Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi

A. Pendahuluan

Mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh- sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berprilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. Pelanggaran disiplin prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Hukum Disiplin Prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus- kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI yang telah menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Tindakan indisipliner yang dilakukan oknum TNI ini mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi Disiplin Prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menertibkan kembali perilaku Prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang di dorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depan dengan lebih baik. Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan politik hukum dan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia berdasarkan

Dengan adanya penggantian pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari Prajurit TNI dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.Undang-Undang tentang penggantian Hukum Disiplin Prajurit TNI Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat lex specialis dari peraturan militer di Indonesia.

B. Hakikat, Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Prajurit TNI

Hakikat dari Hukum Disiplin Prajurit TNIpaska reformasi adalah pembenahan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin Prajurit TNI, selain dari pelanggaran hukum yang diselesaikan di peradilan militer dan peradilan umum.Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi bertujuan untuk mewujudkan:

a. sistem Hukum Disiplin Prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. hukum Disiplin Prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin Prajurit TNI, serta penegakan hukum disiplin Prajurit TNI; dan

c. sistem penjatuhan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu, Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi berfungsi sebagai sarana untuk:

a. menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan atasan;

b. menegakkan tata kehidupan bagi setiap Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin baik di daerah penugasan maupun di luar daerah penugasan; dan

c. membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Aturan Kedinasan, dan Kehormatan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Hukum Disiplin Prajurit TNI

RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi mewajibkan setiap Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berprilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dalam Undang-Undang sebelumnya yang mengatur mengenai hukum disiplin di kalangan militer yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,norma disiplin Prajurit diatur dalam Peraturan Panglima TNI sehingga terkesan bersifat tertutup. Dalam RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Segala perbuatan tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI harus diatur dalam Undang-Undang, sehingga profesional Prajurit TNI diatur secara legal formil dalam Undang-Undang ini.

 Hukum Disiplin Prajurit TNI

Jenis pelanggaran dalam RUU Hukum Disiplin Militer Prajurit TNI paska reformasi adalah pelanggaran hukum disiplin murni saja dan menghilangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni karena bias ke permasalahan Perdata, Pidana dan Peradilan HAM yang sudah diatur dalam Undang-undang masing-masing.Dalam RUU ini mengatur tentang jati diri dari setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara yang meliputi kewajiban Prajurit TNI dan larangan Prajurit TNI. Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Larangan prajurit TNI merupakan perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan dan peraturan kedinasan. Bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kewajiban Prajurit TNI dan larangan Prajurit TNI, meliputi:

Sanksi Disiplin Prajurit TNI

Sanksi Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan sanksi yang bersifat administrasi dan menghilangkan sanksi pidana untuk hukum disiplin. Penghilangan sanksi pidana disini merupakan pembenahan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Sanksi kedisiplinan berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi kedisiplinan lebih mengacu kepada hal-hal administratif, sedangkan sanksi pidana lebih mengacu kepada perilaku pihak-pihak yang berdampak kepada publik secara umum.Sanksi administratif bersifat preventif atau pencegahan bagi setiap prajurit TNI agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi administrasi dalam penegakan hukum disiplin prajurit TNI paska reformasi bertujuan untuk:

a. menyadarkan Prajurit TNI terhadap kelalaian tanggungjawabnya dan memberikan semangat serta pemahaman bagi Prajurit TNI untuk lebih menghargai peraturan yang berlaku;

b. memberikan efek jera. Hal tersebut untuk memperingatkan prajurit lainnya agar tidak melakukan hal serupa, karena sanksi administrasi bersifat adil, berimbang, dan memiliki landasan hukum; dan

c. melindungi setiap personel Prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya bukan semata-mata memberikan hukuman kepada personel. (penegakan hukum disiplin tidak harus dengan hukuman tapi lebih banyak ke pembinaan)

Sanksi administratif Disiplin Prajurit TNI paska reformasi bersifat gradasi atau bertingkat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.Setiap prajurit TNI dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan perbuatan pelanggaran disiplin yang terbukti telah dilakukannya.

