Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?

Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil alamnya. Letak geografis dari negara Indonesia yang membuatnya menjadi salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang begitu menggiurkan, banyak pihak yang tergerak untuk menjadikan kekayaan alam di Indonesia menjadi lahan bisnis mereka. Namun sayangnya, tidak semua dapat menjaga kekayaan alam di Indonesia, termasuk rakyatnya sendiri. Salah satu hasil kekayaan alam di Indonesia yang diminati banyak pihak adalah emas. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia yang dapat ditempa dan dibentuk. dengan adanya pengolahan tertentu, emas dapat digunakan menjadi perhiasan, investasi, atau bahkan terapi kecantikan. Karena banyaknya kegunaan dari emas sehingga banyak pihak yang mengambil keuntungan yang terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar penambang liar di Indonesia, namun akankah penambang liar itu dapat ditanggulangi ? Pertambangan merupakan salah satu andalan dari negara Indonesia setelah pertanian. namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan penambangan di Indonesia, agar mendapat lebih banyak keuntungan dan kemudahan maka mereka melakukan penambangan tanpa izin. Penambang emas tanpa izin (PETI) semakin merajalela di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan emas yang melimpah. Data yang kami dapatkan, dari wilayah Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur banyak ditemukan gurandil-gurandil (penambang liar) di wilayah-wilayah yang memiliki pasokan emas yang dapat dieksploitasi dan terjangkau oleh mereka.  Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak penambang emas liar yang bekerja tanpa memperdulikan izin yang seharusnya mereka miliki sebelumnya. Toh, yang merasa rugi mereka juga karena sebagai rakyat Indonesia mereka seharusnya melestarikan dan menjaga hasil kekayaan alam di Indonesia, bukannya merusak dan mengambil kekayaan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. 

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) sudah terjadi dibeberapa wilayah yang memiliki kekayaan emas yang melimpah sejak dahulu kala. Definisi Pertambangan tanpa izin (PETI) itu sendiri adalah Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin memprihatinkan, ditambah lagi dengan dukungan dana dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin ini berjalan lancar.

Di dalam  UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 telah dijelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan Dipergunakan sebesar-besar untuk  kemakmuran rakyat”. Dengan kata lain, segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun alangkah mirisnya ketika melihat Pertambangan emas tanpa izin (PETI) semakin merajalela dan merugikan kepentingan rakyat indonesia dikarenakan penambangannya yang tidak melalui prosedur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun sudah jelas ada peraturan yang mengaturnya.

Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan, mineral dan batubara dijelaskan bahwa Izin usaha yang harus dimiliki oleh para penambang terbagi atas tigas jenis : 

1.    Izin usaha pertambangan eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan  untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 

2.    Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kellayakan di wilayah pertambangan khusus.

3.    Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR yaitu izin usaha melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

Sudah jelas bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai izin yang harus didapatkan oleh para penambang emas tersebut. Begitu pula dengan sanksi yang didapatkan apabila melakukan  Pertambangan emas tanpa izin (PETI), seperti yang disebutkan didalam Pasal 158 Undang-undang  Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga dapat dikatakan bahwa sudah ada peraturan yang mengikat namun masih banyak para pekerja yang tetap tidak memperdulikan perizinan dalam praktek penambangan mereka. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dapat dikatakan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga  banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek penambangan tanpa izin tersebut, antara lain : Kehilangan penerimaan negara, Kerusakan lingkungan hidup, Kerawanan sosial, Pelecehan hukum, Kecelakaan tambang, Iklim investasi tidak kondusif, dan Pemborosan sumber daya mineral.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, dengan adanya penambangan emas tanpa izin sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan para penambang liar tersebut. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini, banyak para penambang yang tertimbun bahkan menimbulkan banyak korban jiwa, salah satu penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah lokasi pertambangan yang berbahaya dan proses pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.  Oleh karena itu, melalui Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, para Gubernur dan para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Mengingat begitu kompleks permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini, maka sebaiknya kebijakan penanggulangan PETI diarahkan melaui pendekatan sosial kepada masyarakat seiring dengan ditegakkannya hukum. Sehingga kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar. Program penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat setempat sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan ini. Penyuluhan tentang proses kegiatan penambangan yang ramah lingkungan, dampak positif kegiatan pertambangan emas dengan izin yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, seperti contohnya ketersediaan lapangan kerja, pengembangan & pembangunan daerah terpencil serta berbagai kegiatan ekonomi yang cukup luas lainnya. Bukan hanya itu, Penertiban yang dilakukan oleh aparat berwenang harus semakin digalakkan agar para gurandil dan cukong yang berkeliaran di wilayah yang kaya akan penambangan emas. Mutu pendidikan dari suatu wilayah juga mempengaruhi kualitas dari masyarakat di wilayah tersebut, dengan peningkatan dari segala aspek termasuk aspek pendidikan, maka masyarakat akan semakin sadar untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.