Permasalahan Terkait Daftar Terduga Teroris dan Pemblokiran Dana Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Berbagai pemberitaan tentang ISIS di media memicu respon yang masif dan reaktif dari berbagai kalangan di tanah air. Seluruh kapasitas bangsa dan negara dikerahkan untuk mencegah masuknya paham ISIS yang diyakini akan merusak sendi dan tatanan kebangsaan yang telah kokoh berdiri berdasarkan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonsia. Aksi-aksi intelejen dari gerakan mata-mata hingga pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau menjadi bagian atau jaringan dari ISIS pun dilakukan aparat penegak hukum. Bahkan masyarakat pun ikut bersama-sama aparat bergerak menghalau paham ISIS di lingkungan mereka. Di sebuah media televisi, pernah diberitakan terjadi pelaporan oleh masyarakat kepada aparat kepolisian terhadap adanya beberapa pemuda di daerah utan kayu, Jakarta Timur, yang meminta sumbangan kepada warga yang disinyalir dananya akan diperuntukkan untuk membantu gerakan ISIS. Kejadian ini cukup menarik mengingat selama ini antisipasi/perhatian lebih tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan masyarakat kepada ajaran atau “isme” dari suatu gerakan dibanding pendanaan. Padahal kegiatan pendanaan terorisme terkait pencegahan serta pemberantasannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Memang seolah- olah keberadaan UU ini kalah populer dengan UU delegatornya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PPTPT). Namun sesungguhnya, keberadaan UU PPTPPT sebagai supporting sistem pencegahan terorisme tak kalah penting dengan UU induknya itu sendiri. Kegiatan terorisme tidak akan jalan tanpa dukungan dana yang cukup. Kejadian masyarakat di Utan Kayu sebagaimana diceritakan di atas tersebut membawa gambaran bahwa masyarakat harus mengetahui dan tersosialisasi dengan UU PPTPPT ini agar dapat mencegah dirinya ataupun keluarganya menyalurkan dana/sumbangan yang diduga ditujukan untuk kegiatan terorisme. Karena ketidaktahuan terhadap UU PPTPPT dan kurang waspadanya terhadap kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pendanaan terorisme dapat membawa terjadinya tindak pidana karena tanpa sadar telah ikut membantu mendanai kegiatan terorisme.

Latar Belakang Pembentukan UU PPTPPT

Kelahiran UU PPTPPT berawal dari telah diratifikasinya UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Tahun 1999 (Konvensi International Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Konvensi ini antara lain mengatur tentang tindak pidana, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama pendanaan terorisme. Selain itu, kelahiran UU PPTPPT juga dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya kelemahan dalam UU PPTPT yang mengatur secara umum mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam UU tersebut istilah tindak pidana pendanaan terorisme didefinisikan setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme. Begitu pula, upaya memasukkan tindak pidana terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Adanya kebutuhan secara khusus dalam penanganan tindak pidana pendanaan terorisme belum terakomodir dalam kedua UU tersebut. Intinya, dalam kedua UU tersebut masih terdapat celah atau kekosongan aturan yang diperlukan untuk secara efektif menjerat pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan adanya UU PPTPPT di dalamnya mengatur secara     komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerja sama, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Secara sosiologis, aksi-aksi terorisme semakin merajalela di tanah air dan pergerakannya yang semakin luas berjaringan internasional dan tidak mudah terdeteksi, telah membuat khawatir kita semua. Bahkan tanpa kita sadari, pergerakannya sudah mulai masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan pelakunya hidup serta bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Belum lagi aksi-aksi kriminal kejahatan perampokan bank dengan senjata api akhir-akhir ini yang diduga hasilnya digunakan untuk mendanai aksi-aksi terorisme. Di samping juga terindikasi pola-pola pencucian uang dengan cara pendirian usaha atau badan usaha dengan tujuan untuk mendanai kegiatan terorisme secara lebih langgeng dan berkelanjutan. Terhadap upaya-upaya pendanaan terorisme inilah maka perlu dilakukan  pencegahan dan pemberantasan melalui suatu peraturan dalam bentuk undang-undang tersendiri.