Prajurit TNI paska reformasi diterapkan berdasarkan Tingkat pelanggaran disiplin Prajurit TNI yang bersifat ringan;sedang; dan berat. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNI tingkat sedang, jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI. Dikategorikan sebagai Pelanggaran disiplin Prajurit TNItingkat berat, yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara.

Sanksi dalam Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi terdiri atas sanksi disiplin: ringan, sedang dan berat. Sanksi disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, rawatan kedinasan bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Sanksi disiplin berupa pemberhentian sementara dari jabatan, perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dalam hal Prajurit TNI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pelanggaran disiplin tingkat berat dalam pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI

Prajurit TNI yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi dikenakan tindakan disiplin dan/atau dijatuhi hukuman disiplin Prajurit TNI.

Dalam hal penjatuhan tindakan disiplin, setiap atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.Tindakan disiplin diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankum (atasan yang berhak menghukum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit TNI.

Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi dilaksanakan melalui kegiatan: pemeriksaan, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam buku hukuman. Alat bukti yang sah yang berlaku dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI meliputi barang bukti, surat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka.

Setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran Hukuman Disiplin Prajurit TNI paska reformasi akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat keputusan Hukuman Disiplin Prajurit TNI. Surat keputusan Hukuman Disiplin Prajurit TNI harus memuat:

a. identitas Prajurit TNI yang dijatuhi Hukuman Disiplin Prajurit TNI meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;

b. fakta Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang telah dilakukan;

c. hal yang memberatkan dan meringankan;

d. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku;

e. pasal yang menjadi dasar kewenangan ankum (atasan yang berhak menghukum); dan

f.  diktum putusan yang memuat:

1. alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI;

2. jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI; dan

3. jenis Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan.

Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Prajurit TNI yang dijatuhkan.

Prajurit TNI yang melakukan lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Prajurit TNI.

Dewan Kehormatan Prajurit TNI

Tujuan dibentukanya Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi adalah kewajiban Negara dalam memberi wadah bagi setiap prajurit TNI untuk mendapatkan keadilan apabila mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI yang diatur dalam RUU ini belum memberikan keadilan bagi setiap Prajurit TNI. Dewan Kehormatan Prajurit TNIpaska reformasi merupakan Ombusman Prajurit TNI yang berfungsi memberikan perbaikan dari dalam institusi. Selain itu, Dewan Kehormatan Prajurit TNI berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaran penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI. Dewan Kehormatan Prajurit TNIpaska reformasi bersifat lex specialis karena penegakan hukum disiplin Prajurit TNI dilakukan oleh Ankum maka Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi berfungsi sebagai banding Administratif.

Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaran penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI, dibentuk Dewan Kehormatan Prajurit TNI. Keanggotaan Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi berasal dari TNI, purnawirawan, dan akademisi. Dewan Kehormatan Prajurit TNI berfungsi mengawasi penyelenggaraan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi Dewan Kehormatan Prajurit TNI bertugas:

a. menerima laporan dari masyarakat atas dugaan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI;

b. menerima laporan dari setiap Prajurit TNI yang mengalami ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman Disiplin Prajurit TNI;

c. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;

d. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Dewan Kehormatan Prajurit TNI; dan

e. melakukan penyelidikan dan/atau klarifikasi atas prakarsa sendiri.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi berwenang:

a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Dewan Kehormatan Prajurit TNI;

b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;

c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;

d. melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;

e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;

f. membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan

g. mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada pihak terkait.

D. Penutup

Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi merupakan salah satu cara yang bersifat preventif/pencegahan bagi setiap Prajurit TNI agar tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diselesaikan dalam Pengadilan Militer bukan dalam RUU ini.

Hukum Disiplin Prajurit TNI paska reformasi ini diharapkan dapat membentuk Prajurit TNI yang lebih Profesional sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.