Vol 11, No 1 (2022)

April 2022

Jurnal Rechtsvinding (JRV) Volume 11 Nomor 1 Tahun 2022 sebagai edisi pembuka tahun ini dengan Tema "Kepatuhan Pembentuk Peraturan perundang-undangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung" yang diangkat oleh redaksi sebagai upaya memberikan gagasan dan pemikiran terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Table of Contents

Articles

Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review
Ma'ruf Cahyono
PDF
1-17
Rekonstruksi Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Checks And Balances
Tohadi Tohadi, Dian Eka Prastiwi
PDF
19-36
Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
Dona Budi Kharisma
PDF
37-53
PENENTUAN JENIS PRODUK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG HAK UJI MATERIL (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)
Febriansyah Ramadhan, Sunarto Efendi, Ilham Dwi Rafiqi
PDF
55-76
QUO VADIS PENDIRIAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEGAMANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MENGATUR
Dian Agung Wicaksono
PDF
77-98
Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja
Malik Anwar, Wulan Chorry Shafira
PDF
99-115
Ketidakpatuhan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan: Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah
rofi wahanisa, Ahmad Habib Al Fikry
PDF
117-133
TELAAH PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (STUDY ON THE ARTICLE CONCERNING CONTEMPT AGAINST PRESIDENT ANS VICE PRESIDENT IN INDONESIA)
Zico Junius Fernando
PDF
135-151
Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
PDF
153-172