Dalam Kamus Oxford, kartel atau cartel didefinisikan, “Cartel is a group of separate business firms wich work together to increase profits by not competing with each other”. artinya, kartel adalah sebuah kelompok atau grup dari berbagai badan hukum usaha yang berlainan yang bekerja sama untuk menaikkan keuntungan masing-masing tanpa melalui persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. mereka adalah sekelompok produsen atau pemilik usaha yang membuat kesepakatan untuk melakukan penetapan harga, pengaturan distribusi dan wilayah distribusi, termasuk membatasi suplai.
Kartel merupakan salah satu tindakan pelaku usaha yang sangat diawasi oleh otoritas persaingan usaha di berbagai negara karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Bahkan oleh penegak hukum persaingan usaha, kartel dianggap setara dengan korupsi atau kejahatan berat lainnya. Modus kartel sangat beragam mulai dari perjanjian tertulis diantara para pelaku usaha atau perjanjian tidak tertulis dalam bentuk persengkongkolan antara lain membatasi produksi mengatur harga atau membagi wilayah pasar.
Perilaku kartel yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama pada sektor usaha yang jumlah pemainnya sedikit, dinilai sangat merugikan masyarakat. Perbuatan menyepakati pembatasan produksi, distribusi ataupun penetapan harga yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha ini sudah menjadi permasalahan yang terus menggerogoti perekonomian Indonesia. Akibatnya, masyarakat harus membayar barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Sedangkan para pengusaha kaya menjadi pihak yang memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Maraknya kasus kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia tentunya memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional.
Kejahatan kartel merupakan extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa, lebih jahat dari korupsi. Kalau korupsi yang diambil hanya APBN, APBN itu jumlahnya juga tidak seberapa. Tapi kalau kejahatan kartel, itu adalah kerugian konsumen yang diambil oleh para pencari keuntungan sendiri. Perilaku kartel biasanya terjadi dalam kondisi oligopoli, dimana hanya terdapat sejumlah kecil pelaku usaha yang menawarkan barang atau melayani jasa tertentu. Kondisi inilah yang sangat berpotensi menciptakan terjadinya kartel. Bahkan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia sudah dikendalikan oleh kartel, karena hanya dikuasai oleh segelintir orang. Konsentrasi ekonomi Indonesia ini dikuasasi oleh segelintir pengusaha kaya, kelihatannya banyak tapi setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata dikuasai oleh 40 orang saja. (www.kppu.go.id)
Mengingat kartel merupakan perilaku yang dapat membahayakan perekonomian di Indonesia, maka diperlukan aturan hukum yang kuat untuk menangkalnya. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang biasa disebut UU Persaingan Usaha belum cukup mampu untuk mengatasi bahaya kartel tersebut. UU tersebut merupakan produk lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi hukum sat ini. Sehingga diperlukan perubahan dalam UU Persaingan Usaha tersebut supaya KPPU selaku wasit dalam regulasi tersebut mempunyai posisi yang lebih kuat.
Pengaturan saat ini
KPPU sebagai lembaga yang mempunyai eksistensi dalam bertugas mengawal UU Persaingan Usaha masih belum jelas dalam masalah status kelembagaan. Dalam UU Persaingan Usaha tersebut tidak memberi kejelasan apakah KPPU merupakan instansi swasta atau instansi pemerintah. Status komisioner di KPPU juga masih belum jelas meski menjadi lembaga yang pendanaannya dibiayai oleh APBN. Hal ini bisa menjadi kendala terkait hubungan antara KPPU dan instansi lainnya. Sehubungan dengan itu, status pegawai kesekretariatan KPPU juga belum mendapatkan kejelasan apakah mereka termasuk dalam aparatur sipil negara atau swasta. Ketidakjelasan ini berimplikasi tidak maksimalnya kinerja Sekretariat KPPU yang merupakan supporting system kelancaran tugas KPPU.
Pengaturan tentang merger yang berlaku saat ini belum efektif untuk mencegah praktik kartel di Indonesia. Sistem merger yang berlaku saat ini adalah sistem post merger. Dalam sistem tersebut pelaku usaha diwajibkan melapor ke KPPU setelah melakukan merger. Akibatnya, KPPU cukup mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik kartel yang terjadi.
