Adakah Cara Lain Untuk Mengoreksi Hasil Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pada PILKADA Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi ?

A. Latar Belakang 

Pasca pelaksanaan tahapan pemungutan dan memasuki tahapan rekapitulasi suara umumnnya tiap-tiap pasangan calon sudah mendapati kira-kira perolehan suara yang dimilikinya, salah satunya dengan bersumber dari quick count (hitung cepat). Hasil yang didapatkan dari hitung cepat inilah juga yang kemudian biasanya membuat tiap pasangan calon pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya mulai bersiap-siap untuk mengajukan keberatannya atas hasil pemilihan yang didapatkan tentunya disertai bukti yang cukup. Namun ada yang berbeda pada pelaksanaan Pilkada berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada), kalau pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya tiap pasangan calon yang kalah dapat mengajukan keberatan atas penetapan hasil pemilihan, pada Pilkada yang sekarang berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada diatur mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pernghitungan suara. 

Pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 diatur dengan 2 acuan yakni “jumlah penduduk” dan “perbedaan paling banyak (suara) sebesar”, seperti misalnya untuk Pilkada di tingkat provinsi pada ayat (1) huruf a Pasal 158 menyatakan sebagai berikut “Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin kecil pula syarat perbedaan suara yang disyaratkan. Hal yang tak jauh berbeda pun diatur pada ayat (2) dimana disyaratkan juga pengajuan permohonan pembatalan untuk Pilkada di tingkat kabupaten/kota.

Adapun norma berupa syarat semacam ini sebenarnya adalah norma yang telah ada sejak keberlakuan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada, namun tidak muncul dalam UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada. Seperti diketahui bahwa Pilkada berdasarkan UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada menggunakan metode pemilihan secara tidak langsung atau memilih dengan cara diwakilkan melalui DPRD, metode pelaksanaan ini sebenarnya mirip dengan metode Pilkada dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang  Pemda namun perbedaannya dilaksanakan secara serentak. Walaupun PERPPU No. 1 Tahun 2014 muncul menggantikan UU No. 22 Tahun 2014 dan mengembalikan pelaksanaan Pilkada menjadi langsung, namun aspek keserentakkan masih dipertahankan. Hal inilah yang menjadikan perlunya pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ini yakni untuk membatasi  “membengkaknya” jumlah keberatan/gugatan yang masuk ke lembaga yang mengadili sengketa hasil pemilihan karena Pilkada dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

 

B. Cara Lain Yang Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Hasil Pilkada

Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 seringkali dianggap membatasi ataupun dianggap melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh para pasangan calon yang berusaha mencari keadilan. Hal ini perlu dipahami bahwa Pilkada dilaksanakan di 264 daerah sekaligus dan tempat untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan hanya 1 yakni di Mahkamah Konstitusi (sampai terbentuknya badan peradilan khusus). Namun demikian sebenarnya sedikitnya ada 4 cara lain yang dapat digunakan oleh pasangan calon untuk mengoreksi keputusan KPU  Provinsi/Kabupaten/Kota (KPUD) terkait penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Adapun cara-cara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pembatalan Pasangan Calon melalui pelanggaran money politic

Cara pertama yang dapat digunakan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada adalah melalui money politic. Terkait money politic diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada menyatakan bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”, ayat (2) kemudian menyatakan sebagai sebagai berikut “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Norma yang serupa pun ditegaskan kembali dalam Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada. 

Pelanggaran money politic dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada ini tidak hanya terbatas pada uang sebagaimana bunyi dalam aturannya “dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya”, jadi menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun seperti jabatan, barang, atau materi lainnya yang penting dapat “mempengaruhi Pemilih” adalah hal yang dilarang dan masuk dalam kategori money politic. Jikalau menemukan pelanggaran semacam ini segeralah melaporkannya kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya agar segera ditindaklanjuti sesuai Pasal 36 Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilu dan direkomendasikan sesuai jalurnya yakni tindak pidana pemilihan hingga bermuara di pengadilan yang menghasilkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht) sebagaiamana diatur Pasal 148 UU  Pilkada. 

2.        Pembatalan Pasangan Calon melalui pelanggaran terkait dana kampanye

Cara kedua yang dapat digunakan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada adalah pelanggaran terkait dana kampanye. Dalam Pasal 76 ayat (1) UU Pilkada dinyatakan sebagai berikut “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a.negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain”. Kemudian pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam pasal tersebut diatur bahwa bagi “Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon” maupun “pasangan calon” yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang langsung dilakukan oleh KPUD. 

