Senin, 15 Desember 2025

Tentang|Pedoman Penulisan|Sign In

Beranda Artikel Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara

Publikasi ilmiah hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Navigasi

Beranda
Semua Artikel
Pedoman Penulisan
Tentang Kami

Tautan

Jurnal Rechtsvinding
Submit Artikel
BPHN

© 2025 Rechtsvinding - Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hak cipta dilindungi.

Kebijakan Privasi Syarat & Ketentuan

Hukum Administrasi Negara | Artikel Rechtsvinding

Hukum Administrasi Negara

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Hukum Administrasi Negara

ASAS DEKOSENTRASI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME DI DAERAH

Muhammad Afif Imaduddin (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)19 Okt 2021102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

URGENSI PENGATURAN MENGENAI DINASTI POLTIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

URGENSI PENGATURAN MENGENAI DINASTI POLTIK .pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

PENGATURAN BARU KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN KAITANNYA DENGAN KOMPETENSI PTUN

PENGATURAN BARU KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF .pdf

Surya Mukti Pratama (Mahasiswa Fakultas Hukum Unpad pada Konsentrasi Hukum Administasi Negara)102,582 dibaca

Hukum Administrasi Negara

MENILAI KEMBALI KEMANFAATAN PENGATURAN MUNDURNYA ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

MENILAI KEMBALI KEMANFAATAN PENGATURAN MUNDURNYA ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD .pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Administrasi Negara

PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PROBLEMATIKA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) .pdf

Surya Mukti Pratama (Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadajaran, pada konsentrasi Hukum Administrasi Negara)102,580 dibaca

Hukum Administrasi Negara

APAKAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUU-XVII/2019 PILKADA REZIM PEMILU?

MENJAWAB PERSOALAN REZIM PILKADA.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,574 dibaca

Hukum Administrasi Negara

ANALISIS KEKURANGAN PERPU NO. 2 TAHUN 2020 DARI SISI UU NO. 12 TAHUN 2011 JO. UU NO. 15 TAHUN 2019

ANALISIS KEKURANGAN PERPU NO. 2 TAHUN 2020 DARI SISI UU NO. 12 TAHUN 2011 JO. UU NO. 15 TAHUN 2019.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Administrasi Negara

KEKOSONGAN HUKUM ATURAN MUNDUR UNTUK PENGISIAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGOTA DPR RI

ATURAN MUNDUR ANGGOTA DPR YANG MENGISI POSISI WAKIL KEPALA DAERAH 3 februari 2020 FINAL.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,577 dibaca

Hukum Administrasi Negara

PILKADA SERENTAK DAN DAMPAKNYA PADA STABILITAS KEAMANAN JAKARTA

Pilkada Serentak 2018 dan Dampaknya pada stabilitas Keamanan JKT.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,577 dibaca

Hukum Administrasi Negara

PENGHAPUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERDA

Putusan PUU Pembatalan Perda.pdf

M. Nur Solikin (Direktur di PSHK)102,575 dibaca

Hukum Administrasi Negara

ANALISA MENGENAI JALUR HAKIM NONKARIR DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG

Achmadudin Rajab - ANALISA MENGENAI JALUR HAKIM NONKARIR DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,578 dibaca

Hukum Administrasi Negara

URGENSI MENYEGERAKAN PEMBAHASAN RUU KITAB HUKUM PEMILU

RUU tentang Kitab Hukum Pemilu _rev apri.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang dengan pembidangan Politik, Hukum, dan HAM di Pusat Perancangan Undang-Undang pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,578 dibaca

Selanjutnya →

Menampilkan 25–36 dari 53 artikel