Wacana Program Bela Negara

            Pada Bulan Oktober 2015, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa pemerintah akan menyelenggarakan program bela negara, dengan merekrut 100 (seratus) juta kader bela negara. Program ini akan dimulai pada tahun 2015, dan  direncanakan akan dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenhan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun tujuan dari program bela negara adalah untuk menumbuhkan 5 (lima) nilai dasar, yaitu rasa cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara fisik dan non fisik (Kompas, Jum’at, 16 Oktober 2015). Penyelenggaraan program bela negara ini akan dilakukan dalam durasi pendidikan 1 (satu) bulan, yang kurikulumnya terdiri dari, pertama, materi dasar, meliputi sejarah kebangsaan, empat pilar negara, dan sistem pertahanan semesta; kedua, materi inti, meliputi cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, serta kemampuan bela negara baik dalam bentuk fisik maupun non fisik; dan ketiga, materi tambahan, meliputi kearifan lokal (Media Indonesia, Senin, 2 November 2015). Wacana program bela negara ini cukup mengundang dukungan maupun penolakan dari masyarakat. Bagi pihak yang mendukung, program bela negara ini diyakini mampu memperbaiki mental bangsa melalui pembangunan etos disiplin, terutama dalam memperkuat ketaatan hukum rakyat dan menyelesaikan beragam penyakit sosial. Disisi lain, meski Menhan menegaskan bahwa program bela negara tak sebatas mengangkat senjata dan akan disesuaikan dengan keahlian peserta, mereka yang menolak bela negara melihat program ini sebagai pendidikan militer atau militerisasi rakyat. Kekhawatiran mereka yang mengkritisi program ini dapat dimaklumi karena luasnya difinisi “ancaman”, risiko munculnya kelompok kekerasan, dan belum terformulasinya metode pelatihan (Farouk Muhammad).Terlepas dari perdebatan antara pihak yang mendukung atau menolak program di maksud, perlu juga diketahui bagaimana perspektif peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap program bela negara. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini telah cukup untuk mengakomodir program tersebut ataukah diperlukan payung hukum baru untuk menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Untuk itu, wacana pemberlakuan program bela negara ini menarik untuk dibahas.

Pengaturan dalam UU 

Hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara yang salah satunya dapat diwujudkan dalam program bela negara, secara jelas telah diatur dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Kemudian Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kembali menegaskan “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Partisipasi warga negara dalam program bela negara lebih lanjut diatur dalam beberapa UU, yaitu  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara), UndangUndang Nomor 56 Tahun 1999 tentang  Rakyat Terlatih (UU Rakyat Terlatih), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia (UU Ketentuan Pokok Hankam). Difinisi bela negara telah didefinisikan dalam beberapa UU di atas. UU Ketentuan Pokok Hankam dan UU  Rakyat Terlatih, mendefinisi pengertian “bela negara” sebagai tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan  kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Pokok Hankam dan Pasal 1 angka 2 UU Rakyat Terlatih). Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Pertahanan Negara, ditegaskan pula pengertian “upaya bela negara”, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pasal 1 angka 3 UU Ketentuan Pokok Hankam juga mendefinisikan “upaya bela Negara”, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. 

Pasal 9 ayat (1) UU Pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 17 ayat (1) UU Ketentuan Pokok Hankam kembali menegaskan hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara tidak dapat dihindarkan, kecuali menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 9 UU Pertahanan Negara menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan (sudah tercakup juga pemahaman tentang kesadaran bela Negara); pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi (pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya) yang diatur dengan UU. 

