Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak

Kasus Kekerasan Pada Anak

Kasus yang terjadi di perumahan Citra Gran Cibubur Bekasi, berupa penelantaran terhadap seorang anak laki-laki, yang hampir 3 minggu tidak diperkenankan orang tuanya masuk ke rumah dengan alasan untuk menegakkan disiplin kepada anak, serta dugaan tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada 4 putrinya yang lain merupakan salah satu contoh kongkrit kasus tindak kekerasan kepada anak. Kemudian kasus yang terbaru adalah tindakan pemerkosaan anak yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu 1 tahun, yang juga menjadi pintu masuk pengungkapan  kasus perlakuan keji orang tua (orang tua) yang telah membunuh 4 anaknya yang masih bayi dalam kurun waktu tertentu, dan juga 1 anak lagi yang menderita gangguan mental, diduga akibat sering dianiaya orang tuaanya, menambah catatan kelam deretan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua sendiri. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tiap tahun cendrung bertambah, pada periode Januari-Mei 2015 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, memasuki bulan kelima tahun ini kekerasan anak telah mencapai angka 339 kasus (source:http://metro.sindonews.com/read/1001781/170/kasus-kekerasan-terhadap-anak- terus-bertambah-1431752783).

 

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih saja marak terjadi di Indonesia, apakah tidak ada aturan hukum yang mengaturnya? Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Apakah aparat penegak hukum lemah dan kurang responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak? Tidak juga, banyak pengaduan yang terkait dengan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang langsung diproses oleh penegak hukum, contohnya kasus penelantaran dan dugaan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di di perumahan Citra Gran Cibubur Bekasi baru-baru ini, dimana polisi langsung bertindak cepat merespon pengaduan dari masyarakat dan laporan dari KPAI, bahkan sudah banyak juga kasus serupa yang telah disidangkan di pengadilan.

 

Jadi mengapa kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia? Karena budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum Indonesia masih menganggap bahwa anak merupakan otoritas dan tanggung jawab penuh orang tua. Ia bisa bisa melakukan apapun, bahkan kekerasan terhadap anak dengan alasan merupakan hak orang tua sepenuhnya, orang tua berfikir bahwa anak adalah seperti barang pribadi yang dimiliki sehingga bisa diperlakukan apa saja sekehendak hatinya. Belum lagi faktor mewarisi pola asuh orang tua sebelumnya, yang tanpa disadari telah melakukan tindak kekerasan pada anak atau itu cara ia mendidik anaknya, dan orang lain tidak boleh ikut campur. Sehingga pihak lain tidak bisa berbuat banyak apalagi melakukan intervensi, terlebih ketika orang tua dalam keadaan lelah, mendapat tekanan, atau menghadapi masalah maka anak rentan menghadapi sasaran pelampisan kemarahan orang tuanya.

 

Kasus tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena kurangnya kesadaran dan perlindungan terhadap anak, di mana kebanyakan kasus yang terjadi orang tua tidak mampu menahan emosi atas kenakalan yang dilakukan anak, sehingga tidak jarang kasus kekerasan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal sering terjadi, juga cara mendidik anak yang kadang tidak diterapkan secara proporsional. Hal ini diperparah dengan sikap apatis dan kurangnya keperdulian masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga kasus kekerasan terhadap anak baru terungkap kepermukaan setelah terjadi sesuatu hal yang memperihatinkan bahkan mengerikan terhadap anak.

 

Hal ini sangat berbeda jika kita memperhatikan perlindungan anak di negara-negara maju seperti Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan masih banyak negara maju lainnya. Jangankan orang tau berani melakukan kekerasan terhadap anak, seorang anak kelihatan memar-memar sedikit saja guru atau petugas konseling bisa langsung menanyakan penyebabnya kepada anak, sehingga setiap orang baik itu guru, teman, tetangga atau orang-orang disekelilingnya terlebih lagi jika anak yang menjadi korban bersangkutan langsung melaporkan maka penegak hukum bisa langsung memproses orang tua yang bersangkutan atau pihak lainnya ke ranah hukum.

 

Pengaturan di Dalam UU

Sejatinya Pemerintah melalui perangkat yang dimilikinya harus menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak).

 

Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak). Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak. Selain orang tua, keluarga, dan masyarakat disekitar anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis (Pasal 59 ayat (1) huruf i). Perlindungan khusus bagi anak tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Pasal 59A UU Perlindungan Anak).

 

Untuk itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan maksud akan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 76C, Pasal 76D, dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Adapun sanksi dari pelanggaran larangan melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga) (Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Selain itu, hak asuh yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak dapat dicabut melalui putusan pengadilan.

 

Jadi secara yuridis formal Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang dapat melindungi anak terhadap tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU KDRT. Hanya saja dalam implementasi, khusus terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, pengaturan yang rigid, detail, dan komprehensif saja tidaklah menjadi satu-satunya faktor penentu dari efektifitas penegakan hukum dari tindak pidana kekerasan terhadap anak, melainkan harus diiringi juga dengan keseriusan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturannya, juga ditunjang oleh budaya hukum masyarakat.

 

Penegakan Hukum Ke Depan

Satu hal yang paling utama dan paling strategis di dalam penegakan hukum dibidang tindak kekerasan terhadap anak itu adalah merubah budaya hukum dan persepsi dimasyarakat. Perlu ada gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif untuk mensosialisasikan kesadaran di masyarakat melalui promotif, edukasi, advokasi, dan pembangunan komitmen semua elemen bangsa, bahwa kekerasan terhadap anak haram hukumnya dilakukan oleh orang tua, pendidik, keluarga, maupun anggota masyarakat lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai suatu kasus tindak kriminal biasa, sehingga siapapun dia, guru, tetangga, teman, kerabat dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada yang berwajib tanpa perlu merasa sungkan, ikut campur, dan risi dengan stigma yang menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan urusan internal keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang diluar keluarga yang bersangkutan. Karena apapun bentuk dan alasannya, tindak kekerasan terhadap anak harus dipandang sama dengan dengan tindak pidana biasa seperti penganiayaan, sehingga dengan peran aktif dan keperdulian masyarakat kasus kekerasan terhadap anak kedepan dapat diminimalisir.