Hukum Tata NegaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala DaerahAchmadudin Rajab
Hukum Tata NegaraDARI SERENTAK KE TERPISAH: TAFSIR BARU MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ATAS MODEL PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIAYusuf Randi
Hukum Tata NegaraREGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIAYusuf Randi
Hukum Tata NegaraDILEMA PRESIDENTIAL THRESHOLD: PILAR DEMOKRASI ATAU LUMBUNG OLIGARKI (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XII/2024)Della Nursari