Senin, 15 Desember 2025

Tentang|Pedoman Penulisan|Sign In

Beranda Artikel Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara

Publikasi ilmiah hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Navigasi

Beranda
Semua Artikel
Pedoman Penulisan
Tentang Kami

Tautan

Jurnal Rechtsvinding
Submit Artikel
BPHN

© 2025 Rechtsvinding - Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hak cipta dilindungi.

Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan

Hukum Administrasi Negara | Artikel Rechtsvinding

Hukum Administrasi Negara

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Hukum Administrasi Negara

KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN ï¿½KONSULTASI YANG MENGIKAT BAGI PENYELENGGARA PEMILUï¿½

konsultasi mengikat bagi penyelenggara pemilu.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,575 dibaca

Hukum Administrasi Negara

REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA.pdf

Meirina Fajarwati102,576 dibaca

Hukum Administrasi Negara

DINAMIKA PETAHANA DAN PENCALONANNYA DALAM PILKADA

DINAMIKA PETEHANA.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang

JURNAL JABATAN HAKIM.pdf

Eka Martina Wulansari (Perancang Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM, Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Pamulang (UNPAM))102,575 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan Jabatan Publik Lainnya

put mk no 42 dan implikasinya bagi pengisian jabatan publik lainnya.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?

netralitas pns pasca putusan mk no 46 tahun 2015 ttg pencalonan pns dalam pilkada.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,575 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Tepatkah Kebijakan KPU RI Menunda Pilkada Di 5 Daerah Pemilihan?

TEPATKAH KEBIJAKAN KPU RI MENUNDA PILKADA DI 5 DAERAH PEMILIHAN.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan HAM pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,573 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Urgensi Pemimpin Daerah Yang Bersih Guna Mewujudkan Good Governance

URGENSI PEMIMPIN BERSIH 27112015.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, dan HAM pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,577 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Perlukah Diatur Dalam Perppu

PILKADA_ZAQIU RAHMAN.pdf

Zaqiu Rahman (tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Industri dan Perdagangan di Sekretariat Jenderal DPR RI)102,573 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Memilih Menolak (Mantan) Koruptor Dalam Pilkada

Memilih Menolak Koruptor_Arfan.pdf

Arfan Faiz Muhlizi (Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional)102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Wacana Remote Office Bagi Aparatur Sipil Negara

TULISAN AKHMAD AULAWI TENTANG REMOTE OFFICE.pdf

Akhmad Aulawi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Sekretariat Jenderal DPR RI)102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

Pembentukan Tim Pengawas Intelejen Negara Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN INTELIJEN NEGARA.pdf

Yeni Handayani (Perancang Muda Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI)102,575 dibaca

Selanjutnya →

Menampilkan 37–48 dari 53 artikel