Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) tercantum dalam Staatsblad 1939 Nomor 442 dan berlaku 25 September 1939. Dalam peraturan jaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
Pembentukan wilayah maritim Indonesia dimulai pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu Djuanda Kartawidjaja melalui "Deklarasi Djuanda". Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (archipelagic state) yang pada saat itu mendapat pertentangan dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah NKRI dan bukan kawasan bebas. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari 2.027.087 Km² menjadi 5.193.250 Km². Dengan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar, tercipta garis maya batas mengelilingi NKRI sepanjang 8.069,8 millaut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut (KHL) PBB Ke-3 Tahun 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Adapun secara umum hasil penting dari KHL 1982 adalah:
a. Aset wilayah nasional Indonesia bertambah; dan
b. Menunjukan kepada masyarakat dunia tentang kemampuan bangsa Indonesia untuk menciptakan konsep
kewilayahan (Wawasan Nusantara).
KHL 1982 ini diberlakukan secara efektif sejak 16 November 1994, setelah Guyana sebagai negara ke-60 yang meratifikasi KHL 1982. Dalam Konvensi inilah konsep dari negara kepulauan diterima dan dijadikan salah satu bagian dari konvensi, yaitu Bagian IV tentang Archipelagic States, sehingga Indonesia menjadi salah satu delegasi yang menandatangani KHL 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS atau Konvensi Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut tanggal 31 Desember 1985.
Mengenai negara kepulauan, dalam Pasal 46 KHL 1982 menyatakan bahwa istilah “kepulauan” berarti “suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau”. Perairan di antara pulau-pulau tersebut dan wujud- wujud alamiah lainnya yang wujud alamiahnya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian atau penegakan ditambahkan pada kata-kata “hakiki” atau intrinsik dan “secara historis” negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti suatu negara yang seluruhnya atau penekanan ditambahkan terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain”.
Sebagai negara kepulauan yang diakui secara resmi melalui KHL 1982, Indonesia mempunyai kewajiban untuk:
a. Menghormati perjanjian internasional yang sudah ada;
b. Menghormati kegiatan-kegiatan lain yang sah dari negara tetangga yang langsung berdampingan;
c. Menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan; dan
d. Menghormati memperhatikan kabel laut yang ada di bagian tertentu perairan pedalaman yang dahulu
merupakan laut bebas.
Kewajiban tersebut yang perlu diperhatikan sehingga tidak menumbuhkan kesewenang-wenangan atas perjanjian atau bentuk kepentingan lainnya yang bersifat damai di wilayah negara kepulauan. Dengan adanya negara kepulauan bukan berarti bagi negara tersebut dapat meninjau kembali atau membongkar yang sudah ada tanpa memperhatikan jangka waktu yang ada, melainkan yang sudah ada tetap dihormati dan berlaku ketentuan sebagaimana sebelum merupakan wilayah kepulauan, sepanjang bentuk-bentuk perjanjian masih berlaku atau belum dicabut.
Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau- pulau dan karang kering terluar dari kepulauan itu, dengan akibat bahwa kedaulatan negara kepulauan meluas hingga ke perairan yang tertutup karena penarikan garis pangkal lurus demikian, sampai ke ruang udara yang ada di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 KHL 1982. Hal ini berbeda dengan negara kontinental seperti Malaysia, Australia, Thailand, dan Vietnam di mana lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil dari normal baseline yaitu garis pantai saat air terendah. Adapun Indonesia menjadi terkenal dengan sebutan negara kepulauan terbesar dari 45 negara Kepulauan di dunia, yang terdiri dari ribuan pulau (Archipelagic State) dari Pulau Rondo (Aceh) sampai Pulau Rep Yam (Marauke, Papua).
