Beberapa Permasalahan Mengenai Pengaturan Pasar Tradisional/Rakyat Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945  dan  TAP  MPR  No. 16 Tahun1998 sebetulnya sudah menghendaki adanya demokrasi ekonomi yang memperhatikan kebersamaan, keadilan, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional, termasuk terhadap usaha ekonomi kerakyatan yang harus diberikan prioritas. Keadilan ekonomi yang berujung kesejahteraan sejatinya diperuntukkan bagi seluruh ornamen ekonomi nasional termasuk pasar tradisional/rakyat yang merupakan salah satu cabang ekonomi kerakyatan dan menjadi salah satu pusat perekonomian rakyat yang cukup populer dalam kehidupan sehari-hari mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah keberpihakan negara terhadap pasar tradisional/rakyat?Keberpihakan tersebut salah satunya dapat kita kaji dari sisi pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sehingga nantinya dapat kita temukan akar penyebab mengapa keberadaan pasar tradisional/rakyat nampak seperti terabaikan dan kurang mampu bersaing. Menarik untuk diteliti, bagaimana sebetulnya pengaturan pasar tradisional/rakyat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan beserta problematikanya, khususnya menyangkut istilah dan cakupan definisi pasar tradisional/rakyat.

Pengaturan Pasar Tradisional/Rakyat dalam Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dan Problematikanya

Keberadaan pengaturan mengenai pasar tradisional pertama kali dapat kita identifikasi dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Diaturnya pasar tradisional dalam level perpres mengindikasikan bahwa butuh inisiatif seorang presiden untuk memunculkan pengaturan mengenai pasar tradisional dalam suatu peraturan perundang-undangan. Indikasi lainnya adalah, bahwa pasar tradisional nampak tidak mendapat tempat/perhatian dalam level setingkat undang-undang. Terkait cakupan pengertian/definisi, maka Pasal 1 angka 2 Perpres No. 112 Tahun 2007 mendefinisikan Pasar Tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Dari definisi tersebut nampak bahwa salah satu ciri yang dominan dalam mengidentifikasi pasar tradisional adalah proses jual beli melalui tawar menawar. Definisi tersebut mengandung beberapa persoalan. Pertama, apabila “tradisional” yang dimaksud ternyata menyasar pada cara berdagang yang manual/tawar menawar, bagaimana dengan pasar tradisional yang mengusung/bersinggungan erat dengan tema-tema kearifan lokal/adat/budaya/kedaerahan (tradisional dalam pengertian yang berkenaan  dengan kearifan lokal/adat/budaya/kedaerahan)? Artinya, frasa “tradisional” dalam istilah pasar tradisional tersebut menimbulkan kerancuan apabila tidak ditelaah dengan hati-hati. Frasa “tradisional” dalam istilah pasar tradisional  nampaknya menimbulkan multi tafsir yang cukup membingungkan, apakah sebetulnya menyasar pada cara tawar menawarnya ataukah menyasar juga soal budaya/adat/kearifan lokal, sebab apabila dicermati maka yang menonjol dari definisi yang diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 adalah tawar menawarnya. Kedua, dalam definisi tersebut ada penyebutan mengenai pedagang kecil dan menengah dengan usaha kecil dan modal kecil, maka pertanyaannya adalah apakah ada pedagang menengah dengan modal kecil? Pedagang menengah tentu lebih tepat dilekatkan dengan usaha menengah dan modal menengah pula. Dari serangkaian persoalan tersebut maka nampak ada cakupan definisi yang masih perlu penyempurnaan.

Pasar tradisional kemudian muncul kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Permendagri tersebut tidak mendefinisikan pasar tradisional tetapi mengatur soal kriteria pasar tradisional, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, kriterianya adalah dimiliki/dikelola oleh pemda, transaksi dilakukan secara tawar menawar, dan sebagian besar barang dan jasa berbahan baku lokal. Sekilas kriteria pasar tradisional dalam Permendagri tersebut sudah jauh berbeda dengan definisi pasar tradisional yang  diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007, kesamaannya adalah 2 (dua) aturan tersebut tetap mempertahankan soal cara tawar menawar. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M- DAG/PER/12/2013 kemudian mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemda, swasta, BUMN, BUMD, termasuk kerjasama swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi usaha skala kecil, modal kecil, melalui proses jual beli dengan tawar menawar. Dari definisi tersebut nampak tidak ada bedanya dengan pengaturan pada perpresnya.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pula soal pasar tradisional namun dengan istilah lain,  yaitu pasar rakyat. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola  oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Perdagangan). Definisi pasar rakyat dalam UU Perdagangan nampak sudah mengakomodir soal pedagang menengah yang seharusnya dilekatkan dengan usaha dan modal menengah pula.

