Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut yang sangat luas, serta potensi perikanannya yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan tersebut merupakan modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Di antara beberapa permasalahan yang terkait dengan kelautan, praktik pencurian ikan (illegal fishing) atau IUU (illegal, unregulated, and unreported fishing practices) oleh kapal ikan asing adalah yang terbanyak merugikan negara. Bentuk praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin (Lisbet, Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014).
Dalam kurun waktu ini, diperkirakan sebanyak 5.400 kapal nelayan asing yang kebanyakan dilakukan oleh para nelayan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, China, Korea, Taiwan, dan Panama telah melakukan illegal fishing di wilayah perairan laut Indonesia. Adapun potensi kerugian yang dialami oleh Indonesia diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun atau setara dengan Rp.30 triliun/tahun, yang berlangsung sejak pertengahan 1980-an (FAO, 2008). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyatakan, bahwa akibat praktik illegal fishing oleh kapal asing dan kapal Indonesia yang tidak berizin kerugian mencapai 12-15 miliar USD, atau maksimal 20 miliar USD. Selain potensi kerugian uang negara sebesar itu, praktik illegal fishing oleh nelayan asing juga mematikan peluang nelayan Indonesia untuk mendapatkan 1 juta ton ikan setiap tahunnya. Lebih dari itu, volume ikan sebanyak itu juga mengurangi pasok ikan segar (raw materials) bagi industri pengolahan hasil perikanan nasional serta berbagai industri dan jasa yang terkait. Wilayah laut Indonesia adalah yang terluas nomor 2 di dunia tetapi ekspor perikanan Indonesia masih nomor 5 di kawasan Asia Tenggara, sehingga impor ikan baik volume maupun nilainya terus meningkat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, praktik illegal fishing oleh para nelayan asing juga dapat merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting dicermati apabila terus membiarkan terjadinya illegal fishing maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong. Selain itu kegiatan illegal fishing dapat juga menimbulkan kejahatan turunan lainnya seperti penyelundupan, penjualan manusia (human traficing), alih muat ikan di tengah laut (illegal transshipment) dan lain-lain. Untuk itu, perlu ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi praktik illegal fishing di wilayah perairan laut Republik Indonesia.
Instruksi Presiden Untuk Menindak Tegas Pelaku Illegal Fishing
Untuk memberantas praktik illegal fishing tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, di antaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggelaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional. Jokowi mengatakan, pelaku illegal fishing di laut Indonesia diperkirakan ada ribuan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: “perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”
Untuk merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, ke depan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya (republika, 19 Januari 2015).
Walaupun terjadi pro dan kontra perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak illegal fishing wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut. Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nelayan asing yang melaut secara ilegal di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presiden juga tidak lupa mengatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para ABK di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan.
Saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti, telah terjadi perubahan sangat drastis setelah pemberlakuan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta dengan adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan. Hal ini bisa dilihat dari pencitraan satelit yang dipantau oleh KKP sangat jauh berbeda bila dibandingkan pada saat ini dengan awal pelaksanaan implementasi moratorium dan sebelum penenggelaman kapal. Tindakan ini pun telah direspon oleh negara-negara tetangga, setidaknya terdapat 2 (dua) negara di ASEAN yaitu Thailand dan Malaysia, yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia. (finance.detik 19 Januari 2015).
Tindakan Penenggelaman Kapal Dalam Perspektif Undang-Undang
Instruksi yang dikeluarkan Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”
Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu: “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia."
Dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelaslah bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran’ dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam arti, terdapat bukti permulaan untuk menduga tindak pidana dibidang perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.
Tindakan tegas ini diprediksi akan efektif akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan illegal fishing oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumber daya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman (hukumonline, 19 Januari 2015).
Praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam, serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand. Bahkan kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap melintas batas regional pun, dibakar. Pemerintah Indonesia tak pernah memprotes, sepanjang anak buah kapal (ABK) selamat. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.
Harapan Ke depan
Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah laut Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik illegal fishing sekaligus menjaga kedaulatan NKRI, serta menjadi salah satu cara untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan lokal yang memang terancam dengan maraknya kapal-kapal penangkap ikan asal negara lain yang banyak menangkap ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia. Akan tetapi agar pelaksanaan kebijakan ini dapat efektif dan mencapai hasil yang diinginkan maka diperlukan persiapan dan pembenahan yang matang dan terencana agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan berhasil guna, yaitu:
Pertama, pelaksanaan instruksi Presiden untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam praktik selama ini penenggelaman kapal dilakukan melalui penembakan maupun pemboman oleh TNI AL. Cara ini dinilai terlalu mahal dan kurang ekonomis, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiaya bom dan peluru penghancurnya. Ke depan cara yang lebih murah hendaknya lebih dikedepankan, misalnya melakukan penenggelaman kapak asing pelaku illegal fishing hanya dilakukan dengan membakar menggunakan BBM, sehingga tujuan dari tindakan tegas ini berupa pembakaran maupun penenggelaman kapal asing tercapai, tetapi biaya yang dikeluarkan dan ditanggung negara tidak terlalu besar.
Kedua, upaya penegakan hukum berupa penenggalaman kapal tersebut harus juga diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penegakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana dan prasarana penunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM untuk operasional yang cukup, sehingga pengawas perikanan mampu menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia.
Ketiga, tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku illegal fishing merupakan strategi jangka pendek. Pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realistis dengan lebih baik fokus pada penguatan modernisasi infrastruktur dasar industri perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan. Fokus pengembangan perikanan dan penjagaan perairan kita diarahkan untuk penguatan industri perikanan dan nelayan dalam negeri, termasuk menambah armada kapal ikan di perairan Indonesia dengan menambah kapal nelayan yang sekaligus digunakan sebagai tim pemantau. Peran TNI-Polri juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor kemaritiman di perbatasan, kendati demikian tugasnya hanya sebagai monitoring, bukan sebagai eksekutor penembak kapal yang membutuhkan biaya besar. sehingga semua saling bersinergi.