Sebagai negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, Republik Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.
Indonesia merupakan negara yang menjalankan hubungan luar negeri berdasarkan sebuah undang-undang. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) yang memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi para pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Dalam UU Hubungan Luar Negeri terdapat beberapa ketentuan mengenai hubungan luar negeri yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan salah satunya yaitu dengan meningkatnya aktivitas hubungan luar negeri yang dilakoni aktor non-negara dan keikutsertaan daerah dalam hubungan luar negeri. Mengingat adanya berbagai perkembangan, urgensi, dan tantangan terkini dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Hubungan Luar Negeri untuk menjawab berbagai tuntutan kondisi saat ini agar selaras dengan konteks dan konsep pemikiran yang berlaku secara universal.
Aktor Non-Negara
Secara tradisional, aktor dalam hubungan internasional adalah negara. Hal tersebut dikarenakan hukum internasional yang ada hanya mengatur hubungan antara negara berdaulat, sehingga secara umum dalam konteks hukum internasional, yang berwenang melaksanakan hubungan luar negeri dan yang menjadi subyek hukumnya yaitu pemegang kedaulatan negara. Dalam praktik internasional saat ini banyak muncul aktor non negara yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional seperti organisasi internasional, Palang Merah Internasional (International Committee of Red Cross), Kelompok Pemberontak/Pembebasan Belligerent), dan Tahta Suci Vatikan.
Dalam konteks Indonesia, pemegang kedaulatan NKRI adalah rakyat yang dalam hubungan luar negeri diwakili oleh pemerintah pusat c.q Kementerian/Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam perkembangannya saat ini, hubungan luar negeri bukan semata dipegang oleh aktor yang bernama negara, tetapi juga aktor-aktor lain yang memiliki peranan sangat penting dalam panggung internasional.
Dengan meningkatnya aktivitas transnasional dan multilateral yang dilakoni aktor non-negara yang komponen di dalamnya antara lain adalah Inter Governmental Organizations (IGOs) dan Non Governmental Organizations (NGOs) serta Multi National Corporation (MNCs) yang memang merupakan salah satu subyek hukum internasional saat ini memang perannya jauh lebih penting dan banyak, bahkan dapat menggeser peran negara (state actor) karena memberikan pengaruh pada dunia internasional dan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dunia.
Hal tersebut merupakan bukti bahwa politik global era sekarang ini telah bertransformasi menjadi sebuah sistem multilayered regional dan global governance. Negara pun tidak terlepas dari peranan aktor non-negara dalam melakukan interaksi dengan negara lain. Interaksi tersebut dapat berupa sebuah konflik atau pemenuhan kepentingan negara itu sendiri. Dengan demikian, aktor non-negara baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi legitimasi dan kedaulatan negara.
Aktor non-negara memiliki keluwesan dan fleksibilitas yang lebih dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal anggaran, sehingga saat ini hubungan luar negeri lebih banyak dilaksanakan oleh aktor non-negara. Pemerintah, terutama pemerintah
daerah memiliki banyak keterbatasan dalam hal administrasi, prosedur anggaran, proses kegiatan, dan lain-lain sehingga pihak luar negeri terpaksa harus mengikuti semua prosedur birokrasi jika ingin melakukan hubungan dengan pihak pemerintah. Sangat sulit mengendalikan aktor-aktor baru dalam hubungan luar negeri mengingat penguasaan aktor non- negara atas jaringan, sumber daya manusia, permodalan, dan teknologi akan dengan mudahnya menguasai mitra kerja di Indonesia.
Dengan demikian dibutuhkan sebuah pengawasan yang lebih akurat di dalam negeri dan di luar negeri, di mana aktor non-negara seperti IGOs, NGOs, dan MNCs, yang ingin bertugas di Indonesia hendaknya yang mampu bekerja sesuai tugas pokok, tidak tercela secara hukum, dan memiliki kredibilitas yang diakui. Selain itu, seharusnya proses perizinan dikeluarkan secara ketat dengan memperhatikan reputasi IGOs, NGOs, dan MNCs tersebut di masa lalu di Indonesia, termasuk mengamati peranan dan pimpinan mereka di negara asalnya serta di negara lain.
