Pembentukan Tim Pengawas Intelejen Negara Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

Untuk mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman tersebut, diperlukan adanya inteljen negara yang tangguh dan profesional dan proposional disertai adanya penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen, guna mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai dan prinsip demokrasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, intelijen negara perlu melakukan berbagai penyesuaian diri, antara lain berupa perubahan tertentu di bidang visi, misi, paradigma, asas, dan doktrin Intelijen dalam menghadapi fenomena perubahan dimaksud. Untuk itu diperlukan adanya suatu payung hukum dalam memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas intelijen negara, menjadikan intelijen negara yang profesional di dalam diri, organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja intelijen negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Intelijen negara merupakan lini pertama atau terdepan dalam sistem keamanan nasional yang melakukan segala upaya deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen negara ditugaskan untuk bekerja secara efektif dengan disertai kewenangan tertentu untuk menjamin keamanan nasional (negara) dan warga negara.

Kewenangan khusus yang dimiliki oleh intelijen tersebut sulit diobservasi  oleh publik karena operasi atau kerja badan ini bersifat tertutup atau rahasia. Suatu badan intelijen yang bekerja buruk dan tidak profesional justru akan meningkatkan ancaman keamanan suatu negara dan juga warga negaranya. Karakter kerja badan intelijen yang sedemikian rahasia dan dilengkapi dengan kewenangan khusus tersebut, di lain pihak akan membuat badan intelijen berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat karakter badan intelijen yang berpotensi menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia maka diperlukan pengawasan terhadap intelijen negara.

Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Berkenaan dengan penegakan asas akuntabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara telah mengamanatkan dilakukannya pengawasan kebijakan, dan kegiatan intelijen negara secara berlapis, baik  pengawasan dari internal maupun pengawasan dari eksternal penyelenggara intelijen negara. bahwa pengawasan internal untuk setiap penyelenggara intelijen negara dilakukan oleh pimpinan masing-masing. Selanjutnya pengawasan eksternal terhadap penyelenggara intelijen negara diamanatkan kepada Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu bidang tugasnya khusus menangani bidang Intelijen.

Menindaklanjuti amanat dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu bidang tugasnya khusus menangani bidang intelijen membentuk tim pengawas yang keanggotaannya berasal dari 1 (satu) orang perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen. Selain itu, keanggotaan tim pengawas terdiri atas pimpinan dan anggota. Adapun pimpinan tersebut merangkap sebagai anggota. Pimpinan merupakan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen dan bekerja secara kolektif kolegial. Pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen bertindak sebagai juru bicara tim pengawas. Fungsi dari juru bicara yaitu sebagai penghubung dan penyampaian informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pengawasan intelijen negara.

Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif maka seorang calon anggota tim pengawas dapat diangkat sebagai tim pengawas intelijen negara maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.          mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

b.          ditugaskan oleh fraksinya;

c.           memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang intelijen negara;

d.          mampu menjaga rahasia intelijen negara; dan

e.          tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

    hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Persyaratan tersebut dibutuhkan agar tim pengawas intelijen negara terpilih merupakan orang-orang yang profesional dan berkompeten di bidang intelijen negara.

Seorang calon anggota tim pengawas intelijen negara berasal dari perwakilan  fraksi yang diajukan dan ditandatangani oleh ketua fraksi di DPR dan disampaikan secara tertutup kepada pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen. Perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di  DPR yang khusus menangani bidang intelijen merupakan calon anggota tim pengawas dan sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing. adapun pengucapan sumpah atau janji dipandu oleh pimpinan DPR secara tertutup di komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen.

Keanggotaan tim pengawas intelijen negara dapat dilakukan pemberhentian apabila:

a.    meninggal dunia;

b.    berhalangan tetap karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

c.    tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pengawas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan

    berturut-turut tanpa keterangan apapun;

d.    tidak lagi menjadi anggota DPR;

e.    tidak lagi menjadi pimpinan atau anggota komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen;

f.      ditarik dari tim pengawas oleh fraksinya;

g.    menjadi terdakwa atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan

    hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

    lebih;

h.   membocorkan rahasia intelijen; dan/atau

i.      melanggar sumpah atau janji.

Pemberhentian keanggotaan tim pengawas tersebut dilakukan oleh komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen. Berkenaan dengan mekanisme penggantian keanggotaan tim pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengangkatan keanggotaan tim pengawas.

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan bahwa intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengamanan terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Penggalangan sebagaimana terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intelijen negara, apabila dalam pelaksanaan fungsi tersebut terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka tim pengawas intelijen negara berfungsi melakukan pengawasan terhadap intelijen negara. Pengawasan dilakukan agar dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara tetap memperhatikan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi sipil.

Dalam melaksanakan fungsinya, tim pengawas intelijen negara bertugas dan berwenang:

a. mengawasi pelaksanaan fungsi intelijen negara jika bertentangan dengan undang- undang yang mengatur

    mengenai intelijen negara;

b. mengadakan rapat dengan setiap orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen

    negara;

c. menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR yang terkait dengan

    penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen negara;

d.mengadakan kunjungan kerja spesifik terhadap penyelenggara Intelijen Negara dan/atau ke tempat

    kejadian yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen negara;

e. memanggil penyelenggara intelijen negara dan/atau personel intelijen negara atas ijin pimpinan lembaga

    yang bersangkutan untuk didengar keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen

    negara;

f. memanggil secara paksa penyelenggara intelijen negara, personel intelijen negara dan/atau setiap orang

   yang tidak hadir untuk didengar keterangannya jika terjadi penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen

   negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/atau dokumen yang dimiliki, disimpan, atau

  dikendalikan penyelenggara intelijen negara untuk kepentingan pengawasan; dan

h.menyampaikan usul dan pendapat kepada penyelenggara intelijen negara terkait aktivitas penyelenggara

   intelijen negara.