Ketentuan mengenai nilai denda terhadap pelaku kartel yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha terlalu ringan, sehingga tidak bisa memberikan efek jera. Padahal, tidak sedikit perusahaan yang nilai asetnya mencapai triliunan rupiah. Hal ini menyebabkan praktik kartel akan tetap tumbuh subur di Indonesia. Dalam UU Persaingan Usaha disebutkan bahwa pengenaan denda terhadap kartel serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Sejauh ini KPPU hanya berwenang meneliti, menyelidik, memanggil, dan menyidang perkara, namun lembaga ini belum diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan dokumen serta pendukung lainnya untuk membuktikan dugaan adanya praktik kartel pada badan usaha. Hal ini menyebabkan KPPU mengalami kesulitan dalam membongkar praktik kartel di Indonesia. Selain itu, KPPU juga cukup sulit untuk menang di pengadilan karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki.
Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lingkungan persaingan usaha akan berubah dengan signifikan. Transaksi lintas batas dan persaingan semakin ketat. Sementara itu, kedatangan MEA sudah di depan mata. Sehubungan dengan masalah tersebut, KPPU sampai saat ini juga belum mempunyai kewenangan untuk menginvestigasi transaksi lintas batas negara tersebut.
Kondisi yang diharapkan
1. Perlu adanya kejelasan bahwa KPPU adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah atau pihak lain. Kemudian Anggota KPPU juga mendapat kejelasan bahwa mereka adalah pejabat Negara. Sebagai unsur pendukung kelancaran tugas KPPU, Kesekretariatan KPPU terdiri dari Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Eselon 1A dan kedeputian yang dipimpin oleh Deputi. Sehubungan dengan itu maka para pegawai KPPU bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tetapi untuk masalah pengangkatan pegawai KPPU menjadi aparatur sipil negara perlu memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara supaya tidak terjadi pertentangan.
2. Mengubah rezim merger yang berlaku saat ini dengan cara mengganti sistem post merger menjadi pre merger. Sehingga pelaku usaha diwajibkan melapor ke KPPU sebelum melakukan merger. Diharapkan dengan cara tersebut KPPU bisa lebih mudah dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik kartel. Dengan menggunakan sistem pre merger tersebut, KPPU dapat mengetahui lebih dini apabila terdapat indikasi praktik kartel.
3. Menaikkan denda administratif menjadi setinggi-tingginya RP.1000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dengan besarnya denda tersebut maka akan lebih memberikan efek jera kepada para pelaku kartel dan mencegah para pelaku usaha untuk melakukan praktik kartel tersebut. Dalam formulasi denda ini tidak perlu ditentukan batas minimal seperti ketentuan yang berlaku saat ini.
4. Menambah kewenangan KPPU, sehingga lembaga tersebut memiliki wewenang untuk melakukan sita jaminan dan penggeledahan. KPPU juga dapat memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman bagi pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatannya yang melakukan praktek kartel (leniency program). Program leniensi ini mirip dengan justice collaborator yang terdapat dalam lembaga KPK. Tetapi untuk program leniensi ini diperlukan penyesuaian dengan aturan-aturan yang dapat diberlakukan leniensi.
5. Perluasan definisi pelaku usaha yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha sehingga dapat mencakup aktivitas usaha di luar negeri yang berdampak pada perekonomian di Indonesia. Dengan adanya perluasan definisi tersebut, KPPU dapat mengawasi transaksi bisnis di luar negeri yang dilakukan oleh kartel internasional, khususnya menjelang diberlakukan kesepakatan MEA.
Akhirnya, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan menangkal praktik kartel yang dapat mengganggu perekonomian di Indonesia diperlukan KPPU yang lebih kuat. Oleh karena itu, amandemen UU persaingan Usaha adalah suatu keniscayaan. Selama ini kita lebih banyak berfokus pada kejahatan korupsi dan kurang begitu menaruh perhatian terhadap kejahatan kartel. Pada hakikatnya praktik kartel justru bahayanya lebih besar terhadap perekonomian nasional jika dibandingkan dengan korupsi.
M.Nurfaik
Penulis
Wasila Ghina Ayyasy
Yusuf Randi
Caecilia Aletheia