KEADILAN PROSEDURAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK: PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN PEMULIHAN HAK AKIBAT GANGGUAN E-COURT

Abstract

Penggunaan e-Court telah mengubah administrasi perkara dari proses konvensional menuju layanan hukum berbasis elektronik. Transformasi ini meningkatkan efisiensi beracara, tetapi juga menimbulkan risiko baru berupa kesalahan administratif dan gangguan sistem yang dapat menghambat pemenuhan hak prosedural para pihak. Artikel ini mengkaji dampak kesalahan administratif dan gangguan sistem e-Court terhadap keadilan prosedural, serta menawarkan dasar pembagian tanggung jawab dan bentuk pemulihan hak yang lebih proporsional ketika gangguan tersebut menimbulkan kerugian prosedural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara pengaturan e-Court, hukum acara perdata, dan prinsip keadilan prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan teknis e-Court telah mengantisipasi kemungkinan gangguan sistem, tetapi belum secara memadai mengatur pembagian tanggung jawab, pembuktian gangguan, dan pemulihan hak. Artikel ini mengusulkan pembagian tanggung jawab berbasis sumber kesalahan, dengan membedakan kelalaian pengguna, kesalahan kuasa hukum, kesalahan administrasi pengadilan, gangguan sistem, dan keterbatasan infrastruktur digital. Pemulihan hak perlu diarahkan pada pembukaan kembali akses, perpanjangan tenggat, koreksi data, pencatatan resmi gangguan, dan verifikasi berbasis log sistem.