Urgensi Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Positif Indonesia

 

Latar Belakang

Kesadaran atas perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini telah menjadi perhatian dari setiap pemangku kepentingan. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah berlakunya beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun demikian, tidak semua hal yang terkait dengan HKI telah dilindungi. Adalah pengetahuan tradisional  (traditional knowledge) yang sampai saat ini belum menjadi perhatian dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diberikan perlindungan hukum dalam bentuk undang-undang yang yang memadai. 

Pada prinsipnya perhatian atas pengetahuan tradisional bukan merupakan barang baru dalam perkembangan HKI di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional menjadi barang yang rentan untuk dijadikan objek pelanggaran HKI. Beberapa kasus yang mengemuka terkait dengan pelanggaran pengetahuan tradisional adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh Malaysia, dimana dalam salah satu iklan komersial di Discovery Channel, ditayangkan bahwa Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim sebagai kekayaan tradisional Malaysia. Padahal, sudah menjadi informasi umum bahwa ketiga hal tersebut merupakan ekspresi budaya tradisonal Indonesia. Kasus lainnya adalah telah dipatenkannya pengetahuan pengobatan tradisional masyarakat Jawa oleh pengusaha Jepang, yang pendaftaran patennya dilakukan di Japanese Patent Office. (Media HKI Vol.XII/No.4/Juli 2015)

Dari dua kasus tersebut, yang merupakan fenomena gunung es, dapat dimungkinkan telah atau akan munculnya beberapa kasus lainnya yang tidak muncul ke media, yang akan merugikan kekayaan intelektual bangsa Indonesia. Munculnya dua kasus di atas juga dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan perundangundang yang tegas mengatur mengenai perlindungan pengetahuan tradisional, sehinggga menjadi sasaran empuk bagi pihak atau negara lain untuk menjadikan pengetahuan tradisional bangsa Indonesia menjadi HKI mereka atau bangsa lain. Untuk itu sudah menjadi keharusan pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan  bagi pengetahuan tradisional harus segera terwujud agar perlindungan pengetahuan tradisional di masyarakat dapat terimplementasikan.

 

Pengetahuan Tradisional Dalam Tinjauan Teori dan Konsep

 

Dalam penjelasan mengenai pengetahuan tradisional terdapat beberapa tinjauan teori dan konsep. Pengetahuan tradisional atau juga dikenal dengan traditional knowledge didefinisikan sebagai karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. (Endang Purwaningsih: 2005). Pengertian lainnya  mengenai pengetahuan tradisional yang diajukan oleh Kementrian Ristek dan Teknologi, yaitu seluruh bentuk pengetahuan, inovasi dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (Indigenous Community) maupun masyarakat lokal yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turuntemurun. (Adrian Sutedi: 2009)

Sedangkan UNESCO mendefinisikan pengetahuan tradisional secara lebih luas, namun hanya melihat dari sisi kebudayaan semata: “The traditional knowledge and expressions of indigenous cultures are defined as the ways in which indigenous cultures are expressed and which are manifestations of worldwide of the indigenous peoples of the pacific. Traditional knowledge and cultural expressions are any knowledge or any creation created, acquired and inspired (applied, inherent, or abstract) for the physical and spiritual well-being of the indigenous peoples of the pacific. The nature and use of such knowledge and expressions are transmitted from one generation to the next to enhance, safeguard and perpetuate the identity, well-being and right of the indigenous of the pacific.” (Muhammad Djumhana: 2006)

Pengetahuan tradisional pada prinsipnya merupakan bentuk inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh suatu komunitas masyarakat tertentu atau individu dalam suatu komunitas lokal di suatu negara. Selanjutnya, pengetahuan tradisional itu merupakan pengetahuan yang diciptakan, dipertahankan, digunakan, dan dilindungi dalam lingkaran tradisional. Sedangkan menurut WIPO, pengetahuan tradisional merujuk pada berbagai pengetahuan  yang sangat luas, dan tidak terbatas pada suatu bidang tertentu. (Ahkam Subroto dan Suprapedi:2005)

 

Pengaturan Pengetahuan Tradional Dalam Hukum Positif Indonesia

 

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai posisi pengetahuan tradisional dalam hukum positif Indonesia, perlu diketahui secara sekilas mengenai HKI. Secara prinsip HKI merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. HKI juga merupakan perwujudan dari benda yang immaterial atau tidak berwujud. Selain itu, prinsip lainnya HKI merupakan hak privat yang bersifat eksklusif yang diberikan negara kepada pelaku HKI, baik inventor, pencipta , atau pendesain.

