Pada tanggal 20 Februari lalu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia, diperingati sebagai hari Pekerja Indonesia. Artinya, sejak 24 tahun lalu Presiden Republik Indonesia telah menetapkan setiap tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Indonesia. Hari Pekerja Indonesia tersebut berbeda dengan Hari Buruh yang sering diperingati setiap tanggal 1 Mei. Hari buruh atau yang biasa disebut May Day tersebut merupakan peringatan hari buruh Internasional yang kemudian sering diperingati oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Menilik filosofi diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut, ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya keputusan tersebut yaitu pertama, didasarkan pada nilai sejarah pada tanggal 20 Februari 1973 yang merupakan tonggak sejarah bersatunya para pekerja Indonesia kala itu melalui Deklarasi Persatuan Indonesia. Kedua, penetapan setiap tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Indonesia ditujukan untuk menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia, dan untuk lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia dalam rangka memotivasi pengabdiannya kepada pembangunan Nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial Pancasila.
Pada peringatan Hari Pekerja Indonesia kali ini setidaknya dapat mengingatkan kita kembali akan berbagai macam tantangan yang akan dihadapi pekerja Indonesia ke depan terlebih dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA yang sejatinya akan diberlakukan tahun 2020 tersebut dipercepat menjadi 31 Desember 2015. Pemberlakuan MEA tersebut sesuai kesepakatan para Menteri Ekonomi ASEAN di Filipina tahun 2006 dan kemudian dicantumkan dalam Piagam ASEAN yang disahkan pada 2007.
Dalam setiap kesempatan, Pemerintah selalu menyatakan siap menjalani MEA meskipun banyak pihak juga yang meragukan kesiapannya khususnya dalam melindungi pengusaha maupun pekerja. Era keterbukaan dengan hadirnya MEA ini perlu disikapi dengan mengimplementasikan persiapan yang seharusnya sudah dilakukan selama ini oleh berbagai pihak khususnya Pemerintah dan masyarakat dalam menyongsong hadirnya MEA. Persiapan yang telah dilakukan oleh Indonesia seharusnya tidak berorientasi semata pada proteksi produk dalam negeri, namun juga pada sisi dunia ketenagakerjaan khususnya kualitas sumber daya manusianya berikut aturan mainnya (Peraturan perundang-undangan).
Menyongsong hadirnya MEA di tahun 2015 ini setidaknya terdapat 5 hal yang akan diimplementasikan, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal, dan arus bebas pekerja terampil. Khusus terkait arus bebas pekerja terampil, kesiapan bidang ketenagakerjaan Indonesia dapat menjadi peluang atau ancaman. Menjadi peluang bila kita dapat “menginvasi” negara ASEAN lainnya dengan mengirimkan pekerja terampil kita ke negara ASEAN lainnya. Dapat menjadi ancaman jika pekerja terampil dari negara ASEAN lainnya mengambil “kue” lapangan pekerjaan di negara kita sehingga warga negara kita terpinggirkan dalam mendapatkan pekerjaan.
Indonesia memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat setiap tahunnya di tengah kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja. Hadirnya MEA memang akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun di sisi lain, pekerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan pekerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan.
Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang kerap muncul dan belum terselesaikan masih menghantui hingga kini walau MEA sudah di depan mata. Sebenarnya bagaimana persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan legislasi yang sudah dilakukan selama ini? Apakah kita sudah siap menjalani MEA dengan segudang permasalahan klasik yang belum usai? Salah satu permasalahan klasik yaitu seringnya pekerja melakukan unjuk rasa. Akhir tahun 2014 lalu, Jakarta kembali diramaikan unjuk rasa berbagai elemen buruh yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menuntut kenaikan Upah Minimum tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai akibat kenaikan BBM tersebut. Mereka juga mendesak penghapusan sistem outsourcing sebagai bagian dari tuntutan mereka selain juga menuntut perbaikan pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja karena selama ini yang berjalan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih dinilai belum sesuai harapan.
Unjuk rasa buruh yang terjadi di berbagai daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan beberapa Provinsi lainnya di Indonesia tidak sepenuhnya menjadi hal yang positif bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Kita perlu mencari solusi terbaik lainnya untuk menuntut upah selain harus turun ke jalan. Unjuk rasa seperti ini memang seringkali terjadi di berbagai daerah setiap kali menjelang penetapan kenaikan UMP oleh Pemerintah Daerah. Unjuk rasa yang seringkali terjadi oleh pekerja merupakan masalah klasik dan dikhawatirkan akan menghambat proses investasi asing masuk ke dalam negeri pada saat MEA diberlakukan. Lapangan pekerjaanpun tidak akan terjadi bila invenstasi tidak masuk ke Indonesia, terlebih pada tahun 2025-2030 Indonesia akan mendapat bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif (usia 19-64 tahun) yang akan lebih besar daripada jumlah penduduk muda (usia 18 tahun ke bawah) dan lansia (usia 65 tahun ke atas). (Kompas, 26 Januari 2015). Bila penduduk usia produktif tidak memiliki kesempatan kerja maka akan menjadi masalah besar bagi Negara.
