Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Atas dasar pertimbangan untuk melindungi anak dalam segala aspek maka dibentuk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 angka 1 UUNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perlindungan Anak) anak adalah menurut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
( pan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan UU tentang Perlindungan Anak maka semua pihak baik pemerintah, orang tua, keluarga maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak dari segala tindakan yang akan merugikan anak.
Meskipun sudah adalah peraturan yang memberikan jaminan untuk melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan. Hal ini dapat kita lihat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak tiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan yang diterima Komnas PA
(http://nasional.kompas.com/read/2014/ 05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekera san.pada.Anak) di kawasan Jabodetabek pada 2010 mencapai 2.046 kasus. Laporan kekerasan pada anak tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus. Maraknya kasus kekerasan pada anak seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat.
Sangat ironis apa yang menimpa anak-anak Indonesia saat ini, seolah-olah
mereka dibayangi atau diikuti oleh tindakan kekerasan atau kejahatan dimanapun mereka berada baik pada saat di rumah, tempat bermain bahkan di sekolah. Berbagai jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah.
Dalam Pasal 54 UU tentang Perlindungan anak mengamanatkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada
kenyataannya di masyarkat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.
Berkaitan dengan pengaturan di atas, saat ini banyak media yang memberitakan mengenai tindakan kejahatan yang menimpa anak di sekolah berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pengroyokan, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah. Pertanyaan adalah pertama mengapa hal ini bisa sampai terjadi di sekolah? Padahal sekolah adalah tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak, pertanyaan kedua, apakah pasal-pasal tersebut sudah dilaksanakan dengan benar?
Dengan meningkatnya kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah tentunya Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal- pasal tersebut atau dengan kata lain pasal-pasal tersebut belum dilaksanakan secara optimal.
Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah disebabkan karena pihak sekolah yaitu pengurus sekolah, kepala sekolah, maupun guru menganggap bahwa masalah kekerasan yang terjadi pada anak merupakan tindak pidana yang menjadi tugas dari pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dan tugas sekolah hanya mengajar anak didik. Pola pikir seperti ini yang tertanam di lembaga pendidikan.
Selama ini jika terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak
di sekolah, pihak sekolah dengan begitu mudah menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, setelah ditangani oleh pihak kepolisian maka pihak sekolah merasa kasus tersebut sudah selesai. Sehingga dalam hal ini pihak lembaga pendidikan atau sekolah mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 72 UU tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisianpun dalam menangani kasus-kasus tersebut hanya menitikberatkan pada pihak pelaku maupun korban sedangkan pihak sekolah tidak tersentuh oleh pihak kepolisian, bahkan dinas pendidikan yang membawahi lembaga pendidikan tidak ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak didik di sekolah.
Tentunya kondisi seperti ini tidak kita kehendaki, agar kekerasan tidak terjadi di sekolah maka ketentuan Pasal 72 UU tentang Perlindungan Anak wajib dilaksanakan oleh pihak penegak hukum. Sehingga atas dasar Pasal 72 UU tentang Perlindungan Anak jika terjadi tindakan kekerasan baik yang berupa kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual terhadap anak di sekolah maka pihak kepolisian tidak hanya menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak pelaku tetapi wajib pula menyelidiki pihak sekolah, jika ternyata terdapat kelalain pihak sekolah dalam menjalankan tugasnya atau pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak maka pihak sekolah dapat dikenai sanksi, yaitu sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.
Kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak, penanganannya seharusnya tidak hanya tertumpu pada UU tentang Perlindungan Anak, tetapi juga dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan peraturan pelaksananya tetapi antara UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak saling terkait dalam memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan.
Dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menekankan pada mutu pendidikan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 66 ayat (1). Berdasarkan pada peraturan tersebut maka pihak lembaga pendidikan atau sekolah hanya fokus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam hal akademiknya saja. Seharusnya dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya baik yang berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri memberikan pengaturan bahwa pihak sekolah wajib memberikan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mutu pendidikan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap segala hal perilaku anak didik dan lingkungan sekolah sehingga aman untuk anak didik. Oleh sebab itu agar pengawasan terhadap
perilaku anak didik terpantau maka jumlah penerimaan anak didikpun disesuaikan dengan jumlah tenaga pengajar di sekolah, bukan malah sebaliknya, menerima anak didik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan jumlah pengajar di sekolah tersebut. Akibatnya pihak sekolah atau guru tidak bisa memperhatikan atau mengawasi anak didik secara maksimal. Selain itu diatur pula mengenai sanksi administratif bagi pihak sekolah yang tidak melakukan pengawasan yang berfungsi untuk melindungi anak didik. Dengan adanya pengaturan seperti ini maka pemerintah daerah dalam hal ini SKPD yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengambil sikap atau tindakan untuk pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada anak didik.
Dengan adanya keterkaitan UU tentang Perlindungan anak dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menimalisir kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan atau sekolah karena semua pihak terlibat secara langsung dalam memberikan perlindungan kepada anak.
Kekerasan terhadap anak sering juga terjadi di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Dalam UU tentang Perlindungan Anak, telah mengatur mengenai ketentuan pidana yang
memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pemidanaan dalam UU tentang Perlindungan Anak ternyata tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus kekerasan setiap tahun yang menimpa anak.
Berdasarkan keterangan setjen KPAI, dalam sanksi pidana yang diatur dalam UU tentang perlindungan anak, untuk kekerasan seksual dihukum minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun penjara. Dalam pelaksanaannya rata-rata hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak hanya dihukum paling lama lima tahun penjara. Dengan hukuman seperti ini maka membuat pelaku merasa nyaman dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan penegak hukum terhadap kasus perlindungan anak. Seharusnya dalam menangani masalah perlindungan anak hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara pandangnya hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban.
Supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak, seharusnya dalam UU tentang Perlindungan Anak dalam memberikan sanksi pidana terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 10 tahun penjara mengingat korban adalah anak.
Dalam UU tentang Perlindungan Anak, tidak dibedakan pelaku kekerasan terhadap anak. Artinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak keluarga anak, orang tua dan guru akan sama ancaman hukumannya dengan orang yang tidak memiliki hubungan dekat dengan anak. Seharusnya dalam UU tentang Perlindungan Anak membedakan si pelaku kekerasan terhadap anak. Jika pelaku tersebut adalah orang tua, keluarga, dan guru ancaman hukuman pidananya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal.
Dengan adanya keterkaitan antara UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam hal perlindungan anak serta pemberian ancaman hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan terhadap anak yang disertai dengan adanya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan yang memiliki hubungan yang dekat dengan anak seperti orang tua, keluarga dan guru diharapkan dapat meminimalisir kekerasan terhadap anak.
Nita Ariyulinda
Penulis
Enrico Putra Pradana
Oktaviana Kabeakan
Raden Mas Dimas Pangestu