Diperlukan sebuah sistem adminstrasi yang lebih baik, yang mampu menghubungkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan berbagai kementerian teknis lainnya, sehingga pencegahan dan penangkalan dapat dilakukan sejak dini. Memang akan terjadi resiko di mana akan banyak figur yang dilarang masuk ke Indonesia, namun jika konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku dan mampu melakukan diplomasi publik ke luar
negeri dengan baik maka kebijakan tersebut tidak akan ditentang oleh kalangan asing. Penyesuaian yang perlu dilakukan hendaknya dapat lebih memberikan keleluasaan pada aktor pemerintah untuk melakukan hubungan luar negeri yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Peranan aktor non-negara yang sangat meningkat dalam hubungan luar negeri pada saat ini harus diikuti pula dengan penyempurnaan UU Hubungan Luar Negeri untuk mewadahi aktor non- negara tersebut. Penyempurnaan UU Hubungan Luar Negeri dengan membuat pengaturan mengenai aktor non-negara baik dalam pasal maupun bab, yang mengatur antara lain mengenai bagaimana peran, kedudukan, tanggung jawab, tata dan cara pelaksanaan untuk terciptanya kepastian hukum terhadap aktor non- negara tersebut. Adapun pengaturannya tidak perlu secara rinci disebutkan dalam undang-undang, tetapi diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.
Daerah dan Hubungan Luar Negeri di Era Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang keikutsertaan daerah di Indonesia sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan dalam upaya membangun kerja sama dengan luar negeri antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
UU Pemerintahan Daerah dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama”. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hubungan Luar Negeri antara lain disebutkan "hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.
Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri tetap mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerja sama luar negeri ini tetap berlaku lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 42 ditegaskan pula bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penelusuran pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah dan apabila tetap dilaksanakan tanpa persetujuan pemerintah maka perjanjian dimaksud batal demi hukum.
Diberikannya otonomi daerah kepada daerah tidak diartikan daerah dapat dengan bebas melakukan apa saja tanpa melihat koridor yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga penyempurnaan UU Hubungan Luar Negeri harus memuat bagaimana mekanisme daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri, bidang kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, serta bentuk dan standar perjanjian internasional yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Banyak contoh praktek daerah membuat MoU (Memorandum of Understanding) atau LoI (Letter of Intent) namun kenyataannya banyak yang tidak dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian dan sering dianggap sebagai perjanjian. Padahal di banyak negara MoU dan LoI dianggap sebagai naskah kesepakatan negosiasi awal dan tidak mengikat.
Hukum internasional hanya mengenal perjanjian antar negara tanpa melihat bagaimana sistem internal negara mengikatkan diri pada perjanjian. Pemerintah daerah bertindak sebagai elemen negara (lembaga pemrakarsa) yang mengikatkan negara pada perjanjian internasional, yang artinya bahwa pemerintah daerah bertindak atas nama negara bukan atas nama pemerintah daerah. Adapun berkenaan dengan perjanjian intenasional maka harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur perjanjian internasional.
Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak luar negeri baik pemerintah maupun lembaga swasta luar negeri dengan berlakunya otonomi daerah dalam penyempurnaan UU Hubungan Luar Negeri sebaiknya dibuat aturan secara jelas dan tegas kewenangan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, mengingat hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagian dari hubungan luar negeri oleh negara yang harus tunduk dengan politik luar negeri yang harus mengacu kepada kebijakan satu pintu (one door policy) dalam hubungan luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.
UU Hubungan Luar Negeri idealnya memberikan kewenangan terbatas kepada pemerintah daerah, terutama provinsi, untuk menjalin kerja sama luar negeri dengan pemerintah ataupun badan swasta asing mengingat semakin pentingnya kerja sama internasional dalam meningkatkan laju pembangunan melalui perdagangan dan investasi. Dalam penyempurnaan UU Hubungan Luar Negeri mengenai kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dan kerja sama luar negeri, serta koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan instansi terkait.
Materi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dan kerja sama luar negeri adalah: Pertama, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama luar negeri dengan pemerintah dan badan swasta asing yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan daerah; kedua, pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama luar negeri wajib berpedoman pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam kerangka NKRI; ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan melakukan kerja sama dengan pihak asing berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait; dan keempat, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan tugas pembinaan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan kerja sama luar negeri.
Penyempurnaan terhadap UU Hubungan Luar Negeri diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai peran pemerintah dan pemerintah daerah serta aktor non- negara dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam bingkai NKRI.
Yeni Handayani
Penulis
Raudhatul Jannah
Yokie Rahmad Isjchwansyah, S.H.
Ria Karlina Lubis
R.Karlina Lubis, S.H.,M.Hum