Kode Etik Penyelenggaraan Negara Sebagai Upaya Penegakkan Etika Bagi Penyelenggara Negara

Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, walikota, pejabat Bank Indonesia, pimpinan partai, dan menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi menunjukan bahwa penyelenggara negara mempunyai persoalan etika dan moral. Di samping itu, terdapat kasus yang melibatkan mantan Bupati Garut dengan persoalan nikah kilatnya. Kasus ini kemudian menyeruak dan sempat menjadi topik yang hangat di media massa. Publik masih ingat ketika kasus sejumlah kepala daerah yang sudah dinyatakan terdakwa, tetapi yang bersangkutan masih dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Secara hukum normatif tindakan para kepala daerah yang sudah dinyatakan sebagai terdakwa masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara sah-sah saja, namun dari segi moral, publik mempertanyakan kepada para penyelenggara negara tersebut dan juga kepada sistem hukum yang mengaturnya.

Penyelenggara negara menurut Ketentuan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik sebenarnya, bukanlah sesuatu yang baru. Kode etik tertua adalah “Sumpah Socrates” pada abad ke-5 SM. Sumpah Socrates ini menjadi kode etik pertama untuk profesi dokter pada masa Yunani Kuno. Kode etik mengatur tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh  seluruh kelompok. Kode etik diibaratkan sebagai kompas yang menunjukan arah moral bagi suatu kelompok dan menjamin mutu moral anggota kelompok tersebut dalam masyarakat serta sebagai sarana kontrol sosial.

Dogma hukum menentukan bahwa kode etik sangat terkait dengan suatu profesi artinya bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Sekarang ini terjadi pergeseran dogma hukum bahwa kode etik yang pada awalnya melekat pada profesi bergeser ke non profesi di tingkat undang- undang, sebagai contoh penerapan kode etik DPR, hakim dan komisi yudisial, aparatur sipil negara, dan intelejen. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa penyelenggara negara merupakan pekerjaan non profesi yang baru akan dibuat kode etik.

Kode etik sebagai produk dari etika terapan, dihasilkan dari penerapan pemikiran etis pada wilayah tertentu, termasuk wilayah penyelenggara negara. Salah satu syarat berfungsinya kode etik adalah kode etik harus dibuat oleh kelompok di mana kode etik tersebut diberlakukan. Kode etik penyelenggara negara tentunya dibuat oleh penyelenggara itu sendiri. Dengan demikian cita-cita dan nilai yang hidup dapat terserap dalam kode etik yang dibuat dan diberlakukan. Kode etik tersebut akan menjadi pengaturan diri (self regulation) bagi penyelenggara negara. Dengan membuat kode etik, berarti telah menuangkan secara tertulis niat tulus para penyelenggara negara untuk mewujudkan nilai moral yang hakiki dan mencegah terjadinya perilaku tidak etis.

Kode Etik dari Berbagai Peraturan Perundang Undangan/Peraturan Internal Organisasi baik Profesi maupun Non

Profesi

Berdasarkan penjelasan isi/substansi kode etik dari peraturan perundangan- undangan dan peraturan internal di atas, tergambar bahwa kode etik selama ini hanya mengatur internal instansi masing-masing atau profesi tertentu. Kode etik lembaga penyelenggara negara tidak mengatur institusi penyelenggara negara melainkan mengatur sikap, perilaku, tindakan dan ucapan penyelenggara negara. Adapun konsep yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batasan definisi kode etik sebagai berikut:

1.    Kode etik merupakan aturan, norma, asas;

2.    Kode etik merupakan panduan, pedoman, landasan;

3.    Kode etik mengatur etika dalam hal bersikap, berperilaku, perkataan dan integritas untuk melaksanakan

    tugas dan kewajiban baik di dalam pekerjaannya maupun di dalam pergaulan hidup sehari- hari.

4.    Kode etik wajib ditaati dan diberlakukan bagi setiap penyelenggara negara.

Kode etik penyelenggara negara sangat diperlukan karena dengan adanya kode etik akan dijadikan pedoman oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan, tugas/fungsi, maupun tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain itu juga sebagai jaminan bagi penyelenggara negara bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan selama tindakan yang dilakukan sudah sesuai/tidak bertentangan dengan kode etik yang telah dirumuskan dan juga  yang telah diakumulasikan dalam sumpah/janji yang diucapkan saat diangkat/dilantik sebagai penyelenggara negara.

Berkenaan dengan beberapa isi/substansi kode etik dari peraturan perundangan-undangan dan peraturan internal sebagaimana disebutkan di atas maka konsep yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan batasan isi/substansi kode etik sebagai berikut:

a. Kode etik penyelenggara negara menjadi panduan dan pedoman bagi lembaga penyelenggara negara

    untuk membuat peraturan internal masing-masing terkait kode etik.

b. Setiap lembaga penyelenggara negara wajib membentuk dan menerapkan kode etik pada masing-masing

   lembaganya, seperti yang sudah mempunyai kode etik dan sudah melaksanakan antara lain Kode Etik

   DPR, Kode Etik Kehormatan Hakim, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Kode etik wajib dilaksanakan

   oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan negara.

c.  Pengaturan terkait kode etik penyelenggara negara diharapkan bahwa lembaga penyelenggara negara

    maupun profesi tertentu berpedoman kepada kode etik yang akan diatur dalam suatu undang- undang.

d.  Dalam kode etik penyelenggara negara kiranya harus diperhatikan mengenai apa yang akan diatur dalam kode etik penyelenggara negara tersebut. Ada 2 (dua) hal secara garis besar dapat diatur dalam kode etik penyelenggara negara yaitu (1) definisi kode etik; dan (2) isi/substansi kode etik. Adapun kode etik paling sedikit memuat materi prinsip dan norma penyelenggara negara; tujuan dan sasaran; kewajiban, hak, dan larangan; bentuk pelanggaran kode etik dan sanksi; penegak kode etik dan tata kerjanya; tindak lanjut pelaksanaan penetapan putusan penegak kode etik; dan hal lain yang secara khusus sesuai karakteristik masing-masing lembaga penyelenggara negara.

e. Penegakan etika penyelenggara negara dilakukan melalui penerapan kode etik  pada masing-masing

    lembaga.

Kode etik penyelenggara negara sangat diperlukan karena kedudukan etika penyelenggara negara berada di antara etika profesi dan etika politik sehingga tugas-tugas penyelenggaraan negara tetap memerlukan perumusan kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara sehingga kode etik tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam penyelenggaraan negara. Kode etik penyelenggara negara ditaati dan dipatuhi untuk dilaksanakan oleh setiap penyelenggara negara yang diwujudkan dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara.