AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XIV/2016

Amar pokok putusan MK No. 54/PUU-XIV/20161 adalah sebagai berikut:

 1 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=2657

1. Menyatakan frasa “dan dimuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
2. Menyatakan frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.
3. Menyatakan kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang berkata “tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai nama- nama pendukung calon perseorangan.

Dengan adanya putusan MK ini walaupun yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hanya frasa- frasa atau kata tertentu saja, namun implikasinya begitu besar. Berikut ini kita bahas lebih lanjut mengenai implikasi dari Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 ini.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XIV/2016 KONTRA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XIII/2015

Mengapa sub-bab ini Penulis nyatakan Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 adalah kontra dengan Putusan MK No. 60/PUU- XIII/2015? Putusan MK No. 54/PUU- XIV/2016 yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 menujukkan ketidakonsistensian jalan pikiran para hakim MK dalam merumuskan putusannya. Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme pencalonan bagi calon perseorangan adalah telah berubah dikarenakan Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh para pemohonnya yakni M. Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso Tandjasa. Dalam Putusan MK No. 60/PUU- XIII/2015 tersebut, para pemohon menguji Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 karena dianggap telah merugikan hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon. Adapun sebagai contoh Pasal 41 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: ”Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen).” Mahkamah Konstitusi lalu pada akhirnya dalam putusannya mengubah norma terkait syarat dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang semula menggunakan acuan “jumlah penduduk” dalam UU No. 8 Tahun 2015 menjadi berdasarkan “daftar pemilih tetap”.

Alhasil dikarenakan dalam rangka menjalankan amanat putusan MK tersebut, dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 1 Tahun 2015 (UU Pilkada), dan juga merupakan revisi dari UU No. 8 Tahun 2015, maka norma dimaksud telah diubah menjadi sebagai berikut: “Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)”. Adapun pertimbangan mengapa revisi ini sesegera mungkin dieksekusi dalam perubahan kedua UU Pilkada tersebut dikarenakan dalam pertimbangan hukum alinea terakhir dari dalam Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015 ini, Mahkamah menyatakan: “Bahwa mengingat tahapan- tahapan pemilihan kepala daerah telah berjalan, sementara putusan Mahkamah tidak berlaku surut (non-retroactive), agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran maka Mahkamah penting menegaskan bahwa putusan ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015”. Sehingga putusan ini termasuk salah satu putusan yang wajib eksekusi segera dan telah diterapkan sebagai norma baru dalam Pilkada Tahun 2017 yang lalu.

Dasar pembentuk undang-undang (penulis merupakan legal drafter di setiap UU Pilkada baik itu UU No. 8 Tahun 2015 maupun UU No. 10 Tahun 2016) merumuskan Pasal 41 baik ayat (1) maupun ayat (2) seperti itu dikarenakan baik di dalam pertimbangan maupun amar putusan dari Putusan MK No. 60/PUU- XIII/2015 ini menginginkan bahwa acuan untuk dukungan untuk calon perseorangan berubah menjadi daftar pemilih tetap dari yang semula semenjak berlakunya Putusan MK No. 5/PUU- V/2007 adalah jumlah penduduk. Terlebih lagi jika melihat putusan amar putusan MK 60/PUU-XIII/2015 misalnya poin 1.1 yang berbunyi sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemlihan Umum sebelumnya”. Sehingga jelas acuan bagi dukungan calon perseorangan adalah DPT dan yang telah dimuat, sehingga tidak heran jikalau pembentuk undang-undang merevisi UU No. 8 Tahun 2015 akibat salah satunya putusan MK ini (MK 60/PUU-XIII/2015) menjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) begitu juga Pasal 43 di UU No. 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, ketika MK pada akhirnya dalam amar putusannya baik untuk Pasal 41 ayat (1) dan (2) juga Pasal 43 menyatakan bahwa frasa “dan dimuat” / “dan tercantum” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih, adalah putusan yang bertolak belakang dengan putusan MK sebelumnya yakni 60/PUU-XIII/2015 dan menunjukkan ketidakkosistensian alur berfikir dari para hakim MK dalam memutuskan suatu perkara.

IMPLIKASI HILANGNYA KATA “TIDAK” DALAM PASAL 48 AYAT (9) UU No. 54/PUU-XIV/2016

Perdebatan di internal pembentuk undang-undang untuk Pasal 48 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 sejatinya berlangsung cukup panjang. Adapun norma yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan”. Perdebatan yang ada selama pembahasan tersebut adalah terkait dengan keinginan salah satu pihak yang ingin calon perseorangan untuk semakin berkualitas, oleh karena itu wakil rakyat mengusulkan agar hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan itu diumumkan, sehingga jelas nama-nama yang memberikan dukungannya untuk calon perseorangan tertentu. Keinginan ini didasarkan karena pada saat ini KTP yang dikumpulkan sebagai syarat untuk maju dalam calon perseorangan ini disinyalir seringkali didapatkan tidak dengan cara yang benar, sehingga tidak jelas apakah benar KTP-KTP tersebut ada untuk dukungan calon perseorangan atau diambil oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya pengumuman hasil verifikasi faktual ini sejatinya akan menciptakan calon perseorangan yang lebih berkualitas dan jelas legitimasinya sebagai calon.

Adapun ide ini pada akhirnya tidak disetujui, keinginan luhur ini dianggap baik namun untuk saat ini dianggap belum waktu yang tepat. Pemikiran tersebut timbul karena stabilitas politik dalam pilkada dianggap tidak dapat terprediksi dan jika diumumkan nama-nama pendukung tersebut, maka nama-nama yang muncul akan seolah-oleh terikat karena mau tak mau menujukkan dukungannya terhadap nama tersebut, walaupun tidak ada jaminan nama tersebut akan memilih pada pemungutan suara nantinya. Itulah sebabnya dikarenakan akan menimbulkan konflik dan gejolak sosial yang baru, maka ide ataupun pemikiran untuk mengumumkan hasil verifikasi faktual menjadi dibatalkan dan normanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016. Adapun ketika MK dalam putusannya No. 54/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata “tidak” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga nama-nama pendukung calon perseorangan harus diumumkan, maka hal tersebut adalah ide luhur yang terwujud pada akhirnya.

Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 membawa impilikasi yang begitu besar, pertama, yang secara sangat teknis hal ini akan berimplikasi bagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum baik itu Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 mengenai pencalonan dalam Pilkada (terutama untuk Pilkada 2018 yang akan berlangsung sebentar lagi) ataupun Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017 mengenai tahapan, program, dan jadwal Pilkada Tahun 2018 karena bertambahnya tugas bagi penyelenggara untuk mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Sehingga penyelenggara pemilu harus menyiapkan waktu khusus untuk melakukan pengumuman sebagaimana amanat putusan MK tersebut.

Hal lainnya adalah revisi lanjutan dari UU Pilkada, setelah terakhir diubah melalui UU No. 10 Tahun 2016, maka dengan adanya putusan MK ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk kembali mengubah UU Pilkada untuk ketiga kalinya karena Indonesia menganut sistem Civil Law yakni sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dimana titik tekannya pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, sehingga revisi UU Pilkada dengan melakukan perubahan ketiga UU No. 1 Tahun 2015 adalah hal yang seharusnya.

Lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini adalah kaitannya dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) yang saat ini juga sedang diikuti oleh Penulis selaku legal drafternya. Hal ini dikarenakan dalam UU Pemilu ini terdapat pula Pemilu untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dimana hal ini mirip dengan calon perseorangan dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga ketika Putusan MK No. 54/PUU- XIV/2016 terbit sebenarnya secara tidak langsung dari sisi substansi seharusnya ikut terkena dampaknya, misalnya jika calon kepala daerah saja nama-nama. pendukungnya harus diumumkan ketika dilakukan verifikasi faktual, maka seharusnya begitu juga untuk calon anggota DPD.