Hukum Tata Negara

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang Keliru Dalam Peraturan KPU Mengenai Pencalonan Pada PILKADA

norma yang keliru dalam pkpu no 9 sbgmn putusan mk no 80.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan HAM pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara

KEBIJAKAN BELA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG 16 Nov 2015 kirim.pdf

Zaqiu Rahman (tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya (Legislative Drafter), Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI (e-mail: zaqiu_dpr@yahoo.com))102,577 dibaca

Hukum Tata Negara

Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi

Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi.pdf

Meirina Fajarwati (Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Keahlian DPR RI)102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

TULISAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA_rev apri.pdf

Yeni Handayani (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

Kelembagaan Badan Narkotika Nasional

TULISAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (2 OKTOBER 2015).pdf

Yeni Handayani (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

Penghormatan Bendera Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958

Zulfan_Hormat Bendera.pdf

K. Zulfan Andransyah (Tenaga Fungsional Perancang Perundang-Undangan pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

Peran Sistem Pendukung (Supporting System) Dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR

PERAN SUPPORTING SYSTEM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG 3 Juni 2015 kirim.pdf

zaqiu rahman (tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Perdagangan di Sekretariat Jenderal DPR RI)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

Menghadapi Fenomena Tranplantasi Hukum: Suatu Ajakan Untuk Menguatkan Jangkar Cita Hukum dan Tujuan Bernegara

VW_Menghadapi Fenomena Tranplantasi Hukum_rev 2.pdf

Viona Wijaya (Staf di Bidang Pengembangan Hukum dan Fasilitasi Penelitian)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Indonesia

edit_JURNAL KEWARGANEGARAN GANDA.pdf

Eka Martina Wulansari (Legal Drafter Bagian POLHUKHAM, Deputi Perundang-undangan, SETJEN DPR RI)102,583 dibaca

Hukum Tata Negara

Ada Apa Dengan Dewan Pertimbangan Presiden?

Rev_Yeni Handayani_ADA APA DENGAN WANTIMPRES_01022015_2041G.pdf

Yeni Handayani (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI)102,577 dibaca

Hukum Tata Negara

Memperebutkan Tafsir â€œPeninjauan Kembaliâ€

Perebutan Tafsir MA MK untuk PK_OK.pdf

Arfan Faiz Muhlizi (Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional)102,575 dibaca

Hukum Tata Negara

Implementasi Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Di Forum Nasional dan Internasional

Rev_20112014_0900G_Nita Ariyulinda_Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa.pdf

Nita Ariyulinda (Perancang Muda Perundang-undangan di Sekretariat DPR RI)102,574 dibaca

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 109–120 dari 139 artikel

Hukum Tata Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang Keliru Dalam Peraturan KPU Mengenai Pencalonan Pada PILKADA

Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

Kelembagaan Badan Narkotika Nasional

Penghormatan Bendera Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958

Peran Sistem Pendukung (Supporting System) Dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR

Menghadapi Fenomena Tranplantasi Hukum: Suatu Ajakan Untuk Menguatkan Jangkar Cita Hukum dan Tujuan Bernegara

Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Indonesia

Ada Apa Dengan Dewan Pertimbangan Presiden?

Memperebutkan Tafsir â€œPeninjauan Kembaliâ€

Implementasi Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Di Forum Nasional dan Internasional

Memperebutkan Tafsir â€œPeninjauan Kembaliâ€