Hukum PidanaREFLEKSI PEMIDANAAN SEBAGAI RESPON TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRILefri Mikhael (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)15 Feb 2022102,573 dibaca
Hukum BisnisIMPLIKASI PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA NAMA MEREKRadhyca Nanda Pratama (Analis Hukum Bisnis Konvensional - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia)26 Jan 2022102,591 dibaca
Hukum PidanaPRINSIP KEMANFAATAN SEBAGAI ALASAN HAPUSNYA SIFAT MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELLIJKE) PADA TINDAK PIDANA FIDUSIADian Pranata Depari (Kejaksaan Agung RI)13 Jan 2022102,574 dibaca
Hukum Tata NegaraPELUANG PEMBENTUKAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJAApri Listiyanto (Analis Hukum Ahli Madya, BPHN)13 Jan 2022102,573 dibaca
Hukum LainnyaPROBLEMATIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIAApri Listiyanto (Analis Hukum Ahli Madya, BPHN)13 Jan 2022102,573 dibaca
Hukum PidanaPROYEKSI LEGISLASI RESTORATIVE JUSTICE DI MASA MENDATANGDian Pranata Depari (Kejaksaan Agung RI)7 Jan 2022102,575 dibaca
Hukum Tata NegaraMENAKAR URGENSI PPHNFarida Azzahra (Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia)24 Des 2021102,573 dibaca
Hukum PidanaRESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELSAIAN PERARA PIDANAItmaamul Wafaa Samudra (Mahasiswa MIH Universtias Gadjah Mada)3 Jan 2022102,575 dibaca
Hukum Bisnis(NON-FUNGIBLE TOKEN) NFT SEBAGAI INSTRUMEN SURAT BERHARGAGede Khrisna Kharismawan (Mahasiswa MIH Universitas Gadjah Mada)3 Jan 2022102,687 dibaca
Hukum PidanaHUBUNGAN KORUPSI DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF MARXIST CRIMINOLOGYItmaamul Wafaa Samudra (Mahasiswa MIH Universtias Gadjah Mada)3 Jan 2022102,574 dibaca
Hukum PidanaPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI: PELEGALAN TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA? (TELAAH KONSEPSI PERSETUJUAN DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA)Itmaamul Wafaa Samudra (Mahasiswa MIH Universtias Gadjah Mada)24 Des 2021102,573 dibaca
Hukum PerdataINKONSISTENSI PENGATURAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN YANG DIBUAT TANPA MEDIATOR BERSERTIFIKAT PADA PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM PERATURAN MA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILANSultan Fauzan Hanif (Analis Penuntutan - Cabang Kejaksaan Negeri Buol)24 Des 2021102,574 dibaca