Tanggal 31 Maret 2020, akibat situasi pandemi COVID 19, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan oleh Presiden, guna menangani krisis dan instabilitas sistem keuangan. Perppu No. 1/2020 akhirnya sah ditetapkan menjadi undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun  2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau     Stabilitas     Sistem    Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU No.  2/2020) yang tentunya tidak lepas dari berbagai pro dan kontra termasuk soal “iktikad baik”. Dalam UU tersebut pada intinya diatur mengenai langkah-langkah dan kebijakan keuangan negara yang harus diambil sebagai sebuah terobosan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu materi lain yang diatur adalah dalam ketentuan Penutup yaitu Pasal 27 ayat (2) UU No. 2/2020 yang menyatakan bahwa anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan  pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta LPS, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu maka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Frasa “iktikad baik” menjadi ramai dibicarakan karena dipandang tidak lazim dan terlalu abstrak untuk diterapkan sehingga besar indikasinya bahwa pejabat yang bersangkutan yang menyelewangkan kewenangannya akan dengan mudah lolos dari tuntutan hukum dengan berlindung dari asas iktikad baik tersebut. Atas dasar tersebut maka menarik untuk dikaji apa sebenarnya iktikad baik itu di dalam perkembangan ilmu hukum dan bagaimana penggunaan iktikad baik dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Sejarah “Iktikad Baik” dan Penggunaannya Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam perkembangan hukum, terdapat prinsip-prinsip umum ataupun asas-asas umum yang dijadikan sebagai sumber hukum sekaligus asas yang mendasari pelaksanaan hukum itu sendiri. Salah satu asas hukum yang terkemuka adalah asas iktikad baik atau disebut bona fides dalam bahasa latin ataupun good faith dalam bahasa inggris. Asas iktikad baik pada awalnya dikenal dalam masa Romawi, dimana asas iktikad baik memainkan peranan besar dalam terselenggaranya Hukum Romawi dengan segala bentuk dan jenis sistem hukum yang berlaku di Republik/Kerajaan Roma. Asas ini kemudian dipakai dalam tiap aspek pengaturan hukum secara luas hingga hari ini. Marcus Tulius Cicero menyatakan bahwa iktikad baik adalah fondasi keadilan dan dan suatu hal yang paling suci dalam kehidupan. Iktikad baik mengandung 3 arti yaitu kesetiaan, janji, dan perlindungan. Pelanggaran terhadap iktikad baik dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan dan perbuatan melawan hukum. Bona Fides juga dilaksanakan dalam peradilan Roma dimana asas iktikad baik memastikan suatu peradilan dilakukan dengan adil dan juga dalam rangka memelihara kepercayaan publik. Pemerintah Roma pada waktu dahulu juga mengimplementasikan asas iktikad baik terhadap banyak aspek dalam hubungan internasional yang pada akhirnya banyak dipakai dalam penyelenggaraan hukum internasional termasuk hukum perjanjian internasional hingga kini. Boer Mauna menyatakan bahwa asas iktikad baik merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal dan yang merupakan bagian dari prinsip hukum umum atau disebut general principles of law. Prinsip iktikad baik ini tercantum dalam Konvensi Wina 1969, Piagam PBB, UNIDROIT Principles of International Contracts, dan bahkan dijadikan acuan/diakui  oleh Mahkamah Internasional dalam memutus perkara. Artinya bahwa iktikad baik merupakan prinsip hukum umum yang kemudian diimplementasikan atau mengilhami terlaksananya pengaturan hukum di berbagai jenis dan aspeknya secara luas. Gerhard Von Glahn menyatakan pula bahwa iktikad baik mengandung makna bahwa setiap perjanjian atau hukum yang tidak diemban dengan suatu iktikad yang baik maka apapun yang menjadi perintah atau keinginan dari suatu aturan itu akan menjadi hilang dan mengarah pada suatu keadaan anarkis.