Pengaturan Pencegahan Pendanaan Terorisme Dalam UU PPTPPT

Pengertian pertama yang harus dipahami adalah mengenai pendanaan terorisme itu sendiri yang diartikan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan  kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris (Pasal 1 angka 1 UU PPTPPT). Jika maksud yang tertangkap di Utan Kayu jelas-jelas ditujukan bagi kepentingan perjuangan ISIS maka telah masuk dalam konteks pendanaan terorisme dalam kategori menyediakan dan mengumpulkan dana. Tentunya ISIS harus ditetapkan terlebih dulu sebagai organisasi teroris sehingga aktivitas yang berkaitan dengannya dapat digolongkan mendukung organisasi tersebut.

Dana yang dimaksud dalam pendanaan terorisme sangat beragam bentuknya mencakup semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang (Pasal 1 angka 7). Dilihat dari cakupan dana tersebut lebih banyak mencakup dana dalam bentuk/sifat transaksi elektronik. Padahal dalam banyak kejadian, kegiatan kejahatan terlarang ataupun terorisme dilakukan melalui perpindahan dana secara tunai yang tidak terlacak oleh sistem.

Memang sangat sulit menelusuri perpindahan dana secara tunai tidak terkecuali dalam kegiatan terorisme, kecuali jika dilakukan operasi-operasi intelejen yang ditindaklanjuti dengan penangkapan tangan langsung ataupun melalui pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia oleh otoritas bea dan cukai sebagai upaya pencegahan perpindahan dana secara tunai. Nampaknya yang disasar oleh UU PPTPPT memang lebih kepada transaksi yang dapat tercatat dalam sistem melalui optimalisasi kelembagaan yang ada seperti operator/penyedia jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selain instrumen berupa pengetatan persyaratan maupun prosedur dalam menggunakan jasa keuangan yang diwajibkan bagi pengguna maupun penyedia jasa keuangan (PJK). Laporan dari PJK yang dilaporkan ke PPATK antara lain berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), laporan transaksi keuangan tunai (LTKT), dan laporan pembawaan uang tunai (LPUT). Sampai dengan Mei tahun 2012, berdasarkan laporan statistik PPATK, Laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) tercatat sebanyak 11.304.509 laporan. Sedangkan jumlah kumulatif LPUT tercatat sebanyak 7308 laporan. LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 175 laporan (PPATK, 2012).

Walaupun demikian, UU PPTPPT dalam rumusan delik pidananya terdapat perluasan unsur pidana yang ditujukan bagi tindak pidana yang mengarah atau menjurus kepada tindak lain yang mendukung pendanaan terorisme sebagai upaya pencegahan seperti permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan (Pasal 5),        serta   merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain (Pasal 6), untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain perluasan unsur tindak pidana terorisme tersebut, upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme juga dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya, dan pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia (Pasal 11 huruf d UU PPTPPT).

Satu hal yang terkait dengan instrumen jasa keuangan adalah tindakan pemblokiran yang dapat dilakukan oleh otoritas berwenang. Arti kata pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 8 UU PPTPPT). Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme (Pasal 22 UU PPTPPT). Untuk dapat dilakukan pemblokiran diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN JakPus) untuk meminta atau memerintahkan penyedia jasa keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran (Pasal 23 ayat 2 UU PPTPPT).

Untuk dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekening, seseorang atau korporasi tersebut harus terlebih dulu masuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris yang ditetapkan pemerintah melalui institusi kepolisian RI. Penetapan seseorang atau korporasi sebagai terduga teroris merupakan bahasan yang sangat sensitif dalam UU PPTPPT yang jika tidak dilakukan secara hati-hati dapat berpotensi melanggar HAM sesorang. Betapa tidak, sekali orang ditetapkan sebagai terduga teroris maka aspek kehidupannya yang lain juga akan terpengaruh bahkan terhenti kalau tidak mau dibilang mati secara perdata atau mati secara sosial. Tidak hanya itu, kriteria-kriteria penetapan sesorang termasuk dalam kategori terduga teroris juga seolah tidak pernah terdapat kejelasan, dengan alasan-alasan kepentingan intelejen dan demi keselamatan negara. Padahal  negara wajib menghormati hak asasi manusia warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali dapat dibuktikan dengan keyakinan dan kriteria yang jelas bahwa sesorang dikategorikan terduga teroris.