Permasalahan klasik tersebut harus segera diperbaiki sehingga Indonesia dapat mampu untuk berintegrasi dengan perekonomian dunia secara global dan peluang pasar yang terbuka ini dapat dimanfaatkan secara optimal agar kita memiliki daya saing dengan negara ASEAN dan negara di kawasan lainnya di dunia seperti Eropa dan Amerika.
Pertumbuhan investasi dengan berlakunya MEA memang akan berpotensi untuk menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga pencari kerja akan memiliki kesempatan yang lebih besar karena lapangan pekerjaan tersedia dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu, pekerja Indonesia dapat mencari pekerjaan di luar negeri dengan aturan yang lebih mudah. Namun, pekerja Indonesia harus bersaing dengan penduduk dari negara lain untuk mencari kerja di negaranya sendiri. Sedangkan untuk menjadi pekerja di negara lain harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, penduduk Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan pekerja lainnya yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.
MEA merupakan arena pelaksanaan dari persiapan ketenagakerjaan yang telah dilakukan selama ini sekaligus pembuktian kesiapan SDM kita. Hadirnya MEA merupakan ujian sesungguhnya dalam realitas berbangsa dan bernegara di era globalisasi saat ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap dengan kehadiran MEA yang menjelma menjadi pasar tunggal, Indonesia tidak dapat menarik diri dari kesepakatan MEA tersebut bila tidak ingin dikucilkan oleh negara lainnya. Begitupula jika Indonesia tidak sigap dalam mengambil peluang yang ada dengan hadirnya MEA ini akan mengakibatkan negara kita hanya menjadi pasar bagi pekerja impor sehingga kreatifitas pemerintah dalam menangkap peluang sekaligus menyelesaikan tantangannya sangat diperlukan dalam rangka melindungi kehidupan warganya.
Menyikapi kondisi tersebut, tentunya peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM di berbagai bidang merupakan upaya penting yang harus dilakukan terlebih oleh Pemerintah karena persaingan semakin terbuka. Peningkatan SDM tersebut sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penyerapan pekerja hingga Februari 2014 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 55,3 juta orang (46,80 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,1 juta (17,82 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,0 juta orang yang mencakup 3,1 juta orang (2,65 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 8,8 juta orang (7,49 persen) berpendidikan Universitas. (Berita Resmi Statistik No. 38/05/Th. XVII, 2014).
Berdasarkan hal tersebut, persiapan SDM yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini merupakan faktor penentu yang sangat sentral dan strategis. Persiapan yang dilakukan pemerintah menjelang MEA antara lain dengan merencanakan penghapusan dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sekaligus juga berencana memperbaiki Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum sehingga biaya operasional dan investasi akan dikelola oleh PTN tersebut dan diharapkan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dalam menghadapi MEA. Hal ini sudah tepat mengingat untuk meningkatkan SDM, kegiatan pelatihan produktif sangat penting dilakukan selain jalur formal.
Namun, upaya Pemerintah dengan meningkatkan kualitas pendidikan jalur formal dan memperkuat BLK sebaiknya juga perlu ditunjang dengan peningkatan kompetensi pekerja Indonesia seperti pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (abilities). Kemudian, peningkatan kualitas serta kompetensi tersebut harus tetap dilakukan secara berkesinambungan dan sungguh-sungguh karena SDM yang berkualitas tentunya akan meningkatkan produktifitas.
Secara tidak langsung, hadirnya MEA mensyaratkan perubahan dalam kompetensi yang perlu dimiliki pekerja Indonesia. Dari segi pendidikan formal, bagi angkatan kerja yang masih memiliki pendidikan rendah perlu ditingkatkan. Setidaknya dapat juga ditopang dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keunggulan sektor tertentu selain juga penguatan kemampuan bahasa dan peningkatan budaya bekerja keras, ulet, serta kreatif/inovatif. Sertifikasi dari pelatihan tersebut juga hal penting yang harus dilakukan selain juga penguatan karakter pekerja agar tidak selalu menuntut hidup layak atau gaji besar tanpa diikuti dengan produktivitas yang tinggi. Peningkatan SDM ini juga harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia mengingat ketimpangan antara kawasan Indonesia timur dan barat yang masih tinggi hingga saat ini. Pemerataan peningkatan SDM harus segera dilakukan agar pekerja Indonesia mampu bersaing dengan pekerja asing yang akan hadir dengan berlakunya MEA.
Selain menuntut kesiapan SDM, era baru berlakunya MEA ini setidaknya membuat Indonesia perlu meninjau kesiapan instrumen hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara komprehensif dunia ketenagakerjaan dan menjadi pedoman saat berlakunya MEA di Indonesia. Dengan adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan belum ditindaklanjuti mengakibatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi tidak utuh lagi dan perlu dipertimbangkan kembali untuk disempurnakan. Peran Pemerintah dan DPR RI sangat strategis untuk segera menyempurnakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan terlebih berdasarkan rapat Paripurna DPR tanggal 9 Februari 2015 lalu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 untuk segera disempurnakan baik diubah maupun diganti. Penyempurnaan tersebut harus tetap menjaga kepentingan pekerja dan pengusaha secara proporsional karena dunia ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, dan sosial di negara ini.
Selain SDM dan legislasi, terdapat beberapa hal lain yang perlu disempurnakan oleh berbagai pihak agar Indonesia siap menjalani MEA, yaitu Pertama, perlunya konsistensi pemerintah untuk berkomitmen dalam menjalankan sistem perizinan terpadu. Selama ini perizinan terpadu belum diimplementasikan di setiap daerah. Perizinan terpadu akan mempermudah investasi pada suatu kawasan sehingga berimbas terbukanya lapangan pekerjaan dan kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Pemerintah daerah harus menjadi aktor yang menjalankan komitmen tersebut agar kerumitan birokrasi, ketidakpastian biaya, dan faktor negatif lainnya yang selama ini terjadi dapat diselesaikan sehingga investor mau menanamkan modalnya di Indonesia.
Akhir Januari lalu, Presiden telah meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan yang selama ini berada di 22 Kementerian, kini berada dalam satu naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelayanan perizinan yang bersifat one stop service ini tentunya akan menunjang pelaksanaan kemudahan perizinan karena koordinasi dan keamanan berkas berada dalam “satu atap” sehingga selain kualitas pelayanan publik akan menjadi lebih baik, efek lainnya seperti biaya murah, transparan, dan terjangkau tersebut merupakan keniscayaan.
Selain itu, untuk memperluas lapangan pekerjaan, dukungan Pemerintah terhadap pembiayaan bagi pengusaha lokal seperti memberikan bunga pinjaman yang rendah bagi pengusaha lokal untuk melebarkan jaringan atau mengembangkan perusahaannya juga perlu dilakukan. Seperti di negara lain, berbagai pelaku usaha telah mendapat dukungan insentif dari pemerintahnya sehingga dapat kompetitif menghadapi persaingan global.
Kedua, perlunya menumbuhkan kerjasama antar pengusaha nasional di berbagai sektor dengan saling tukar menukar informasi terkait berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat bertukar pikiran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait pembinaan dan pengembangan SDM di perusahaannya. Ketiga, perlunya terus meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan etos kerja bagi pekerja agar dapat mampu bersaing di era MEA. Kemampuan menguasai bahasa Inggris merupakan salah satu cara untuk mempermudah komunikasi di era global. Begitupula kompetensi dan etos kerja sebagai bekal menghadapi persaingan ketenagakerjaan di era MEA ini.
Agar kita siap dan optimal dalam menjalankan MEA, ketiga pihak dalam dunia ketenagakerjaan (Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah) tersebut perlu segera berembug secara nasional untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah ketenagakerjaan, misalnya dengan menyusun bersama sistem pengupahan terbaik agar masalah klasik terkait sistem pengupahan tidak terus menerus terjadi. Wacana yang bergulir mengenai penetapan UMK yang dilakukan 5 tahun sekali dan bentuk sistem pengupahan lainnya perlu dikaji lebih serius untuk mendapatkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” agar setiap akhir tahun tidak selalu menguras tenaga dan pikiran untuk saling adu pendapat mengenai penetapan jumlah UMK sehingga semua pihak dapat terus fokus bekerja dan produktifitas menjadi lebih optimal.
Hadirnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia harus dimaknai sebagai pelecut semangat para pekerja untuk bersatu membangun Indonesia di era MEA ini. Bidang ketenagakerjaan adalah tantangan besar bagi Indonesia baik dari sisi Pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Kita harus mengakui dalam sejumlah hal kita masih memiliki banyak kelemahan. Namun, dengan niat yang baik dan keseriusan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat di bidang ketenagakerjaan ini akan membuat Indonesia percaya diri dan berjaya dalam menjalankan MEA sehingga tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terwujud karena pada dasarnya negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan derajat penghidupan rakyat Indonesia melalui pekerjaan yang layak. Selamat Hari Pekerja Indonesia tahun 2015..., Semoga pekerja Indonesia terus termotivasi untuk menyiapkan diri dalam menyongsong MEA di akhir tahun ini dan pengabdian seluruh pekerja Indonesia dalam pembangunan Nasional yang dilandasi sistem Hubungan Industrial Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia dapat terwujud.