Dalam konteks hukum di Indonesia maka dapat kita identifikasi penggunaan iktikad baik dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Tercatat dalam KUHPerdata istilah “iktikad baik” dipergunakan sebanyak 22 kali. Dalam Kitab UU Hukum Pidana maka iktikad baik muncul dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Dalam beberapa Undang-Undang maka iktikad baik muncul dalam Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dari rentetan tersebut nampak bahwa penggunaan iktikad baik dalam hukum indonesia bukanlah   hal   yang   baru   dan persoalan penerapannya tentu tidak dapat diragukan lagi sebab setidaknya kita dapat menduga bahwa KUHPerdata sudah sejak lama dipergunakan oleh hakim pengadilan dalam memutus perkara. Dalam kasus pidana maka penerapan iktikad baik dapat kita saksikan pula dalam perkara Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya (saat itu terdakwa adalah salah satu pejabat Bank Indonesia), Mahkamah Agung (kasasi) dalam putusannya (Putusan MA Nomor 861K/PID.SUS/2015) menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 45 tersebut mengatur bahwa “Gubernur, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik”. Dari kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa penerapan asas iktikad baik asalkan benar- benar ditegakkan sebagaimana mestinya khususnya oleh penegak hukum maka sebetulnya bukanlah sesuatu yang abstrak, sumir, dan sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, iktikad baik sesungguhnya justru memiliki  suatu arti yang sangat mendalam sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya soal sejarah “iktikad baik”.

Kesimpulan

Iktikad baik bukanlah sesuatu yang patut dikhawatirkan sebagaimana sebagian kalangan mencoba mempermasalahkan substansi “iktikad baik” dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2/2020 yang diduga akan rawan penyalahgunaan. Iktikad baik ternyata memiliki sejarah yang panjang dalam dunia ilmu hukum dan bahkan dipakai pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Persoalan apakah iktikad baik kemudian dapat diejawantahkan secara serius ketika ada perkara yang masuk ke ranah peradilan menyangkut Pasal 27 ayat (2) tersebut maka hal itu merupakan suatu tantangan yang seharusnya tidak dibebankan kepada penggunaan iktikad baik itu sendiri sebab ketika berbicara soal penegakan hukum maka akan menyangkut banyak faktor termasuk pula soal tafsiran suatu aturan, konsistensi, dan keputusan dari penegak hukum. Apabila yang dikuatirkan lebih berat karena iktikad baik itu ditempelkan kepada pejabat yang mengeksekusi langkah-langkah yang diatur dalam  UU  tersebut  maka  tidak beralasan sebab Pasal 50 dan 51 KUHPidana, Pasal 22 UU tentang Pengampunan Pajak, dan Pasal 45 UU Bank Indonesia pun menyasar pejabat, bahkan sudah pernah ada terpidana yang diputus perkaranya atas dasar Pasal 45 UU Bank Indonesia dalam perkara Bank Century. Lebih jauh lagi apabila yang dikuatirkan adalah karena iktikad baik seperti hendak melindungi pejabat maka perlindungan terhadap pejabat bukanlah hal baru di Indonesia. Selain KUHPidana, UU Bank Indonesia, dan UU Pengampunan Pajak maka sudah pernah ada pula ketentuan undang- undang lain yang memberikan semacam “perlindungan” terhadap pejabat yaitu terdapat dalam Pasal 10 UU tentang Ombudsman dan Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Jadi kesimpulannya adalah bobot kekuatiran para pihak ataupun sebagian kalangan yang mempermasalahkan frasa “iktikad baik” dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2/2020 nampaknya bukanlah  terhadap iktikad baik itu sendiri tetapi lebih terhadap penegakan hukum dalam kaitannya dengan oknum pejabat negara yang bisa saja dengan mudah lepas dari tuntutan  hukum.  Namun  dengan adanya contoh  kasus  Bank  Century  dan rentetan jejak penggunaan “itikad baik” dalam aturan hukum ataupun undang-undang di Indonesia sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya maka nampaknya penegakan hukum terhadap pasal/aturan yang berkenaan dengan itikad baik bukanlah suatu hal yang mustahil/sulit untuk dilakukan dan bukanlah pula hal yang patut dipermasalahkan.