Semua Artikel

Publikasi ilmiah hukum terbaru

Semua Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Acara Hukum Perdata Hukum Bisnis

Indeks Persepsi Korupsi Anjlok dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

Alfikri (Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)3 Mar 2021102,574 dibaca

PORNOGRAFI DIKRIMINALISASI: PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA

PORNOGRAFI DIKRIMINALISASI PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA .pdf

Marâ€™ie Mahfudz Harahap (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)18 Feb 2021102,623 dibaca

Hukum Tata Negara

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK.pdf

Achmadudin Rajab102,573 dibaca

Hukum Tata Negara

PERBEDAAN PELAKSANAAN PILKADA DAN PILKADES DI MASA PANDEMI COVID-19

CATATAN PENYELENGGARAAN PILKADES 2020.pdf

Ratih Listyana Chandra (Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jember dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia)102,578 dibaca

Hukum Tata Negara

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?

IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020.pdf

Olsen Peranto (Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Lainnya

HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG YANG DIHASILKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG YANG DIHASILKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.pdf

Achmadudin Rajab (Tenaga Fungsional Perancang Undang-Undang Pertama dengan pembidangan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia di Pusat Perancangan Undang-Undang dalam Badan Keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)102,578 dibaca

Hukum Bisnis

PERTANGGUJAWABAN DIREKTUR DAN KOMISARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR .pdf

Sumurung P. Simaremare (Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan)102,574 dibaca

Hukum Tata Negara

APAKAH AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAU PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ACUAN BAGI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG? (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEPEMILUAN)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf

Hukum Tata Negara

DILEMA PENGGUNAAN HAK MEMILIH DALAM PILKADA 2020

DILEMA PILKADA 2020 .pdf

Ratih Listyana Chandra (Dosen Hukum Tata Negara â€“ Fakultas Hukum Universitas Jember dan mahasiswa program doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia)102,576 dibaca

Hukum Administrasi Negara

URGENSI PENGATURAN MENGENAI DINASTI POLTIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

URGENSI PENGATURAN MENGENAI DINASTI POLTIK .pdf

Hukum Bisnis

MENYOAL PENGAWASAN INDUSTRI FINTECH DI INDONESIA

MENYOAL PENGAWASAN INDUSTRI FINTECH DI INDONESIA.pdf

Diana Tantri Cahyaningsih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)102,575 dibaca

Hukum Bisnis

MENAKAR PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM KASUS JIWASRAYA

MENAKAR PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM KASUS JIWASRAYA .pdf

Yudho Taruno Muryanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)102,577 dibaca

← Sebelumnya

1 2 3 4 5

Selanjutnya →

Menampilkan 229–240 dari 538 artikel

Semua Artikel

Indeks Persepsi Korupsi Anjlok dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

PORNOGRAFI DIKRIMINALISASI: PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA

URGENSI PENGATURAN TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

PERBEDAAN PELAKSANAAN PILKADA DAN PILKADES DI MASA PANDEMI COVID-19

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?

HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG YANG DIHASILKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PERTANGGUJAWABAN DIREKTUR DAN KOMISARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN

APAKAH AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAU PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ACUAN BAGI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG? (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG DI BIDANG KEPEMILUAN)

DILEMA PENGGUNAAN HAK MEMILIH DALAM PILKADA 2020

URGENSI PENGATURAN MENGENAI DINASTI POLTIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

MENYOAL PENGAWASAN INDUSTRI FINTECH DI INDONESIA

MENAKAR PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM KASUS JIWASRAYA

â€œIKTIKAD BAIKâ€ DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT (2) UU NO. 2 TAHUN 2020, PERLUKAH DIPERMASALAHKAN?