BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 memerintahkan bahwa Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Adapun dalam pertimbangan putusannya yang mendasari Pemilu dilakukan dalam waktu yang bersamaan ada 3 dasar, yakni pertama penguatan sistem pemerintahan presidensial, kedua sesuai dengan sisi original intent dan penafsiran sistematik, serta ketiga dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang lebih efisien. Adapun terkait dengan alasan yakni dalam rangka penguatan sistem presidensil maka sudah barang tentu pula presidential threshold diperlukan. Hal ini dikarenkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang dalam Pemilu agar berkesesuaian pula dengan pemenang di legislatif. Maka dari itu dasar legitimasi yang kuat dari dukungan partai-partai pendukung sangat diperlukan (dan hanya dapat dilihan melalui presidential threshold.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Telah dinyatakan secara terang dan secara jelas dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini secara rasional pula menujukkan bahwa dibutuhkan suatu koalisi tertentu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tertentu. Adapun disebutkan pula disitu bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mencalonkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini adalah hasil dari sebelum ini, yaitu pada Pemilu tahun 2014.

UU No. 7 Tahun 2017 yang sebelum diundangkan merupakan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilu (RUU Kitab Hukum Pemilu) dimuat dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016, yaitu pada nomor 26 dengan judul RUU Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 tertulis RUU tentang Penyelenggaraan  Pemilihan Umum). Dalam kolom keterangan, draft dan RUU Kitab Hukum Pemilu disiapkan oleh Pemerintah. RUU Kitab Hukum Pemilu adalah satu gagasan untuk mengkodifikasi/mengompilasikan berbagai UU yang terkait dengan Pemilu ke dalam satu naskah. Penyatuan UU Pemilu kedalam satu naskah bersama ini pun didasari atas Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD padat tahun 2019 dilaksanakan secara serentak (Pemilu serentak tahun 2019). Hal inilah yang kemudian mendasari dorongan bahwa jika waktu penyelenggaraan pemilu disederhanakan menjadi   dua peristiwa pemilu, maka undang- undangnya juga harus disederhanakan (dikodifikasikan).

Dalam rangka mengkodifikasikan sejumlah undang-undang yang terkait dengan kepemiluan tersebut, maka pembentuk undang-undang diberikan kebebasan untuk membentuk suatu norma sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Adapun salah satu norma yang saat ini berlaku di UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini adalah mengenai ambang batas presiden sebesar 20% kursi atau 25% suara sah. Norma ini pula yang saat ini sedang ramai diuji oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap merupakan pelangaran konstitusi. Lebih kurang pada saat ini (sampai tercatat pada tanggal 11 bulan 9 tahun 2017) telah terkumpul kurang lenbih 9 (sembilan) gugatan mengenai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu kiranya para pihak yang menguji keabsahan norma tersebut memahami Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Dengan demikian, sebenarnya adalah terang dan jelas, apalagi ekplisit disebutkan langsung dalam putusan tersebut yakni presidential threshold atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Adapun jikalau para pihak menilai hal ini adalah buruk dan lain sebagainya maka para pihak juga bisa melihat bahwa yang dikatakan buruk tersebut tidak selalu berarti melanggar konstitusi, keduali jika norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Mudah-mudahan hal ini mencerahkan berbagai pihak yang saat ini berpolemik mengenai hal ini, karena berdebatan ini diikuti oleh penulis selaku legislative drafter yang ditugaskan badan keahlian DPR RI untuk mengawal pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini dan hampir disetiap kali rapatnya selalu saja hal ini merupakan hal yang tak luput selalu alot untuk dibahas.