suatu batasan. Terdapat koridor limitatif sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 50 butir a yang mengecualikan pemusatan kekuatan ekonomi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah tidak perlu takut bila dikatakan iklim bisnis di Indonesia tidak investor friendly, pemerintah dapat melakukan divestasi porsi saham minimal, penjulan berbasis bagi hasil, dan kerjasama pengelolaan.
Bertitik tolak dari pemaparan di atas maka keberadaan BUMN-K sebagai otoritas yang memiliki kendali dalam pemusatan ekonomi migas tidaklah salah. Namun daripada itu semua, tentunya berpulang kembali pada pilihan kebijakan yang dapat dipilih oleh Pemerintah. Apakah akan memilih BUMN-K yang tentunya harus tunduk pula dalam ketentuan terkait BUMN sebagai pengejawantahan konsep business to business (B to B) ataukah memilih pola otoritas berbentuk Badan Pengelola sebagai bentuk penerapan konsep government to business (G to B). Sebagai pemegang hak pengusahaan (business right) dalam konsep mata rantai penguasaan, BUMN maupun BUMN-K harus berfokus pada pengelolaan dan pengawasan baik sektor hulu maupun hilir migas sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Badan Usaha Milik Negara Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUMN-K) yang dibentuk untuk mengatasi ketidak jelasan pengelolaan migas di Indonesia memiliki ciri khusus dalam bentuk pengendalian kontrak yang diberikan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Kedepannya perlu diregulasi mengenai tujuan BUMN-K yang juga mengarah kepada pelayanan dan keuntungan, kewenangan penawaran wilayah kerja dalam kontrak, modal yang dipergunakan, dan bentuk badan hukum yang dipergunakan. Disamping itu perlu pula diperhatikan aspek sinkronisasi dan harmonisasi secara cermat dan tepat.
*
Penulis adalah Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan Pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI.
Muhammad Yusuf Sihite (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan Pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI)
Penulis
Caecilia Aletheia
Natasya Ayu Savira
I Wayan Agus Eka
Krisna Bayu Aji