APBD untuk klub sepak bola di masa lalu

Banyak yang mengira dasar aturan yang melarang alokasi APBD untuk klub sepak bola baru ada setelah terbitnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, padahal aturan pelarangan itu telah ada sejak lima tahun sebelumnya ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, esensinya adalah pelarangan untuk mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial secara berulang setiap tahunnya kepada penerima yang sama, dan dalam hal ini pelanggaran hukum telah terjadi setiap tahun karena klub-klub sepakbola peserta liga Indonesia selalu mendapat kucuran dana dari kedua pos tersebut pada setiap tahunnya. Hanya saja banyak pemerintah daerah seolah-olah tidak mengetahui aturan tersebut dan tetap melakukan     pelanggaran    selama bertahun-tahun, bahkan para kepala daerah melakukan “perlawanan” terhadap aturan yang menghambat alokasi dana APBD untuk klub sepak bola melalui sebuah pertemuan di Tangerang pada tanggal 29 Januari 2007 yang dihadiri oleh para kepala daerah yang mewakili 22 klub sepakbola peserta liga Indonesia. Persoalan penggunaan dana APBD oleh klub sepakbola ini tidak hanya sebatas administrasi terkait berulangnya pengalokasian dana melalui pos hibah, namun juga telah terjadinya indikasi korupsi yang sangat nyata, terkait tidak jelasnya pertanggungjawaban keuangan klub-klub pengguna, tidak transparannya penggunaan dana, mark up nilai kontrak pemain, penggelembungan akomodasi tim dsb, bahkan diberitakan biaya klub justru digunakan untuk biaya kampanye pilkada di salah satu daerah. Secara umum ditemukan begitu banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan good governance, bahkan ada daerah yang mengalokasikan dana APBD kepada klub sepak bola secara tidak proporsional jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Belanja daerah seharusnya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Bentuk dari perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat terwujud dalam bentuk peningkatan  pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Keseluruhan hal di atas termasuk urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.sungguh tidak patut ketika puluhan milliar uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membiayai urusan-urusan wajib justru digunakan untuk membiayai klub sepak bola yang alokasi terbesarnya adalah untuk membayar gaji para pemain asing.   

Meninggalkan era jahiliyah APBD

Pada musim kompetisi 2009, Liga Super Indonesia mengklaim wajah profesionalnya, dan sebagai konsekuensinya maka seluruh klub sepakbola diwajibkan untuk berbadan hukum yang kelak diharapkan mampu mandiri dan menghidupi klub tanpa ketergantungan APBD,walaupun terseok dan selalu mengalami kesulitan namun klub-klub sepak bola Indonesia mulai terbiasa mengarungi kompetisi tanpa mengandalkan kucuran APBD, mereka berupaya optimalkan potensi klub melalui 4 sumber utama pemasukan klub sepak bola profesional yaitu: sponsorship, hak siar TV, merchandise, dan penjualan tiket pertandingan. Walaupun masih jauh dari ideal dan masih perlu pembenahan serius di sana sini namun wajah kompetisi sepak bola nasional sudah berada di jalur yang benar yaitu kemandirian yang menekankan kepada peranan society dan komunitas sepak bola itu sendiri.   

Inkonsistensi Pemerintah

Beberapa tahun yang lalu, desakan untuk segera menghentikan penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola justru terdengar nyaring dari pihak pemerintah, saat itu kemenpora dan kemendagri bersepakat bahwa pengalokasian dana APBD kepada klub sepak bola harus segera dihentikan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang pemberian dana APBD kepada klub sepak bola profesional, terlebih ketika KPK merilis hasil kajian mereka pada tahun 2011 yang menemukan bahwa penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola berpotensi menimbulkan praktik korupsi sistemik di daerah dan timbulnya penyalahgunaan jabatan oleh para pejabat di daerah. Yang cukup menggelitik adalah pernyataan pemerintah bahwa peninjauan ketentuan permendagri hanya berlaku bagi klub-klub amatir dan SSB, pernyataan ini sungguh aneh karena bukankah yang terjadi selama ini memang seperti itu, bahwa larangan pembiayaan APBD memang tidak berlaku untuk kegiatan sepak bola dalam konteks pembinaan seperti kompetisi amatir dan SSB, dan hingga detik ini pun memang itulah yang terjadi, lalu mengapa ada wacana untuk merevisi permendagri tersebut?  

Kembali ke APBD, suatu langkah mundur

Jika ternyata pengalokasian dana APBD kepada klub sepak bola kembali terjadi dan (parahnya) justru berlangsung dengan legitimasi dan restu pemerintah pusat maka ini jelas suatu   langkah mundur bagi persepakbolaan nasional, cita-cita menjadi negara dengan tata kelola sepak bola yang baik justru semakin bias karena nantinya klub-klub ini tak akan berorientasi profit namun justru sibuk menyerap anggaran yang digelontorkan tentunya dengan segala rekayasa yang terjadi di masa lalu, sepak bola pun akan semakin kental dengan aroma politis karena alokasi APBD itu ditetapkan bersama-sama dengan DPRD yang jelas-jelas merupakan lembaga politik. Jangan pernah kembali melangkah mundur, optimalkan APBD untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah, APBD bukan untuk menyusui klub sepak bola profesional.