Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan oleh negara. Konstitusi merupakan konsensus bersama atau general agreement seluruh warga negara. Organisasi negara tersebut diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kepentingan yang mendasar dari setiap warga negara yaitu pelindungan terhadap haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar modern. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Untuk dunia global, konsep tentang HAM sudah terjadi perubahan yang sangat mendasar. Saat sekarang HAM bukan hanya dilihat sebagai bentuk pemahaman individualisme dan libralisme. HAM perlu dipahami secara humanistik untuk hak-hak yang inheren bersama harkat martabat manusia, bagaimanapun sejarah warna kulitnya, suku, kepercayaan, kebudayaan, seks, dan aktivitas kerjanya. Bentuk mengenai HAM dalam konsep kekinian didasarkan terhadap sesuatu yang mengutamakan kemanusiaan.Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian merupakan pula piagam HAM karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”.Bangsa Indonesia lahir dari upaya memperjuangkan HAM yang paling mendasar yakni hak untuk merdeka. Sebagai bangsa yang dijajah selama ratusan tahun, bangsa Indonesia memahami makna dan hakikat HAM. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh Indonesia bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta pasal yang terkait dengan HAM yang diatur dalam UUD Tahun 1945 di dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
HAM dalam UUD Tahun 1945
Sejak negara Indonesia diproklamirkan menjadi negara merdeka, para pendiri Republik Indonesia sepakat bahwa negara berlandaskan pada hukum yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis yang mencerminkan penghormatan kepada HAM. Undang-Undang Dasar ialah piagam tertulis yang sengaja diadakan dan memuat segala apa yang dianggap oleh pembuatnya menjadi asas fundamental dari negara tersebut. UUD Tahun 1945 adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (maachstaat). Gagasan negara yang berlandaskan konstitusi dan hukum juga secara jelas terekam dalam perdebatan di sidang pleno konstituante pada saat membahas falsafah negara atau dasar negara, HAM, dan pemberlakuan kembali UUD 1945 antara kurun waktu tahun 1956- 1959.Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal tersebut merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan HAM sedunia oleh PBB, telah mengangkat dan melindunginya dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam UUD NRI 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para pendiri negara, misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut :“Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan sampai timbul negara kekuasaan (Machsstaat atau negara penindas)”.Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945, dan Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea kesatu dinyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”.
Dalam pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PBB DUHAM. Dasar filosofi HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya adalah pada alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai berikut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
UUD NRI 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1),Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar menusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh- sungguh hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM yaitu Pasal 29 ayat(2) yang menyatakan, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Sedangkan ketentuan yang lain, sama sekali bukan rumusan tentang HAM, melainkan hanya kententuan mengenai hak warga negara atau the citizen rights atau biasa juga disebut the citizen constituonal rights. Hak konstitusional warga negara hanya berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara, sedangkan bagi orang asing tidak dijamin. Satu-satunya yang berlaku bagi tiap-tiap penduduk, tanpa membedakan status kewarganegaraannya adalah Pasal 29 ayat (2) tersebut.
Selain itu, ketentuan Pasal 28 dapat dikatakan memang terkait dengan ide HAM. Akan tetapi, Pasal 28 UUD NRI 1945 belum memberikan jaminan konstitusional secara langsung dan tegas mengenai adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan bagi setiap orang, Pasal 28 hanya menentukan hal ihwal mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu masih akan diatur lebih lanjut dan jaminan mengenai hal itu masih akan ditetapkan dengan undang- undang.
Dalam UUD Tahun 1945 perubahan kedua, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yaitu dalam Bab XA dengan 10 pasal serta 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Seluruh HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. HAM dapat dibatasi juga diperkuat dengan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM. Sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 ini sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, :”in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purposes of securing due regocnition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general walfare in a democratic society.”
HAM harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak- hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasannya tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. HAM dalam UUD NRI 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut.
Sebelum perubahan UUD NRI 1945, pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, telah dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/1998 mengenai HAM yang di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang HAM. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir DUHAM. Apa yang termuat dalam perubahan UUD 1945 (Pasal 28A s/d Pasal 28J) adalah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan perumusan kembali secara sistematis. Kecurigaan bahwa konsep HAM yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia selama ini dari Barat diantisipasi oleh amandemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Karena itu, pemahaman terhadap Pasal 28J pada saat itu adalah pasal mengenai pembatasan HAM yang bersifat sangat bebas dan indvidualistis itu dan sekaligus pasal mengenai kewajiban asasi. Jadi tidak saja hak asasi tetapi juga kewajiban asasi. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan- ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaanya oleh negara. Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 mengatur hak- hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban.
HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat
Masalah HAM menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran barat tentang negara dan hukum, perbendapat bahwa secara berurut tonggak pemikiran dan pengaturan HAM mulai dari Magna Charta (Piagam Agung 1215), yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja Jhon dari Inggris kepada bangsawan atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja tersebut. Kedua adalah Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689) suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah dalam tahun 1688 melakukan revolusi tak berdarah (the glorious revolution) dan berhasil melakukan perlawanan terhadap raja James II. Menyusul kemudian the American Declaration of Independence of 1776, dibarengi dengan Virginia Declaration of Rights 1776, seterusnya Declaration des droits de I’homme et du citoyen (pernyataan HAM dan warga negara 1789) naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang- wenangan raja dengan kekuasaan absolut. Selanjutnya bill of rights, disusun oleh rakyat Amerika Serikat padata tahun 1789 bersamaan waktunya dengan revolusi Perancis, kemudian naskah tersebut dimasukkan atau ditambahkan sebagai bagian dari Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1791.Konstitusi Amerika Serikat merupakan hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi tersebut selesai dibuat pada 17 September 1787 dan diadopsi melalui konvensi konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania, dan kemudian diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Dokumen ini membentuk gabungan federasi dari negara berdaulat dan pemerintah federal untuk menjalankan federasi tersebut. Konstitusi ini menggantikan article confederation dan sekaligus memperjelas definisi akan negara federasi ini. Konstitusi mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk banyak negara lain. Konstitusi Amerika Serikat merupakan konstitusi nasional tertua yang masih dipergunakan sampai sekarang.
Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States tanggal 4 Juli 1776, yang merupakan suatu deklarasi kemerdekaan dan merupakan piagam HAM karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh pencipta- Nya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang memberi pelindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulai sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa Presiden Thomas Jefferson, Presiden lainnya yang terkenal sebagai pendekar HAM yaitu Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang empat kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yaitu:
a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran;
b. Kebebasan memilih agama seseuai keyakinan kepercayaannya;
c.Kebebasan dari rasa takut; dan
d.Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.
Jhon Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak dasarnya dilindungi oleh negara.
Perjuangan HAM di Amerika Serikat didasari oleh pemikiran John Locke tentang hak-hak dalam diri manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM di Amerika Serikat. Dalam sejarah perjuangan HAM, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang menetapkan dan melindungi HAM dalam Konstitusi.
Konstitusi Amerika Serikat merupakan dasar dan sumber kewenangan hukum yang mendasari keberadaan Amerika Serikat dan pemerintah federal Amerika Serikat. Konstitusi terdiri dari pembukaan, tujuh artikel asli, 27 amandemen, dan sebuah ayat sertifikasi diundangkan oleh konvensi konstitusional. Konstitusi Amerika Serikat telah diubah 27 (dua puluh tujuh) kali, sepuluh amandemen pertama dikenal sebagai Bill of Rights. Amandemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Bill of Rights menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun awalnya amandemen ini hanya berlaku untuk pemerintah federal, sebagian besar dari ketetapan darinya telah diberlakukan untuk negara bagian berdasarkan Amandemen keEmpat Belas.
Amandemen tersebut diperkenalkan oleh James Madison kepada KongresAmerika Serikat Pertama tahun 1789 sebagai serangkaian pasal legislatif, dan selanjutnya diadopsi oleh Dewan Perwakilan RakyatAmerika Serikat pada 21 Agustus 1789 yang diajukan secara resmi melalui resolusibersama Kongres pada 25 September 1789, dan berlaku sebagai Amandemen Konstitusional pada 15 Desember 1791, melalui proses ratifikasi oleh tiga perempat negara bagian. Meskipun dua belas amandemen sudah disahkan oleh Kongres, hanya sepuluh di antaranya yang diterima oleh negara-negara bagian. Dua amandemen sisanya, satu diadopsi sebagai Amandemenke dua puluh tujuh dan satunya lagi tetap ditunda oleh negara bagian.Pada awalnya, Bill of Rights secara hukum hanya melindungi orang kulit putih, tidak termasuk orang Afrika-Amerika, dan wanita, namun batasan tersebut tidak secara eksplisit dicantumkan dalam teks. Setelah melalui penambahan Amandemen Konstitusi dan berbagai kasus Mahkamah AgungAmerika Serikat Bill of Rights memberi perlindungan yang sama terhadap semua warga negara Amerika Serikat. Adapun sepuluh amandemen pertama Bill of Rights yaitu:
a. Amandemen I
Melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat;
b. Amandemen II
Suatu pasukan milisi yang teratur baik, karena penting demi keamanan suatu negara bagian yang bebas, hak rakyat untuk menyimpan dan membawa senjata tidak boleh dilanggar.
c. Amandemen III
Tidak ada prajurit, di masa damai boleh ditempatkan di dalam rumah manapun, tanpa persetujuan pemiliknya, juga tidak di masa perang, kecuali dengan cara yang akan diatur dengan undang-undang.
d. Amandemen IV
Hak rakyat untuk merasa aman atas diri, rumah, surat-surat, dan surat-surat berharga mereka, dari penggeledahan dan penahanan yang tidak masuk akal yakni karena tidak adanya surat perintah penggeledahan.
e. Amandemen V
Dalam amandemen ke V dijamin hak setiap waga negara untuk tidak ditahan dan mempertanggungjawabkan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, maupun kejahatan keji lainnya, kecuali atas pengajuan atau tuntutan dari suatu Juri Agung (putusan pengadilan). Demikian juga dijamin untuk tidak dikenai ancaman jiwa maupun anggota badan karena melakukan dua kali tindak pidana yang sama, hak untuk tidak dipaksa menjadi saksi, hak untuk tidak dihilangkan jiwanya, kebebasannya, atau miliknya, tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Jaminan terhadap milik pribadi yang tidak boleh dipakai untuk keperluan umum, tanpa adanya ganti rugi.
f. Amandemen VI
Dalam Amandemen ke VI ditentukan hak untuk mendapat proses pengadilan secara terbuka atas semua tuntutan tindak pidana kejahatan. Di mana proses persidangan akan dilakukan oleh suatu juri yang tidak memihak dari negara bagian maupun pengadilan distrik, tempat di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan. Pengadilan Distrik juga wajib memberitahukan tentang sifat dan sebab tuduhan kejahatan untuk dikonfrontasikan dengan saksi yang melawannya, serta wajib menghadirkan saksi yang meringankan serta mendapatkan bantuan pengacara untuk melakukan pembelaan.
g. Amandemen VII
Dalam tuntutan berdasarkan hukum perdata, di mana nilai yang dipersengketaan lebih dari dua puluh dolar, hak diadili oleh juri akan diperiksa lagi di pengadilan manapun di Amerika Serikat dengan cara lain selain berdasarkan hukum perdata.
h. Amandemen VIII
Uang tanggungan yang berlebihan tidak akan diminta, denda yang berlebihan pun tidak akan dibebankan, hukuman kejam dan tidak biasa juga tidak akan dikenakan.
i. Amandemen IX
Perincian di dalam Konstitusi, mengenai hak-hak tertentu tidak akan diartikan untuk mengingkari atau meremehkan
hak-hak lain yang dimiliki rakyat.
j. Amandemen X
Kekuasaan yang tidak diserahkan oleh Amerika Serikat oleh Konstitusi, atau yang tidak dilarangnya bagi negara bagian, dipegang oleh masing-masing negara bagian atau oleh rakyat.
Hak-hak yang tecantum dalam Konstitusi Amerika Serikat (Amandemen I-X yang disebut bill of rights) antara lain hak- hak sipil dan politik meliputi hak atas pelindungan yang sama dan tidak pandang bulu, pelindungan hukum dalam proses peradilan, privasi, dan integritas pribadi, serta partisipasi politik. Dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 mengemukakan hak atas tunjangan ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial suatu standar bagi kehidupan yang layak dan pendidikan. Hak-hak ini menegaskan bahwa sesungguhnya semua orang mempunyai hak atas pelayanan dari negara kesejahteraan.
Hak tersebut dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karateristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memliki atau tidak memiliki HAM. Ini menyiratkan bahwa hak tersebut dapat diterapkan ke seluruh dunia. Salah satu ciri khusus HAM yang berlaku sekarang yaitu bahwa HAM merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi internasional yang sah.
Amandemen berikutnya terhadap Konstitusi Amerika Serikat memperluas Bill of Rights misalnya, Amandemen Ketiga belas, yang disahkan setelah Perang Saudara,melarang praktek perbudakan), sebaliknya, Kongres tidak pernah menghapus atau menyempitkan hak-hak yang telah tercantum. Selanjutnya Amandemen ke empat belas yaitu hak para warga negara Amerka Serikat untuk memilih tidak akan diingkari atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh Negara Bagian manapun karena ras, warna kulit, atau pernah menjadi budak. Kemudian Amandemen kedua puluh lima berisi setiap warga negara Amerika Serikat yang sudah berumur delapan belas tahun atau lebih memiliki hak untuk memilih. Di mana hak tersebut tidak akan diingkari atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh negara bagian mana pun berdasarkan pada usia.
HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk di berlakukan dalam benturan dengan norma nasional yang bertentangan dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. Berbeda dengan pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang diatur dalam bab tersendiri mengenai HAM, dalam Konstitusi Amerika Serikat sudah tersirat dalam pasal- pasal. Terlihat bahwa pengaturan mengenai HAM di dalam Konstitusi Amerika Serikat adalah mutlak dan merupakan hak yang sebebas-bebasnya serta tidak terdapat pembatasan di dalamnya. Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak yang seluas-luasnya kepada warga negara dalam menikmati HAM daripada kewajiban warga negara untuk memperoleh haknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak (rights holders) yang dijamin secara internasional.
HAM menurut Konstitusi Amerika Serikat telah secara alamiah dimiliki seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Konsep antara keseimbangan antara kepentingan untuk
menghormati urusan dalam negeri negara asing dan keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap HAM seorang individu. Penekanan lebih kepada hak asasinya dan bukan kewajiban asasi dan pada pelindungan kebebasanya untuk beragama, berbicara, pers, dan berserikat serta melestarikan prinsip persamaan, kemerdekaan, dan keadilan.
Amerika Serikat merupakan negara yang liberal, ini dapat dilihat dengan ciri-ciri dari luar yaitu pertama, merupakan negara maju dan terpandang, serta tersohor. Kedua, negara yang kuat, baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, bahkan dalam bidang kemiliteran termasuk kepolisian. Ketiga, Amerika Serikat mempunyai ikatan yang erat berdasarkan atas persamaan. Dikarenakan merupakan negara liberal maka Konstitusi Amerika Serikat juga bersifat liberal termasuk juga pengaturan mengenai HAM yang bersifat liberal dan individualistik. Beberapa sifat dan karakter dari konstitusionalisme di negara individualistikantara lain;
a. Dalam tiap konstitusinya selalu terkandung suatu kebijakan politik luar negeri dan keamanan bersama.
b. Tercerminnya sebuah ruang yang menjamin kebebasan individu, keamanan, dan kepastian hukum. Ini karena pada umumnya negara liberalmenganut paham demokrasi liberal, yang mensyaratkan adanya kebebasan tiap individu, sebagai imbas dari pemerintahan oleh rakyat.
c. Sifat dan karakter yang paling khas pada prinsipnya, selalu memuat secara detail peraturan mengenai kehidupan berdemokrasi serta mengatur perihal keuangan.
d. Memuat suatu kehendak bersama untuk mengikat kerjasama yang erat dan bersifat damai.
e.Pada prinsipnya selalu menganut asas keterbukaan.
f. Selalu diperhatikan persoalan mengenai ketenagakerjaan.
Penutup
HAM dalam Konstitusi Indonesia diatur seimbang antara hak dan kewajiban setiap orang sehingga tercipta suatu kehidupan yang harmoni. Selain itu terdapat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Adapun pengaturan mengenai HAM dalam Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menikmati hak asasinya. Sementara itu, kewajiban asasi adalah hal yang tidak prioritas dibandingkan dengan HAM.