Hukum Tata NegaraREGULASI DAN LEGISLASI: SERUPA TAPI TAK SAMA, MENGUAK PERBEDAAN ANTARA LEGISLASI DAN REGULASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIAYusuf Randi1 dibaca
Hukum Tata NegaraDILEMA PRESIDENTIAL THRESHOLD: PILAR DEMOKRASI ATAU LUMBUNG OLIGARKI (PASCA PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XII/2024)Della Nursari1 dibaca
Hukum Tata NegaraMENGURAI BENANG KUSUT: PENYEDERHANAAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADAFrichy Ndaumanu1 dibaca
Hukum Tata NegaraLEX REJICIT SUPERFLUA, PUGNANTIA, INCONGRUA - HUKUM MENOLAK HAL YANG BERTENTANGAN DAN TIDAK LAYAK: TOLAK REVISI UU POLRIDea Aura Aprilia 1 dibaca
Hukum Tata NegaraOPTIMALISASI PERANAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN PERAIRAN INDONESIA (MENINJAU KEWENANGAN BAKAMLA DALAM UU KELAUTAN DAN RUU KELAUTAN)Indah Fajar Lestari1 dibaca
Hukum Tata NegaraPeningkatan Nilai Parliamentary Threshold untuk Meningkatkan Kualitas Pengkaderan Politik di IndonesiaMuhammad Afif1 dibaca
Hukum Tata NegaraKebijakan Affirmative Action Demi Kesetaraan Hak Disabilitas Dalam Proses Pemilu Suci Rizka Fadhilla1 dibaca
Hukum Tata NegaraMahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?Ayon Diniyanto, S.H., M.H.28 Nov 2023102,973 dibaca
Hukum Tata NegaraPROBLEMATIKA HUKUM KEBERLAKUAN PASAL 97A UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANZaqiu Rahman, SH., MH (Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)11 Apr 2023102,593 dibaca
Hukum Tata NegaraPASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG TENTANG KUHP YANG BARU, APAKAH KETENTUAN PIDANA DI DALAM SEMUA UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH HARUS DIREVISI ?Zaqiu Rahman, SH., MH. (Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)2 Feb 2023102,671 dibaca