Pendahuluan

Tahun 2015 ini dapat dikatakan menjadi tahun yang sarat dengan berita mengenai kekerasan seksual dan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual terhadap anak. Sebut saja kasus pemerkosaan terhadap peserta didik, pelecehan seksual, perbuatan asusila, pornografi, bahkan kekerasan seksual yang diakhiri dengan pembunuhan. Dokumentasi Komnas Perempuan dari Tahun 2002 sampai dengan 2012 menemukan 139.133 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, artinya dalam setiap 2 jam di Indonesia terdapat 3 sampai 4 perempuan mengalami kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat selama 13 tahun terakhir, terdapat 400.939 kasus yang dilaporkan masyarakat kepada polisi. Dari kasus tersebut, sebanyak 93.960 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Namun, kasus pelecehan seksual yang terjadi diperkirakan lebih dari yang dilaporkan, karena sebagian besar korban pelecehan enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena dianggap sebagai aib. (antaranews.com). Dalam studi lain, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir  berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual, dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual. (komnasperempuan.or.id).

Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah incest, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru. (dpr.go.id).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tersebut, Negara harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada perempuan. Perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual tidak lagi dapat ditunda, terutama dengan menunjukkan peran dan tanggung jawab Negara untuk mengatasinya. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual. Kelima belas bentuk tersebut adalah: perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual seperti: pemaksaan busana dan deskriminasi perempuan lewat aturan, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.  (komnasperempuan.or.id).

Dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai pada tanggal 25 November 2015 yang lalu,  beberapa kalangan meminta agar DPR segera mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Percepatan pengesahan RUU ini disebabkan perhatian Pemerintah pada perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual sangat minim. Kondisi ini rentan membuat kasus kekerasan pada perempuan Indonesia meningkat.  (Kompas, Kamis 26 November 2015). Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. (komnasperempuan.or.id).

Menurut Komnas Perempuan, hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan; melindungi perempuan korban kekerasan seksual; menindak pelaku kekerasan seksual; memulihkan korban, pendamping, keluarga, dan komunitas; dan memberikan tanggung jawab pada negara. Untuk mewujudkan tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, maka ruang lingkup yang harus diatur dalam RUU adalah terkait pencegahan, perlindungan bagi korban, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pendidikan, Lembaga Masyarakat, dan Keluarga. Rancangan UU ini juga mengatur peran serta masyarakat dan kelembagaan yang akan mengawal implementasi dari UU ini jika disahkan. Apabila ruang lingkup dan materi muatan tersebut terakomodir, maka kehadiran negara untuk perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual menjadi sungguh nyata adanya.

Definisi Kekerasan Seksual  

Terry E Lawson mendefinisikan sexual abuse (kekerasan secara seksual) yaitu perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih besar, melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa melalui incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual (Abu Huraerah, 2012). Sementara itu, United Nations of Children’s Fund (UNICEF) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. (Poerwandari E Kristy, 2000). Sedangkan Adrianus Meilala  menerangkan kekerasan seksual memiliki unsur sebagai berikut:

• “…the use of threats or force to gain compliance in sexual acts, or aggressive behavior in the context of sexual arousal.”
• perkosaan sebagai fenomena kekerasan seksual paling kompleks
• Dua isu: sebagai sexual deviation atau sebagai the need for power and control

Pengaturan Mengenai Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang

Dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam pengertian tersebut, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya; cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, 1995).  Untuk perbuatan cabul tersebut ancaman pidana penjara diatur paling lama tujuh tahun. Selangkapnya sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: 
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Adapun bunyi pasal dalam UU KDRT yang mengatur mengenai kekerasan seksual, sebagai berikut:

Pasal 5 UU PKDRT:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a.  kekerasan fisik;

b.  kekerasan psikis;

c.   kekerasan seksual; atau

d.  penelantaran rumah tangga.

 

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.  Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b.  Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam ketentuan pidana UU KDRT yang diatur dalam  Pasal 45 sampai dengan Pasal 52, kekerasan seksual dipidana 12 tahun, sedangkan memaksa kekerasan seksual untuk tujuan komersil dipidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk pidana denda diatur minimal 12 juta dan maksimal 300 juta.  

Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  (UU Perubahan Perlindungan Anak). Pasal 1 angka 15a menyebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 76D, yang berbunyi:  

Pasal 76D UU Perubahan Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. UU PKDRT maupun dalam UU Perlindungan Anak  sama-sama mengatur norma larangan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual, termasuk ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.Walaupun larangan mengenai kekerasan seksual sudah diatur pada beberapa Undang-Undang, pada kenyataannya kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, ditambah lagi beberapa kalangan menilai sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Persoalan lainnya adalah implementasi dari beberapa UndangUndang yang telah disebutkan sebelumnya seringkali terhambat pada aspek pembuktian yang selama ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), terutama pencarian dua alat bukti yang seringkali menjadi kendala untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diperburuk dengan masih minimnya perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual sehingga proses pemeriksaan hingga persidangan justru berpotensi melahirkan kekerasan dan trauma baru kepada korban, termasuk potensi terjadinya impunitas pelaku dari sejak proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak adanya analisa kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan korban. Selain itu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara khusus dalam UU PKDRT, dalam perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada kenyataannya semakin marak terjadi, terbukti masih banyak diberitakan mengenai hal ini di media cetak maupun media elektronik tanah air.

Tuntutan Pengesahan RUU Kekerasan Seksual

Beberapa kalangan meminta agar DPR dan Pemerintah segera mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Percepatan pengesahan RUU ini dimaksud agar Pemerintah dapat secara optimal memberikan perhatian pada perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.  Agar pengesahan RUU Kekerasan Seksual dapat segera direalisasikan, penulis memberikan sumbangan pemikiran sebagai berikut:

1. Rancangan UU Kekerasan Seksual harus masuk dulu dalam Daftar Prioritas Prolegnas tahun 2016. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan penyusunan Undang- Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Jika sudah menjadi RUU Prioritas Tahun 2016, kemudian harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai pengundangan.
2. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi antara RUU Kekerasan Seksual dan Undang-Undang lainnya yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual seperti, KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain. Sinkronisasi dan harmonisasi dimaksudkan agar materi muatan yang akan diatur dalam RUU Kekerasan Seksual tidak ada tumpang tindih dengan materi muatan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang  telah disebutkan;
3. Beberapa tambahan materi muatan yang dapat diusulkan, antara lain:

• Definisi kekerasan seksual dan jenisjenis kekerasan seksual yang akan diatur dalam RUU harus jelas sehingga tidak menimbulkan multitafisir;
• Proses penanganan dan pemulihan, serta rehabilitasi korban harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif, termasuk peran pihak-pihak yang berkepentingan; 
• Kecakapan Aparat Penegak Hukum dan media massa dalam menangani dan meliput kasus kekerasan seksual sangat dibutuhkan, misalnya dengan tidak mengumbar identitas korban beserta keluarganya sehingga korban dapat memiliki privasi untuk memulihkan diri;
• Aparat Penegak Hukum harus menunjukkan keberpihakan pada korban dan harus dapat menjamin perlindungan penuh pada korban, misalnya penulisan berita acara yang tidak boleh terlalu fokus pada detail kejadian dan cara bertanya kepada korban tidak mengakibatkan korban tertekan; dan 
• Peran serta masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dilihat atau  di dengarnya. Masyarakat juga diatur agar tidak menghakimi, mengucilkan, bahkan memandang korban kekerasan seksual dengan stigma yang menyudutkan korban.

   4. Sarana dan prasarana untuk penunjang agar RUU Kekerasan Seksual dapat berlaku efektif juga harus diatur dan segera diimplementasikan ketika RUU sudah disahkan menjadi Undang- Undang, antara lain:

• Tersedianya pusat-pusat rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual di setiap kota di Indonesia yang pengelolaannya dapat dilakukan bersama-sama antara Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas  Kesehatan, serta Dinas Sosial; dan
• Mendirikan rumah aman dan meningkatkan pemberian bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bantuan Hukum dan pemberdayaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turut memberikan perlindungan yang optimal bagi korban KDRT.