A. LATAR BELAKANG
Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diajukan oleh Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa. Berdasarkan Putusan MK No. 80/PUU-XIII/2015 diketahui bahwa Ismeth Abdullah berkeinginan untuk maju sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam (Pilkada Kota Batam) Tahun 2015, sedangkan I Gede Winasa berkeinginan untuk maju sebagai Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana (Pilkada Kabupaten Jembrana) Tahun 2015. Adapun Ismeth Abdullah adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau dan I Gede Winasa adalah mantan Bupati Jembrana yang masing-masing merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 7 huruf o UU Pilkada begitupula peraturan lebih lanjutannya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2015). Pasal 7 huruf o UU Pilkada itu sendiri mengatur bahwa salah satu persyaratan calon bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin maju dalam Pilkada haruslah memenuhi persyaratan yakni “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”. Oleh karena itu Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa merasa keberatan dengan keberlakuan norma tersebut apalagi pengaturan teknisnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9) PKPU No. 9 Tahun 2015.
B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XIII/2015
Pada tanggal 22 September 2015 Putusan MK No. 80/PUUXIII/2015 dibacakan dengan amar putusan yang menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon baik itu Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa. Namun dalam alinea akhir pertimbangan hukum putusan tersebut terdapat pendapat MK yang penting kiranya menjadi perhatian khusus karena mengandung nilai kepastian hukum yakni berbunyi “Menurut Mahkamah, maksud dari ketentuan Pasal 7 huruf o UU 8/2015 adalah bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, dan seseorang yang pernah menjabat sebagai walikota tidak dibolehkan mencalonkan diri menjadi wakil walikota, bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan KPU tersebut. Namun demikian, jika KPU memberikan penafsiran yang berbeda dengan pendapat Mahkamah dimaksud, hal itu bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum”.
Adapun Pasal 4 ayat (1) huruf n PKPU No. 9 Tahun 2015 yang dimaksud oleh MK dalam Putusan MK No. 80/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan bahwa salah satu Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (9) diatur lebih lanjut bahwa “Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan: a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.”
C. KONTRADIKSI NORMA PASAL 7 HURUF O UU PILKADA DENGAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF N DAN AYAT (9) PKPU NO 9 TAHUN 2015
Pasal 7 huruf o UU Pilkada sejatinya memiliki keterkaitan norma dengan norma lainnya yakni dalam pasal yang sama, yakni Pasal 7 huruf n, huruf p, dan huruf q UU Pilkada yang masing-masing mengatur sebagai berikut “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota” (Pasal 7 huruf n), “berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon” (Pasal 7 huruf p), dan “tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota” ” (Pasal 7 huruf n). Pasal 7 huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q memiliki semangat yang sama yakni untuk membatasi lamanya seseorang menduduki jabatan pemerintahan karena sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Lebih lanjut lagi, munculnya norma Pasal 7 huruf o UU Pilkada jika dikaji sebenarnya muncul dikarenakan hal-hal sebagai berikut, yakni:
a. Praktik empiris yang terjadi selama ini, dimana banyak pejabat yang setelah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali dalam masa jabatan dalam jabatan yang sama, karena dilarang untuk kembali menjabat pada periode ketiga masa jabatannya, maka pejabat tersebut mencalonkan diri sebagai menduduki jabatan wakil (turun dari jabatan kepala daerah menjadi wakilnya).
b. Posisi jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota itu berada dalam satu lembaga yang sama dengan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal ini dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket. Hal ini sesuai pengaturan dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda Perubahan Kedua) yang berbunyi “Wakil kepala daerah mempunyai tugas: “... (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan”.
Norma Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) tersebut mengandung semangat yang sama dan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berada dalam satu lembaga, sehingga dapat ditafsirkan bahwa seseorang kepala daerah tidak dapat maju kembali dengan posisi sebagai wakil kepala daerah. Pembatasan ini memiliki maksud yang baik, justru jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan iklim kinerja yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu adalah tepat norma dalam UU Pilkada tersebut melarang Gubernur, Bupati, dan Walikota maju dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, hal ini berkesesuian dengan norma dalam UU Pemda Perubahan Kedua yang mengandung semangat bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berada dalam satu paket.
Oleh karena itu ketika pada akhirnya norma dalam Pasal 7 huruf o UU Pilkada ini diatur secara lebih teknis dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n dan ayat (9) PKPU No. 9 Tahun 2015, justru memunculkan norma yang kontradiksi sehingga dapat menimbulkan kekeliruan penafsiran yang tidak dapat dipungkiri juga akan merugikan hak konstitusional WNI yang ingin maju dan berkompetisi dalam Pilkada. Perbedaan yang merupakan penafsiran keliru dibandingkan UU Pilkada nyatanyata terlihat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n PKPU No. 9 Tahun 2015 yang menyisipkan frasa “Wakil Gubernur”, frasa “Calon Bupati”, dan frasa “Calon Walikota.” Munculnya ketiga frasa tersebut dalam PKPU No. 9 Tahun 2015 adalah tidak sesuai dan merusak norma aslinya sebagaimana bunyi dalam Pasal 7 huruf o UU Pilkada yang berisi pengaturan yang melarang kepala daerah untuk turun jabatan dalam Pilkada menjadi wakil.
Semangat norma dalam Pasal 7 huruf o UU Pilkada ini menjadi semakin kabur dalam Pasal 4 ayat (9) PKPU No. 9 Tahun 2015 yang maksud awalnya mungkin sebagai pengaturan lanjutan namun justru mengahasilkan norma yang tidak beraturan. Adapun norma tersebut justru menghasilkan norma yang benar-benar baru dan tidak sesuai norma aslinya di UU Pilkada yakni pertama, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota haruslah berlum pernah menjabat sebelumnya sebagai Gubernur dan kedua, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota haruslah berlum pernah menjabat sebelumnya sebagai Wakil Gubernur. Sedangkan untuk norma turunan yang ketiga, belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota, norma tersebut masih sejalan dengan semangat Pasal 7 huruf o UU Pilkada.
D. REKOMENDASI KEDEPAN
Perlu kedepannya norma dalam Pasal 4 ayat ayat (1) huruf n dan ayat (9) PKPU No. 9 Tahun 2015 untuk diperbaiki karena akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi WNI yang ingin maju dan ikut serta sebagai calon dalam Pilkada. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan perubahan dari PKPU No. 9 Tahun 2015 yakni PKPU No. 12 Tahun 2015, norma ini masih tetaplah belum mengalami perubahan dan jikalau dibiarkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Ketidaksesuaian dalam pengaturan ini bisa juga diperbaiki salah satunya melalui Komisi II DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan, untuk meminta KPU RI memperbaiki kekeliruan norma pada peraturan yang dimilikinya. Hal ini juga sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 9 huruf a UU Pilkada yang mengatur bahwa dalam menyusun dan menetapkan peraturannya KPU haruslah berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah