Pemberitaan mengenai korban minuman beralkohol selalu menghiasi media masa. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai alkohol dan kesehatan pada 2011 menyebutkan, sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut. Di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 18.000 orang. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 jumlah pengkonsumsi alcohol seluruh Indonesia berjumlah 4,6% dimana jumlah penduduk saat itu berjumlah 224.904.900 jiwa yang berarti ±10.345.625 jiwa pengkonsumsi alkohol dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia 15-34 yakni 6,7%.

Pada hakekatnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pemerintah melalui program pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol.

Pengaturan Minuman Beralkohol saat ini

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 111 dan 112), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M- DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M- IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden ini diterbitkan menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Perpres ini Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanil (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5%; b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% - 20%; dan c. Minuman Beralkohol golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% - 55%.

Menurut Pepres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industry dari Menteri Perindustrian. Adapun Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan. Peredararan Minuman Beralkohol itu hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol dari Menteri Perdagangan,” bunyi Pasal 4 Ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Pasal 7 Perpres ini menegaskan, Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

b.  Toko bebas bea; dan

c.  Tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

“Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit,” bunyi Pasal 7 Ayat (2).

Diluar tempat-tempat tersebut, Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Perpres ini juga memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya local.

Melalui Perpres ini, Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Wacana pengaturan Minuman Beralkohol dengan Undang-Undang

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga Negara yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang- Undang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi kebhinekaan Negara kita serta sebagai informasi pada 2012 lalu, pendapatan negara dari tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol mencapai Rp 3,2 triliun, sementara pendapatan dari etil alkohol dan etanol sebesar Rp 123 miliar.

Adapun cukai minuman yang mengandung alkohol memberikan kontribusi 3,84 persen dan cukai etil alkohol menyumbang 0,14 persen (Setkab), namun perlu diawasi dan dikendalikan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negative minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakukan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka secara filosofis, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, selain sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1), juga merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

RUU Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disusun dimaksudkan bukan untuk melarang sama sekali minuman beralkohol, tetapi dikendalikan dan diawasi untuk mengurangi dampak negatifnya dalam kehidupan masyarakat. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilakukan pada semua level mata rantainya, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pengaturan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) ini didasari pemikiran bahwa dampak dari minuman beralkohol ternyata tidak hanya disebabkan dari aspek penggunaan/konsumsinya saja (hilir), tetapi terutama adalah dari produksi dan distribusinya (hulu). Pengaturan pengendalian dan pengawasan juga diterapkan terhadap semua jenis minuman beralkohol baik import maupun local, baik local yang diproduksi secara masal di pabrik modern maupun yang diproduksi secara tradisional.

Pengaturan dari sisi produksi meliputi pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan, kuota produksi, kendali mutu sampai kepada bahan baku dari minuman beralkohol itu sendiri. Pada pengaturan dari sisi produksi ini diharapkan akan terjadi proses pengawasan yang ketat pada tahap produksi, sehingga, selain akan berdampak kepada unsur keamanan (safety), juga yang penting adalah dapat dikendalikan dalam jumlah produksinya. Pembatasan kuota produksi dinilai penting untuk diatur agar tidak terjadi oversupply dan penggunaan produk akhir minuman beralkohol yang meluas guna melindungi masyarakat. Demikian pula dalam konteks pembatasan perizinan baik terhadap izin lama yang perlu dievaluasi maupun izin baru dengan syarat-syarat yang ketat, misalnya dengan mengarahkan produksi minuman beralkohol dalam negeri kepada orientasi ekspor guna mengurangi impor dan peredaran minuman beralkohol di dalam negeri.Hal ini juga sebagai salah satu bentuk pengendalian dari sisi produksi.

Pengaturan dari sisi distribusi meliputi pengendalian dan pengawasan dalam rantai distribusi minuman beralkohol yang meliputi pengaturan izin dan wilayah distribusi, yang melibatkan pihak-pihak mulai dari distributor, sub- distributor, sampai kepada pengecer. Pengaturan pada tahap distribusi merupakan ruh dari RUU ini yang menjadi ujung tombak paling depan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol yang merupakan tujuan dari dibuatnya RUU ini. Hal ini disebabkan karena pada tahap distribusi ini terdapat mata rantai yang dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen yaitu pengecer. Dengan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengecer diharapkan akan efektif menangkal dampak negative minuman beralkohol, baik terhadap konsumen itu sendiri maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu dalam RUU ini dibatasi secara ketat terhadap izin dan cakupan wilayah peredaran minuman beralkohol.

Demikian pula pengaturan dari sisi konsumsi/penggunaan yang meliputi antara lain pengawasan dan pengendalian bagi pembeli/konsumen maupun pembatasan jumlah/kuantiti produk dengan pemberlakuan persyaratan yang ketat. Tak kalah pentingnya juga pengendalian dan pengawasan terhadap promosi/iklan minuman beralkohol baik di media cetak maupun elektronik.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol juga diatur pembinaan dan pengawasan terhadap para pihak/stakeholder yang terlibat dalam seluruh siklus/mata rantai minuman beralkohol oleh otoritas yang berwenang yang ditentukan dalam RUU ini dengan melibatkan peran serta masyarakat. Juga ditetapkan sanksi administrative dan sanksi pidana yang berat bagi yang melanggar ketentuan dalam RUU ini sebagai efek penjeraan.

RUU Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi para pelaku industri minuman beralkohol dan otoritas yang berwenang, tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak terlibat sebagai pengguna/konsumen dalam memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggungjawab Pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (law enforcement) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.