Selanjutnya, HKI terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu hak cipta dan hak atas kekayaan perindustrian. Hak cipta dapat berasal dari seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan hak terkait. Sedangkan hak atas kekayaan perindustrian terdiri dari paten, paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan kompetisi terselubung.

Dalam perkembangan HKI terdapat beberapa norma dan standar yang mendapat perlindungan HKI yaitu  mencakup hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten, desain tat letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, dan pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi. 

Saat ini yang menjadi permasalahan dimana posisi pengetahuan tradisional dalam hukum positif di Indonesia khususnya dalam HKI, karena ternyata pengetahuan tradisional tidak menjadi bagian dari cabang HKI yang dilindungi. Sebenarnya berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua  alasan mengapa pengetahuan tradisional tidak menjadi objek perlindungan HKI. Pertama, HKI merupakan hak privat yang bersifat eksklusif yang diberikan negara kepada pelaku HKI, baik inventor, pencipta, atau pendesain, sedangkan pengetahuan tradisional merupakan karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional tidak bersifat privat karena dimiliki secara komunal oleh suatu masyarakat di suatu daerah tertentu.

Kedua, HKI berlaku secara terbatas berdasarkan waktu, sedangkan pengetahuan tradisional berlaku secara terus menerus, turun temurun, dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Berlakunya HKI secara terbatas berdasarkan waktu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Undang-Undang Merek). Dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek dinyatakan bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Selanjutnya dalam Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Undang-Undang Paten). Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Paten dinyatakan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Namun demikian, jika melihat beberapa kasus yang terjadi dan diuraikan dalam pemaparan sebelumnya, keberadaan pengetahuan tradisional dalam hukum positif di Indonesia belum menjadi perhatian untuk diatur. Sebenarnya perhatian atas pengetahuan tradisional untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah menjadi wacana umum yang didengungdengungkan sampai dengan fora internasional. Dalam konferensi pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk Asli di Selandia Baru Tahun 1993 yang mengeluarkan Deklarasi Mataatun, mengeluarkan beberapa hal penting terkait dengan pengetahuan tradisional di antaranya yaitu hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib, kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna luar apabila mencatat pengetahuan tradisional dan adat, serta sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan tradisional untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan Pemerintah mengenai undangundang yang berdampak atas hak  tradisional. (Endang Purwaningsih:2005)

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan pengetahuan tradisional  menurut pandangan penulis sudah selayaknya diatur dalam hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini diatur dalam undang-undang. Terdapat beberapa pemikiran yang mendasari mengapa pengetahuan tradisional perlu diatur dalam undang-undang, pertama, pengetahuan tradisional yang merupakan suatu bentuk inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh suatu komunitas masyarakat tertentu atau individu dapat berpotensi adanya nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, dimana apabila tidak diatur secara normatif dapat diakui oleh suatu pihak sebagai miliknya. Hal ini akan merugikan komunitas masyarakat tertentu atau individu dimana pengetahuan tradisional itu berasal. 

Kedua, pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional saat ini sudah menjadi domain publik internasional untuk diatur di setiap negara dalam rangka melindungi inovasi, kreasi, dan ekspresi kultural yang berasal dari suatu negara, agar tidak disalahgunakan oleh pihak atau negara lain. Jika melihat dari penerapannya, sebenarnya beberapa negara di dunia telah memberlakukan undang-undang perlindungan pengetahuan tradisional seperti Afrika Selatan dan India. Untuk itu, Indonesia yang terkenal dengan beragam pengetahuan tradisional sudah semestinya mengatur hal tersebut dalam suatu bentuk aturan undang-undang dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional Indonesia. 

Ketiga, beberapa kasus yang berdampak dilanggarnya pengetahuan tradisional Indonesia, disebabkan lemahnya aturan hukum kita yang belum mengatur pengetahuan tradisional dalam hukum positif Indonesia. Kasus itu dimungkinkan merupakan fenomena gunung es yang bisa jadi terdapat  beberapa kasus lainnya yang belum terdeteksi oleh kita. Keempat, dalam hal berbedanya beberapa prinsip pengetahuan tradisional dengan HKI, tidak serta merta pengetahuan tradisional tidak diatur dalam undang-undang. Perbedaan prinsip tersebut justru menjadi trigger agar pengetahuan tradisional diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur substansi perlindungan pengetahuan tradisional mengingat betapa penting dan besarnya dampak yang ditimbulakn dari pengaturan tersebut. 

Untuk itu, dalam perkembangan dan dinamika  hukum saat ini, sudah selayaknya Pemerintah dan DPR memiliki politik hukum yang sama untuk menjadikan perlindungan pengetahuan tradisional menjadi produk hukum yang bertujuan untuk menjaga eksistensi kekayaan dan kedaulatan bangsa  Indonesia di dunia internasional.