Hukum Tata Negara

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-XIV/2016 DI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KPU

PUT 92 TAHUN 2016 DAN DISHARMONINYA.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

PUTUSAN MK NO. 54/PUU-XIV/2016 DAN IMPLIKASI DI DALAM PILKADA

IMPLIKASI PUTUSAN MK NO 54 TAHUN 2016.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia)102,594 dibaca

Hukum Tata Negara

MENGGAGAS RESTATEMENT UNDANG-UNDANG

Restatemen peraturan.pdf

Ricko Wahyudi (Perancang Undang-Undang Pada Badan Keahlian DPR RI)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

KONSTITUSIONALITAS BAHASA DALAM PERJANJIAN

Konstitusionalitas Bahasa Dalam Transaksi Niaga.pdf

Reza Fikri Febriansyah (Mahasiswa S3 Universitas Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

MENCERMATI PEMBENTUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)

Nur Solikhin.pdf

Nur Sholikin (Direktur Eksekutif PSHK)102,587 dibaca

Hukum Tata Negara

INTERVENSI POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

SAMBUTAN POLA PENELITIAN.pdf

Meirina Fajarwati (Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan pembangunan Badan Keahlian DPR RI)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

MENYOAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ANTI-PANCASILA

MENYOAL ORMAS ANTI-PANCASILA.pdf

Imas Sholihah (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-Rechtvinding Online.pdf

Khopiatuziadah (Perancang Peraturan Perundang-udangan Madya Bidang Ekkuinbang Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI)102,577 dibaca

Hukum Tata Negara

PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN/KOTA

penguatan legislasi dprd sebagai penguatan lembaga legislasi.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM diPusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

DPD RI, BUBARKAN ATAU BENAHI ??

BPHN _ DPD RI.pdf

Moch Alfi Muzakki (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)102,579 dibaca

Hukum Tata Negara

PENGHINAAN TERHADAP LAMBANG NEGARA MELALUI MEDIA TELEVISI

EKA_JURNAL PENGHINAAN TERHADAP LAMBANG NEGARA.pdf

Eka Martina Wulansari (Perancang Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM, Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Pamulang (UNPAM))102,881 dibaca

Hukum Tata Negara

Adakah Cara Lain Untuk Mengoreksi Hasil Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pada PILKADA Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi ?

adakah cara lain untuk mengoreksi keputusan kpu selain melalui sengketa hasil Pilkada di MK.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 97–108 dari 139 artikel