Dikarenakan sifat dari pelaksanaan fungsi intelijen negara yang tertutup maka kewenagan tersebut sangat di perlukan oleh tim pengawas intelijen negara.

Terdapat beberapa kewajiban bagi tim pengawas intelijen negara dalam melakukan tugasnya yaitu:

a.    menjaga rahasia intelijen;

b.    menyelenggarakan rapat yang bersifat tertutup;

c.    menetapkan seluruh bahan rapat bersifat rahasia;

d.    menetapkan hasil rapat bersifat rahasia, kecuali rapat memutuskan tidak bersifat rahasia;

e.    menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan

     fungsi intelijen negara;

f.     melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara intelijen negara kepada komisi di dpr yang khusus

    menangani bidang intelijen setiap akhir tahun persidangan; dan

g. mendokumentasikan seluruh bahan rapat dan hasil rapat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tim pengawas intelijen negara mempunyai hak untuk:

a. membela diri;

b. mendapatkan imunitas selama melakukan kegiatan pengawasan;

c. meminjam atau menjamin bahan-bahan, data, informasi, dan/atau dokumen dari penyelenggara intelijen

  negara, personel intelijen negara, dan/atau setiap orang yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan

   fungsi intelijen negara;

d.menganalisis bahan-bahan, data, informasi dan/atau dokumen yang terkait dengan penyimpangan

   pelaksanaan fungsi intelijen negara; dan

e. mendapat hak protokoler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

Mekanisme Kerja

Berkenaan dengan mekanisme kerja, rapat tim pengawas intelijen negara dilakukan pada masa sidang. Apabila diperlukan rapat dapat dilakukan pada masa reses. Pimpinan tim pengawas di awal rapat wajib menyatakan rapat bersifat tertutup dan bahan rapat serta hasil rapat merupakan rahasia intelijen. Oleh karena itu, rapat hanya dapat dihadiri peserta rapat yang terdiri atas tim pengawas intelijen negara, penyelenggara intelijen negara, personel intelijen negara, dan/atau setiap orang yang dipanggil tim pengawas intelijen negara.

Mekanisme rapat dapat berbentuk:

a.    rapat internal tim pengawas;

b.    rapat tim pengawas dengan penyelenggara intelijen negara;

c.    rapat tim pengawas dengan personel intelijen negara; dan

d.    rapat tim pengawas dengan setiap orang yang dipanggil.

Selain itu untuk mendapatkan hasil pengawasan yang komprehensif, rapat dapat mengundang pakar intelijen sebagai narasumber dan rapat tersebut didukung oleh unsur dari sekretariat jenderal DPR. Adapun rapat tim pengawas intelijen negara membahas menegnai penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara, aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat kepada DPR yang terkait dengan penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen negara.

Peserta rapat di awal, saat, dan setelah rapat berlangsung wajib menjaga kerahasiaan bahan rapat dan hasil rapat. Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara intelijen negara dan/atau personel intelijen negara, pimpinan tim pengawas intelijen negara dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara intelijen negara dapat memutuskan bagian dari hasil rapat yang dapat diketahui setiap orang. Sebelum menutup rapat dengan setiap orang yang dipanggil, pimpinan tim pengawas dapat memutuskan bagian dari hasil rapat yang dapat diketahui setiap orang. Sebelum menyampaikan bagian dari hasil rapat yang dapat diketahui setiap orang, juru bicara tim pengawas harus berkonsultasi dan mendapatkan mandat dari tim pengawas. Juru bicara tim pengawas dapat menyampaikan bagian dari hasil rapat yang dapat diketahui setiap orang.

Bahan rapat dan hasil rapat memiliki masa retensi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sebelum menutup rapat dengan penyelenggara intelijen negara dan/atau personel intelijen negara, pimpinan tim pengawas dengan persetujuan bersama pimpinan penyelenggara intelijen negara memutuskan bagian dari hasil rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen.

Sebelum menutup rapat dengan setiap orang yang dipanggil, pimpinan tim pengawas memutuskan bagian dari hasil rapat yang dilaporkan kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen. Tim pengawas intelijen negara melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggara Intelijen Negara kepada komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen paling sedikit pada setiap akhir tahun persidangan. Anggaran yang diperlukan  untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tim pengawas intelijen negara dibebankan pada anggaran komisi di DPR yang khusus menangani bidang Intelijen.

Pengawasan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh intelijen negara merupakan hal yang penting dengan alasan, pertama, berseberangan dengan konsep keterbukaan dan transparansi yang menjadi jantung pengawasan demokratis. Intelijen negara seringkali beroperasi secara rahasia, kerahasiaan dapat menutupi operasi badan intelijen dari pengamatan publik, maka menjadi penting bagi parlemen dan khususnya eksekutif untuk memperhatikan secara seksama operasi intelijen negara tersebut. Kedua, saat ini ancaman terhadap keamanan nasional tidak lagi bersifat konvensional. Proses penyesuaian terhadap perubahan karakter ancaman ini seharusnya di bawah pengawasan otoritas sipil yang dapat menjamin bahwa restrukturisasi badan intelijen terkait dengan kebutuhan rakyat. Ketiga, penilaian terhadap ancaman yang dilakukan oleh badan intelijen merupakan titik awal bagi penyimpangan yang dapat terjadi pada pasukan keamanan negara (militer, polisi, penjaga perbatasan). Oleh karena itu merupakan hal penting apabila perlu ada pengawasan terhadap kinerja intelijen negara yang dibuat di bawah acuan yang demokratis.