Mengenai status hukum perairan kepulauan, bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan kepulauan yang tertutup oleh garis-garis pangkal kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Sebagaimana di laut teritorial maka di perairan kepulauan (hak lintas damai) bagi semua kapal asing yang melalui pelayaran di perairan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 KHL 1982, bahwa semua negara dapat menikmati lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan lintas damai di perairan laut teritorial. Tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata bagi kapal asing, negara kepulauan menangguhkan sementara lintas kapal asing di daerah tertentu di perairan kepulauannya apabila sangat diperlukan untuk melindungi keamanannya.Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan KHL 1982. Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara atas wilayah lautnya, Indonesia telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dijadikan sebagai patokan rute pelayaran internasional yang akan melintasi laut wilayah Indonesia. Pasal 53 KHL 1982 menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menentukan alur laut untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau diatas perairan kepulauan dan teritorial yang berdampingan dengannya. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan. Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2.7 juta km2, dan sebagai konsekuensi diperolehnya perairan kepulauan ini negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing.
Selain alur kepulauan, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menetapkan skema pemisah lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan yang sempit dalam alur laut kepulauan. Kapal dan pesawat udara yang melintasi alur kepulauan tidak boleh menyimpang lebih 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang ke pantai tidak kurang 10% jarak antara titik- titik terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut.
Untuk kepentingan pelayaran internasional (kapal-kapal asing), apabila keadaan menghendaki, suatu negara kepulauan dapat mengganti alur kepulauan dan skema pemisah yang telah ditentukan, dengan alur laut ataupun skema pemisah yang lain. Apabila suatu negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. Setelah diumumkan terlebih dahulu, suatu negara kepulauan dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah yang lain. Mengenai kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, berlaku kewajiban ketentuan mengenai hak lintas damai di laut teritorial, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan negara kepulauan dan juga peraturan hukum.
Mengingat segala kekayaan alam Indonesia yang berada di wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan maka dalam wilayah lautannya dikenal adanya perairan kepulauan, dalam wilayah ini bagi negara kepulauan masih memberikan kekuasaan negara lain untuk melakukan pelayaran, karena dalam perairan tersebut berlaku hak lintas damai (right of innocent passage). Sebagai alternatif bagi negara kepulauan dengan adanya hak lintas damai tersebut Indonesia dapat menentukan kebijaksanaannya untuk:
a.Menangguhkan untuk sementara hak lintas damai tersebut pada bagian- bagian hukum dari perairan kepulauannya. Hal ini dilakukan mengingat adanya keadaan yang dianggap segera untuk perlindungan dalam kepentingan keamanan; dan
b.Negara kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur tersebut. Hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal- kapal atau pesawat udara asing, untuk transit dari suatu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke bagian lain dari laut lepas atau ZEE.
Dengan ditentukannya sebagai perairan kepulauan yang merupakan teritorial, negara kepulauan Indonesia berwenang mengatur segala kepentingan di bagian wilayahnya. Khusus bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, adanya KHL 1982 telah membawa angin segar dengan lebar laut teritorial sepanjang maksimal 12 mil laut, memberikan kesempatan bagi negara pantai yang koneksinya memungkinkan untuk dilakukan perluasan. Selain itu, sebelum adanya KHL 1982 merupakan perairan internasional yang merupakan laut bebas berubah menjadi laut teritorial di bawah kedaulatan suatu negara dengan perlindungan hukum nasional suatu negara tersebut dan sudah barang tentu kebebasan bagi negara lain lebih terkendali.
Bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, dengan adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep bagi bangsa Indonesia telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. KHL 1982 sangat penting karena merupakan langkah lanjut secara internasional dalam rangka menciptakan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dengan wawasan nusantara.
Di balik keberhasilan Indonesia dan perjuangan yang terpenting dengan diterimanya konsep wawasan nusantara menjadi negara kepulauan oleh dunia internasional, tersimpan tanggung jawab besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepualuan, dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab besar yang di emban oleh pemerintah Republik Indonesia ini untuk menjadikan NKRI menjadi negara besar yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yeni Handayani
Penulis
Rizky Trijoyo Sibagariang
Muhammad Akbar
Retno Wahyu
Irfan