Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

URGENSI PENYELARASAN PENJADWALAN TRANSISI PILKADA SERENTAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DENGAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAERAH

Penataan Tanggap Pilkada di Perpu agar tersambung dengan Pemilu Daerah.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

DAULAT RAKYAT DALAM RUU CIPTA KERJA

Daulat Rakyat Dalam RUU Cipta Kerja.pdf

Antoni Putra (Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

PENUNDAAN TAHAPAN PILKADA OLEH KPU AKIBAT BENCANA COVID-19 DAN URGENSI PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG TENTANG PILKADA

PENUNDAAN PILKADA AKIBAT BENCANA CORONA .pdf

Hukum Tata Negara

ANALISIS PEMBERHENTIAN TETAP PENYELENGGARA PEMILU OLEH DKPP RI

ANALISIS PEMBERHENTIAN TETAP PENYELENGGARA PEMILU.pdf

Hukum Bisnis

PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Final - Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia.pdf

Dona Budi Kharisma (Staf Pengajar Hukum E-Commerce dan Fintech Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)102,580 dibaca

Hukum Lainnya

URGENSI KODIFIKASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Kodifikasi UU Sistem Pendidikan_Final.pdf

Antoni Putra (Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)102,575 dibaca

Hukum Bisnis

Pendekatan â€œPer Se Illegalâ€ dan â€œRule of Reasonâ€ dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lewinda Oletta RV Online - Final.pdf

Lewinda Oletta Sidabutar (Analis Hukum di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN, Kemenkumham RI)102,581 dibaca

Hukum Tata Negara

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI PERLIDUNGAN ANAK DI DAERAH

hendra simak.pdf

Hendra Simak (Analis Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot

Mengurai Teori Efectiveness of Law Anthony Allot (Final).pdf

Diana Tantri Cahyaningsih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)102,637 dibaca

Hukum Tata Negara

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN PILIHAN MODEL KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM YANG KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PUTUSAN MK 55 DAN PILIHAN KESERENTAKAN PEMILU (FINAL).pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,580 dibaca

Hukum Pidana

HUKUM PIDANA MASIHKAH SEBAGAI THE LAST RESORT?

HUKUM PIDANA MASIHKAH THE LAST RESORT (Final).pdf

Marâ€™ie Mahfudz Harahap (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)102,576 dibaca

Hukum Acara

KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

ARTIKEL An. MAHRUS CAJAK WAKAI (RevOdie).pdf

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana (Analis Penuntutan (Calon Jaksa) Pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-una di Wakai)102,575 dibaca

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 289–300 dari 538 artikel

Semua Artikel

URGENSI PENYELARASAN PENJADWALAN TRANSISI PILKADA SERENTAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DENGAN JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAERAH

DAULAT RAKYAT DALAM RUU CIPTA KERJA

PENUNDAAN TAHAPAN PILKADA OLEH KPU AKIBAT BENCANA COVID-19 DAN URGENSI PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG TENTANG PILKADA

ANALISIS PEMBERHENTIAN TETAP PENYELENGGARA PEMILU OLEH DKPP RI

PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN PINJAMAN GAGAL BAYAR PADA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

URGENSI KODIFIKASI UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendekatan â€œPer Se Illegalâ€ dan â€œRule of Reasonâ€ dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

URGENSI PEMBENTUKAN KOMISI PERLIDUNGAN ANAK DI DAERAH

Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 DAN PILIHAN MODEL KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM YANG KONSTITUSIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

HUKUM PIDANA MASIHKAH SEBAGAI THE LAST RESORT?

KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Pendekatan â€œPer Se Illegalâ€ dan â€œRule of Reasonâ€ dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat