Hukum Tata NegaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala DaerahAchmadudin Rajab
Hukum Tata NegaraDari Serentak Ke Terpisah: Tafsir Baru Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Model Penyelenggaraan Pemilu Di IndonesiaYusuf Randi
Hukum Tata NegaraRegulasi Dan Legislasi: Serupa Tapi Tak Sama, Menguak Perbedaan Antara Legislasi Dan Regulasi Dalam Sistem Hukum Di IndonesiaYusuf Randi
Hukum Tata NegaraDilema Presidential Threshold: Pilar Demokrasi Atau Lumbung Oligarki (Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024)Della Nursari