Walaupun terhadap masuknya seseorang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dapat diajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan (PN JakPus) yang mengeluarkan penetapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU PPTPPT, namun cap sebagai teroris tidak akan pernah hilang dari kehidupannya atau masyarakatnya bahkan terwarisi hingga anak cucunya. Walaupun dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU PPTPPT terdapat klausul bahwa penetapan PN Jakpus mengenai penghapusan identitas orang atau korporasi memuat rehabilitasi terhadap orang atau korporasi berupa pemulihan nama baik dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Anehnya lagi, pemeriksaan oleh pengadilan untuk menghapuskan sesorang dari daftar terduga teroris sudah dilakukan padahal tindak pidana terorismenya sendiri belum pernah dibuktikan dan diproses melalui pemeriksaan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena penggunaan frase “terduga” mungkin pada awalnya dimaksudkan dalam konteks pencegahan sebelum seseorang benar-benar melakukan tindak pidana terorisme dan terbukti sebagai teroris. Namun penggunaan daftar terduga teroris dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi sangat vital karena digunakan sebagai dasar atau checklist untuk dilakukannya tindakan tertentu lainnya yang terkait dengan transaksi keuangan.

Hal lain terkait pemblokiran, pemblokiran berlaku selama identitas orang atau korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Orang atau korporasi yang terhadap mereka dilakukan pemblokiran dapat mengajukan keberatan yang dapat berakibat dicabutnya pemblokiran jika keberatan diterima (Pasal 29 UU PPTPPT). Yang menarik terkait pemblokiran adalah mengenai dana-dana yang dapat dikecualikan dari pemblokiran. Ada banyak dana-dana yang dapat dibebaskan dari pemblokiran jika dianggap oleh pemohon tidak dapat tidak harus dikeluarkan karena terkait kebutuhannya yang tidak dapat dielakkan, di antaranya adalah pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya, biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya, biaya pendidikan anak, biaya sewa untuk rumah tinggal, biaya hipotek, biaya premi asuransi, pembayaran pajak, biaya pelayanan publik, biaya terkait penyediaan jasa hukum, segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelum pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan atau biaya administrasi rutin pemeliharaan dana yang diblokir (Pasal 34 ayat 1 UU PPTPPT).

Dari daftar dana-dana yang dapat dikecualikan dari pemblokiran tersebut dapat mungkin terjadi kondisi di mana tidak ada lagi dana yang dapat diblokir karena seluruh dana bagi kebutuhan yang tersebut dalam daftar di atas bisa saja terdapat dalam rekening yang diblokir tersebut dan tidak mempunyai dana yang tersimpan di rekening lain ataupun tidak mempunyai dana tunai lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika terjadi demikian, maka seolah sama saja seperti tidak terjadi pemblokiran karena dana nihil karena seluruh dana termasuk dalam pengecualian pemblokiran.

Tentunya terhadap hal ini harus dilakukan penyortiran secara cermat dan selektif mungkin terhadap dana yang dapat dikecualikan dari pemblokiran dengan suatu pembuktian-pembuktian yang diperlukan yang pastinya tidak akan mudah dalam praktiknya di lapangan. Kesulitan tersebut contohnya terkait dalam hal penentuan batasan siapa saja yang termasuk orang yang dalam keluarga atau tanggungan dari orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris. Hal ini terkait dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang dipahami dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di negara kita, ataupun juga terkait dengan sampai sejauh mana batasan dan ukuran dari masing-masing kebutuhan yang harus dibiayai oleh dana dari rekening yang diblokir, seperti contoh ukuran atau batasan dari makan sehari- hari, pengobatan dan perawatan medis, pendidikan, premi asuransi, dan kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh karenanya,     pengaturan-pengaturan turunan terkait dengan daftar terduga teroris dan pemblokiran harus diupayakan sejelas dan selengkap mungkin agar tidak terjadi multi interpretasi dan ketidakpastian hukum. Namun tidak boleh juga terjadi kesewenang-wenangan yang dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam implementasinya