Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Beberapa tahun belakangan ini telah terjadi pergeseran wacana di kalangan akademisi maupun praktisi yang menghendaki arus kuat dalam sistem peradilan pidana yang berkonsentrasi pada pelaku kejahatan beralih kepada pemihakan terhadap korban kejahatan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari pergeseran keadilan retributif kepada keadilan restoratif yang membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, walaupun teori hukum pidana yang mendasarkan pada perhatian terhadap korban atau victim sudah ada sejak abad pertengahan yang kemudian menjadi embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu yang dikenal dengan viktimologi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masayarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pencapaian tujuan ini harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta profesionalisme dari institusi yang diberi wewenang. Pemberian perlindungan pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan suatu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP. Pasal1 KUHAP menyebutkan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna    kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selanjutnya di kepolisian, penerapan perlindungan saksi merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukannya aparatur pelindung masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan, perlindungan tersebut dilakukan hanya sebatas alamat rumah, kemudian memonitor rumah dan menempatkan petugas untuk berjaga di luar rumah dalam batas tertentu. Hal inilah yang dianggap kepolisian sebagai bentuk perlindungan.

Di Kejaksaan, perlindungan terhadap saksi bentuknya sangat sederhana seperti mengantar saksi dari dan ke Pengadilan, meminta Kepolisian menempatkan anggotanya di rumah saksi, melindungi saksi dengan cara perlindungan hukum seperti kompensasi tidak dijadikan tersangka.

Jika melihat The Federal Witness Security Program (WITSEC) di Amerika Serikat, lembaga ini memiliki pengalaman panjang dalam program perlindungan saksi dan korban di dunia. Hal yang paling ditekankan dalam Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi adalah terkait ketentuan dalam penetapan saksi yang berhak untuk mendapatkan perlindungan di bawah WITSEC harus memiliki informasi yang sangat penting atau kunci agar memenangkan dalam penuntutan. Selama bertahun-tahun WITSEC telah melakukan terobosan mutakhir, tidak hanya terkait kasus mafia saja melainkan terus dikembangkan meluas kepada berbagai jenis kejahatan terorganisir lain seperti: kartel narkoba, terorisme, geng motor, geng penjara dan kekerasan geng jalanan. Pengalaman negara-negara lain dapat disimpulkan bahwa semua telah memandang secara serius untuk melindungi peran penting dari para whistleblower agar dapat ikut serta membongkar dan menanggulangi organized crime ini.

Ketentuan Pasal 4 UUPSK bahwa Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan kesaksian pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Undang-Undang ini juga mengatur hak- hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Implementasi atas pemberian hak dan perlindungan saksi dalam sistem hukum acara pidana dan praktik berbagai hukum acara di dunia saat ini, yaitu : pertama, adanya hak dan perlindungan saksi dalam kondisi biasa dan kedua adalah adanya pemberian hak dan perlindungan saksi dalam kelompok khusus. Kelompok khusus ini bisa dikategorikan sebagai : (1) saksi yang rapuh dan rentan sebagai akibat dari karakteristik personal seperti kerusakan intelejensia dan fungsi sosial yang signifikan atau kelainan mental atau fisik atau kecacatan fisik; (2) saksi yang  sangat mungkin mengalami trauma emosional atau mereka yang sangat terintimidasi atau tertekan sehingga mereka tidak bisa memberikan kesaksian terbaik tanpa dibantu oleh aparat Negara; dan (3) saksi yang memang berada dalam ancaman.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat memengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil. Untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka atau terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Ke depannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau lebih diberikannya atas suatu tindak pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

UUPSK memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Dalam kerangka (1) mendorong sistem peradilan pidana terpadu (integreted criminal justice system) dengan terciptanya sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan keadilan dengan peradilan yang adil dan tidak memihak sesuai dengan prinsip- prinsip fair trial sehingga diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam gerak dan langkah dalam proses pidana baik itu pidana formil, pidana materiil maupun pelembagaan peradilan  pidana; (2) sejauh mana efek dari tingkat pidana itu memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat selama ini sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di Pengadilan dan Lembaga Pemasayarakatan yang over capacity, serta (3) tingkat kejahatan yang tiap tahun semakin meningkat maka perlu kecermatan dan kehati-hatian  serta sikap bijak dalam menyikapi persoalan saksi, korban maupun terpidana dalam satu koridor menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menurunkan angka kriminalitas melalui berbagai pendekatan yang nantinya antara budaya masayarakat dan penegak hukum berada dalam garis depan dalam upaya untuk memperbaiki hukum yang ada di Indonesia.