Meski demikian, beberapa kalangan mempertanyakan istilah “pasar rakyat” yang dianggap mengaburkan/meniadakan soal “tradisional“. Dari serangkaian pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pasar tradisional/rakyat tersebut, setidaknya ada 2 hal yang menjadi pokok persoalan. Pertama, belum adanya cakupan definisi yang komprehensif mengenai apa itu pasar tradisional/rakyat. Kedua, belum adanya pengaturan yang seirama antar lembaga/pemangku kepentingan mengenai istilah pasar tradisional/rakyat. Apabila dari segi istilah maupun cakupan definisi sudah menimbulkan persoalan maka tentu dalam implementasi khususnya terkait aspek-aspek perlindungannya pun sudah pasti tidak maksimal. Oleh karena itu nampaknya diperlukan satu payung hukum dalam  level undang-undang yang dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan yang diharapkan dapat menjawab persoalan istilah dan pendefinisian pasar tradisional/rakyat tersebut.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah persoalan digitalisasi. Baru-baru ini, khususnya akibat pandemi covid, maka rangkaian terobosan dilakukan termasuk jual beli dalam pasar tradisional dengan menggunakan aplikasi/platform digital (sebelumnya sudah dimulai sejak 2019), sebagaimana yang dilakukan di Malang, Semarang, dan Yogyakarta. Kementerian Perdagangan pun memfasilitasi dan mendorong hadirnya pasar tradisional yang berbasis aplikasi online. Di satu sisi hal tersebut merupakan ide yang sangat cemerlang dalam rangka membuat pelayanan pasar tradisional kepada konsumen senantiasa hidup dan terus berjalan dengan memperhatikan perkembangan yang ada.

Tetapi di sisi lain hal itu justru menimbulkan persoalan baru, sebab ciri dari pasar tradisional adalah cara berjualan tawar menawar/konvensional tanpa adanya label harga yang pasti (tidak seperti di toko modern/swalayan/pasar modern yang sudah menggunakan label  harga yang pasti). Sebagaimana kita ketahui dalam platform digital tentu label harga sudah tertera dalam produk yang disajikan/dipilih oleh konsumen, meskipun dapat diadakan menu tawar menawar dari harga yang sudah diberikan dalam sistem aplikasi sebagai suatu jalan tengah. Digitalisasi memang baik, tetapi ketika hal tersebut justru mengaburkan ciri khas pasar tradisional yang tawar menawar maka harus dipikirkan ulang skema terbaiknya. Artinya, sangat diperlukan penyempurnaan pendefinisian terkait pasar rakyat sehingga betul-betul mencakup perkembangan kekinian yang ada di masyarakat. Hal tersebut juga menjadi tantangan terhadap cakupan definisi pasar tradisional/rakyat apakah masih relevan untuk mengusung ciri tawar menawar, ataukah memang  sudah saatnya dimodifikasi dengan cara pandang yang baru. Imbasnya, apabila ciri tawar menawar dihilangkan maka pasar tradisional/rakyat akan tidak ada bedanya dengan pasar   modern/toko modern/swalayan.

Kesimpulan dan Harapan Ke Depan

Harus ada pengaturan khusus dalam level undang-undang untuk menyelesaikan serangkaian masalah terkait istilah dan cakupan definisi pasar tradisional/rakyat. Apabila persoalan istilah dan definisi dapat diatur dengan baik dan tepat maka aspek-aspek lainnya pun pasti dapat diimplementasikan dengan baik. Keberadaan suatu payung hukum dalam level undang-undang yang khusus mengenai pasar rakyat/tradisional dapat menjadi suatu opsi yang baik dan sekaligus dapat menjadi pegangan bagi semua pihak terkait sehingga antar lembaga/pihak memiliki satu pengertian yang sama mengenai apa itu pasar rakyat/tradisional dan aspek apa saja yang harus dilindungi. Kehadiran undang-undang yang khusus mengatur  mengenai pasar tradisional/rakyat tentunya dapat menjadi acuan yang fundamental sekaligus bukti keberpihakan negara terhadap keberadaan serta kelangsungan pasar tradisional/rakyat.