Norma ini dimaksudkan agar tiap pasangan calon tidak memiliki dana yang berlebih dimana berpotensi untuk menyalahgunakannya sehingga terjadilah money politic. Norma ini pun sebenarnya selaras dengan pengaturan dalam Pasal 65 pada UU Pilkada yang menyatakan kampanye baik itu debat publik, penyebaran bahan kampanye, alat peraga, bahkan iklan di media massa cetak dan elektronik difasilitasi oleh KPUD yang didanai APBD, sehingga sebenarnya tidak diperlukan dana yang berlebih untuk kampanye perorangan.

3.        Pembatalan Pasangan Calon karena penyalahgunaan jabatannya sebagai petahana

Cara ketiga yang dapat digunakan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada adalah membatalkan pasangan calon karena penyalahgunaan jabatannya sebagai petahana. Dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dinyatakan sebagai berikut “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir” kemudian ayat (3) menyatakan sebagai berikut “Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir”. Terkait sanksi untuk kedua norma tersebut diatur pada ayat (4) yang menyatakan “Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.  

Dalam pelaksanaan Pilkada pada umumnya banyak kita temukan pasangan calon yang berstatus sebagai petahana atau maju untuk kedua kalinya. Pasangan calon yang semacam ini jelas memiliki kekuasaan karena masih menjabat hingga masa jabatnnya berakhir dan tidak jarang juga memanfaatkannya sebagai upaya untuk meraih kemenangannya. Pasal 71 ini mencoba untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh petahana yang maju sebagai calon agar tidak sewenangwenang dengan melakukan “penggantian pejabat” (umumnya ASN yang menolak perintah petahana untuk membantu meraih kemenangannya) atau

“menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah” seperti bantuan sosial (bansos) atau beras untuk rakyat miskin (raskin) yang seringkali ditemukan diclaim pasangan calon sebagai pemberiannya

4.        Pembatalan Pasangan Calon karena melakukan pelanggaran media

Cara terakhir yang dapat digunakan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada adalah membatalkan pasangan calon karena melakukan pelanggaran media. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 65 UU Pilkada, kampanye sebagian besar difasilitasi oleh KPUD yang didanai APBD sehingga praktis kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon hanyalah “pertemuan terbatas” atau “pertemuan tatap muka” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015. Salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPUD dan “diharamkan” dilakukan secara perorangan adalah kampanye media. Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 menyatakan “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik”. Kemudian dalam Pasal 73 ayat (1) yang diatur bahwa “Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dikenai sanksi: a. peringatan tertulis; b perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa” dan ayat (2) yang berbunyi “Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai

Calon”.  

Pelanggaran media ini mungkin merupakan hal yang baru yang belum pernah ada dalam Pilkada sebelumnya. Norma ini muncul agar tiap pasangan calon dalam melaksanakan kampanye secara setara dan tidak berlebih-lebihan baik di media massa maupun media elektronik. Norma ini pun bukanlah norma yang main-main karena baik itu Bawaslu RI, KPU RI, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah membuat keputusan bersama 3 lembaga Nomor 16/KB/BAWASLU/XI/2015, Nomor  34/KB/XI/2015, Nomor 13/K/KPI/HK.03.02/11/15 tentang Pengawasan dan Pemantauan  Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada Melalui Lembaga Penyiaran, yang ditandatangani 16 November 2015. 

 

C. Kesimpulan

Tidak benar jika dinilai UU Pilkada membatasi para  pencari keadilan khususnya pasangan calon yang berkebaratan atas hasil yang didapatkannya dalam Pilkada. Sedikitnya ada 4 cara yang diatur dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara pada Pilkada. Dari kesemua cara tersebut, penulis menyarankan metode ke-4 yakni pelanggaran media sebagai upaya untuk mengoreksi keputusan KPU tersebut, hal ini dikarenakan cara ini adalah cara yang paling unik dan belum pernah ada yang mirip-mirip sekalipun dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Dampak dari pertama kalinya norma ini muncul, akan sangat besar kemungkinan ada pasangan calon yang sempat menggunakan kampanye baik itu media massa cetak maupun media massa elektronik tanpa difasilitasi oleh KPUD dan tanpa menggunakan dana APBD. Dan jika dihubungkan dengan kalimat terakhir Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2015 diketahui bahwa iklan yang bernafaskan kampanye itu bisa berbentuk “iklan komersial” atau “iklan layanan masyarakat”. Sehingga penafsiran “kampanye” pada media ini luas cakupannya bahkan yang bersifat sosial seperti iklan layanan masyarakat sekalipun.