Hukum Tata Negara

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Hukum Tata Negara

WAKTU TUNGGU SAMPAI TAHUN 2024, MOMENTUM MENGHARMONISKAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Syaugi Pratama (Analis Sengketa Peradilan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur)19 Apr 2021102,636 dibaca

Hukum Tata Negara

POLEMIK PUTUSAN ETIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

M. Rezky Habibi R (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)7 Apr 2021102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

Ambang Batas Parlemen dan Reformasi Sistem Kepartaian

Farida Azzahra (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia)16 Mar 2021102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK.pdf

Achmadudin Rajab102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

PERBEDAAN PELAKSANAAN PILKADA DAN PILKADES DI MASA PANDEMI COVID-19

CATATAN PENYELENGGARAAN PILKADES 2020.pdf

Ratih Listyana Chandra (Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia)102,578 dibaca

Hukum Tata Negara

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?

IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020.pdf

Olsen Peranto (Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

APAKAH AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAU PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ACUAN BAGI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG? (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEPEMILUAN)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

DILEMA PENGGUNAAN HAK MEMILIH DALAM PILKADA 2020

DILEMA PILKADA 2020 .pdf

Ratih Listyana Chandra (Dosen Hukum Tata Negara â€“ Fakultas Hukum Universitas Jember dan mahasiswa program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Tata Negara

MENDUDUKAN COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM MELALUI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

MENDUDUKAN COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM MELALUI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA .pdf

Muhammad Dzikirullah H. Noho (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang â€˜hukum rakyatâ€™ sehingga ada perbedaan dalam penerapannya)102,582 dibaca

Hukum Tata Negara

KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DI PILKADA

KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DI PILKADA.pdf

M. Rezky Habibi R (Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat dan Peneliti, Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HUKUM DI INDONESIA

URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HUKUM DI INDONESIA .pdf

Diana Tantri Cahyaningsih (Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

URGENSI PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020 SESUAI PERPU NO. 2 TAHUN 2020

URGENSI PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19.pdf

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 61–72 dari 137 artikel

Hukum Tata Negara

WAKTU TUNGGU SAMPAI TAHUN 2024, MOMENTUM MENGHARMONISKAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

POLEMIK PUTUSAN ETIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Ambang Batas Parlemen dan Reformasi Sistem Kepartaian

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

PERBEDAAN PELAKSANAAN PILKADA DAN PILKADES DI MASA PANDEMI COVID-19

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?

APAKAH AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAU PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ACUAN BAGI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG? (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEPEMILUAN)

DILEMA PENGGUNAAN HAK MEMILIH DALAM PILKADA 2020

MENDUDUKAN COMMON LAW SYSTEM DAN CIVIL LAW SYSTEM MELALUI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DI PILKADA

URGENSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HUKUM DI INDONESIA

URGENSI PELAKSANAAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020 SESUAI PERPU NO. 2 TAHUN 2020

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?