KORUPTOR DIBEBASKAN DENGAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN?

Masyarakat dihebohkan berita terkait rapat bersama DPR komisi III dan Jaksa Agung pada tanggal 27 Januari 2022 yang menyinggung soal tindak pidana korupsi dibawah lima puluh juta rupiah, cukup mengembalikan ke kas negara, Asrul Sani dari PPP melontarkan pandangannya bahwa hal tersebut harus dikaji secara hati-hati, jika pengembalian uang negara tersebut yang berjumlah kecil tidak mengandung unsur mens rea (Nicolas Ryan Aditya, 2022). Penulis sendiri menilai pernyataan Asrul Sani masih perlu dibuktikan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan secara teliti melalui Criminal Justice Process, ketika penyidik tidak dapat membuktikan mens rea pelaku, maka penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).

Jaksa Agung menilai koruptor sebesar lima puluh juta atau dibawahnya cukup dengan mengembalikan keuangan negara, diberikan sanksi administrasi dan dilakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut selama tidak dilakukan secara terus menerus. Jaksa Agung menilai cost and benefit yang tidak sepadan, selain itu penerapan asas dalam sistem peradilan pidana yang berasaskan cepat, pederhana dan biaya ringan untuk memperkuat pendapatnya selaku jaksa agung (Novian Ardiansyah, 2022).

Pendapat tersebut bukan tanpa alasan, pada tahun 2010 Jaksa Agung sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tertanggal 18 Mei 2010, perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sudah disebarkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi di Indonesia, terdapat beberapa point tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang tidak besar. Pertama, prioritas dalam penanganan tindak pidana korupsi  berfokus kepada tindak pidana korupsi yang bersifat big fish (bersekala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (dilakukan secara terus menerus), mengacu kepada RAKER Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 5 Mei 2010 dan Arahan Presiden RI pada Pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di istana negara tanggal 4 Mei 2010 untuk mengedepankan keadilan dalam masyarakat, khususnya kesadaran masyarakat mengembalikan keuangan negara (Restorative Justice) terkait dengan tindak pidana korupsi bahwa kerugian negara yang relative kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindak lanjuti, kecuali yang bersifat still going on. Kedua, memperhatikan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008, perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani. Selanjutnya Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011/2009 tanggal 22 Januari 2009, perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se-Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Trikrama Adhyaksa.

Berdasarkan hal tersebut, perlu disadari bahwa tindak tindak pidana korupsi sudah menjadi musuh bersama sebab dampak dari moral azard menimbulkan kerugian sosial secara berkepanjangan, baik pejabat pemerintah dari yang level terendah maupun yang paling tinggi dalam membuat kebijakan, tidak lain dan tidak bukan demi dan atas nama kesejahteraan rakyat, kendati demikian ketika koruptor melakukan aksi korupsinya dengan mencuri jatah rakyat maka tidak akan tercapai tujuan itu, sehingga akan melukai dan menciderai masyarakat secara eksponensial yang puncaknya merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (distrust), ketika distrust muncul berpotensi adanya disobedience, ketika jaksa agung menyatakan pendapat tersebut, menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat.  Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi menjelaskan dengan tegas bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, kesimpulannya ada hilangnya penuntutan pidana jika dilakukan dibawah lima puluh juta, sedangkan secara lex certa, lex scripta dan lex stricta tertuang jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Sangat jelas jika pengembalian keuangan negara pada UU Tindak Pidana Khusus tersebut memberikan rasa keadilan bahwa moral hazard tidak bisa menghapuskan pidana meskipun sudah mengembalikan keuangan negara, pengembalian itu dapat menjadi alasan meringankan tuntutan jaksa yang tertuang dalam pertimbangan dan putusan hakim. Sedangkan alasan cost and benefit yang tidak berimbang bukan dengan menabrak undang-undang, melainkan penyederhanaan regulasi penanganan tindak pidana korupsi yang bersifat ringan dalam proses peradilan pidana tidak dibenarkan.

KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan sekaligus merupakan interpretasi UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan (Andi Hamzah, 2014), kemudian penjelasan Pasal 4 menyebutkan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan, selanjutnya Ansori Sabuan menerangkan kaitannya proses peradilan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (Ansori Sabuan, 1990). Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Sundari E, 2015).

Intinya menghilangkan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi sekitar lima puluh juta atau kurang dari besaran tersebut tidak bisa dibenarkan. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan sebagai guidance bagi para Aparat Penegak Hukum (APAGUM) untuk bertindak dalam proses penegakan hukum yang harus dilakukan secara professional, tidak bertele-tele menggunakan tolak ukur yang pasti, namun tetap hati-hati dan cermat, sehingga akan terhindar dari proses yang berbelit-belit dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan APAGUM yang mumpuni agar tercapai tujuan dari asas cepat dan sederhana, biaya ringan mewujudkan keadilan bagi korban maupun pelaku.