Selain itu, Pasal 18 UU Ketentuan Pokok Hankam juga mengatur hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisah dalam sistem pendidikan nasional; keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib; keanggotaan Angkatan Bersenjata secara sukarela atau secara wajib; keanggotaan Cadangan Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela. Pendidikan pendahuluanbBela negara adalah pendidikan dasar bela negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara (Pasal 1 angka 6 UU Ketentuan Pokok Hankam). Pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, yang wajib diikuti oleh setiap warga negara, dan dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam Gerakan Pramuka serta tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi (Pasal 19 UU Ketentuan Pokok Hankam). Adapun Rakyat Terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 20 Ketentuan Pokok Hankam dan Pasal 3 UU Rakyat Terlatih). Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip terhadap pengaturan mengenai bela negara yang diatur di dalam 3 (tiga) UU di atas, baik terkait definisi/pengertian bela negara dan upaya bela negara, sifat kepesertaannya yang berhak dan wajib, maupun tujuannya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam pengaturan mengenai perwujudan keikutsertaan bela negara seperti yang diatur di dalam Pasal 9 UU Pertahanan Negara dan Pasal 18 UU Ketentuan Pokok Hankam.  Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan mengenai pengaturan wujud keikutsertaan bela negara yang diatur dalam kedua UU dimaksud. Untuk itu dengan berpedoman pada salah satu asas dalam perundang-undangan, yaitu peraturan yang paling baru mengesampingkan peraturan yang lama (asas lex posterior derogat legi priori), perwujudan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara mengacu pada ketentuan Pasal 9 UU Pertahanan Negara. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan pasal dimaksud, program pemerintah terkait bela negara seyogyanya tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan, tetapi harus menunggu dulu payung hukumnya dalam bentuk UU sesuai amanah Pasal 9 ayat (3) UU Pertahanan Negara.  

Terkait rencana pemerintah untuk melakasanakan program bela negara dalam waktu dekat, hal ini patut dikritisi, karena pertama, rencana pemerintah yang akan merekrut 100 juta (seraturs juta) kader untuk mengikuti program bela negara tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai; kedua, menyangkut anggaran pelaksanaan program, DPR bersama Pemerintah belum pernah membahas secara rinci besaran dan rincian biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100 juta (seratus juta) kader bela Negara; dan ketiga, program bela negara membutuhkan payung hukum dan parameter yang jelas. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Pertahanan Negara, pelaksanaan program terkait bela negara harus dibentuk melalui UU, sementara sampai dengan saat ini UU dimaksud belum juga dibentuk. 

Melatih kader bela negara hanya dapat efektif jika kita tahu apa obyek yang menjadi fokusnya. Desain program sesuai dengan obyek inilah yang seharusnya menjadi cara memilih sarana tentang bagaimana menumbuhkan semangat cinta negara. Ada 3 (tiga) obyek utama yang perlu diprioritaskan, pertama, melunturnya semangat kebhinekaan, ditandai dengan intoleransi dan kekerasan atas nama agama; kedua, hilangnya semangat  patriotisme (cinta tanah air dan bangsa), ditandai maraknya korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak mempergunakan bumi air dan tanah demi kepentingan rakyat, serta wacana pendekatan kenegaraan dalam bingkai/terminologi agama bukan Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara, dan ketiga, adanya ketiadakadilan sosial yang berujung pada pembodohan, pemiskinan, penggusuran, dan pelecehan hukum (Doni Koesoema A). 

Implementasi Program Kedepan

Agar rencana kebijakan pemerintah untuk mengadakan program bela negara dapat diimplementasikan dengan baik serta maksud dan tujuannya dapat tercapai, kedepan pemerintahm harus segera mengambil langkah-langkah: Pertama, pemerintah bersama DPR harus segera membentuk RUU Bela Negara sebagai dasar hukum    dalam penyelenggaraan program bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Ketahanan Negara, yang di dalamnya mengatur antara lain: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian sesuai dengan profesi; definisi bela Negara; syarat-syarat ikut bela Negara sistem rekruitmennya; kurikulumnnya; kelembagaan yang berwenang menyelenggarakan; peran pemerintah dan pemerintah daerah; pendanaan; dan lainlain. Setelah itu, barulah diikuti penetapan peraturan lain yang lebih rendah dan teknis. Sehingga kedepan, pelaksanaan program bela negara ini memiliki landasan hukum yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, dengan perkembangan demokrasi serta kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan kemanan saat ini, berarti juga terjadinya perubahan potensi ancaman terhadap gangguan keamanan dan stabilitas yang semakin berkembang. Untuk itu, keikutsertaan setiap warga negara dalam bela negara tidak saja didentikkan secara fisik atau dalam arti pelatihan fisik atau militer, tetapi  juga dapat diwujudkan melalui peran masing-masing warga negara sesuai  keahlian, kondisi, dan profesinya. Ketiga, pelakasanaan program bela negara sebaiknya tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus juga dilakukan secara terus-menerus menjadi suatu program yang berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Sehingga kedepan, perwujudan keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat secara terus-menerus dilakukan sesuai dengan jenis dan potensi gangguan/ancamannya.