RUU tentang Etika Penyelenggara Negara merupakan RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2014.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara.

Dimensi etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, nonformal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.

Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia pelaksanaaan nilai-nilai etika tersebut masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur birokrat.Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia, pimpinan partai, dan menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi.Hal ini makin nyata bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan yang utama pada sistem atau aturan, tetapi pada moralitas dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan.

Moralitas dibangun melalui keteladanan para tokoh, elite, dan semua yang ada di pusat kekuasaan, dan pusat kebudayaan.Sekarang ini era Indonesia miskin keteladanan yang merupakan krisis moralitas.Bangsa Indonesia secara nyata memerlukan perbaikan moralitas dan etika dan untuk itu diperlukan upaya yang mendasar.Harus ada upaya dari rakyat untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasnya, dan memberi ruang lebih banyak bagi yang punya kredibilitas untuk tampil sebagai pemimpin.Memberi jalan lebih terbuka bagi yang moralitas dan etikanya baik, bukan atas dasar identitas yang sering menyesatkan.

Etika Penyelenggara Negara

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin “Mos” dalam bentuk jamak “Mores” yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Meskipun definisi etika dan moral kurang lebih sama, tetapi terdapat perbedaan yaitu moral digunakan untuk penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang berlaku. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara  tersebut, diperlukan penyelenggara negara yang profesional dan beretika agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif.Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang profesional, setiap penyelenggara negara harus memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika, diperlukan pengaturan mengenai etika dalam peraturan perundang- undangan.Pengaturan tersebut harus bersifat umum sehingga berlaku bagi setiap penyelenggara negara.

Dengan diaturnya etika dalam peraturan perundang-undangan, etika tersebut harus menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Etika yang diatur tersebut harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi Etika Penyelenggaraan Negara di Indonesia

Dewasa ini penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat  guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem penyelenggaraan negara yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, negara Indonesia pernah dipimpin oleh rezim penguasa yang dianggap kurang demokratis yang menyebabkan penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya.Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.Di  samping itu, masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan- tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang banyak dilakukan oleh penyelenggara negara merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dengan bergulirnya gerakan reformasi yang dibawa oleh mahasiswa dan masyarakat pada tahun 1998 yang mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru memunculkan masyarakat Indonesia yang lebih kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial- budaya dengan tuntutan untuk melakukan perubahan politik yang lebih demokratis. Perubahan struktur politik yang terjadi ditandai dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1999 dengan keikutsertaan partai politik baru. Kritik dan tuntutan masyarakat yang muncul tentang penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

a. melemahnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

b. tuntutan reformasi/masyarakat bahwa perlu perubahan pola pikir dan budaya untuk menjaga, menghormati, dan menegakkan kode etik dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

c. perlunya pencegahan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perilaku menyimpang yang berpotensi dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Perkembangan negara dengan kondisi tersebut mendasari konsep pemikiran untuk perlunya memformulasikan norma etika penyelenggara negara dalam sebuah kebijakan/politik hukum negara. Etika merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi, manusia dipandu oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Sementara itu, perilaku adalah modal dasar dalam beretika.Dalam setiap individu, perilaku individu akan menentukan sejauh mana seseorang berinteraksi dengan individu atau kelompoknya, sehingga seorang individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap individu lain dalam hidup bermasyarakat. Itusebabnya, etika juga bersumber dan digali dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia.Etika memberi manusia orientasi bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari.Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan perlu dipahami bersama bahwa etika dapat diterapkan dalam segala bentuk aspek atau sisi kehidupan.

Dengan demikian, etika tidak hanya berbicara mengenai perilaku individu, tetapi juga terkait dengan kepentingan kolektif masyarakat yang lebih luas. Apabila etika dilekatkan kepada penyelenggara negara maka etika harus dimaknai sebagai refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah mengenai suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Perilaku dan etika penyelenggara negara yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku menjadi pangkal terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, nondiskriminasi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Etika Penyeleenggara Negara

Pada awalnya MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan penyiapan sarana dan prasarana, program aksi, dan pembentukan peraturan perudang- undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi, dan etika pemerintahan. Selanjutnya MPR mengeluarkan Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa yang diantaranya mengamanatkan perlunya mengaktualisasikan etika pemerintahan yang pada intinya menjunjung tinggi integritas berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga negara.

Pelbagai tuntutan masyarakat pada masa digulirkannya reformasi dicoba dipenuhi pemerintah dan DPR pada masa itu dengan membentuk undang-undang yang mengatur perilaku penyelenggara negara seperti:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan undang-undang tersebut tidak cukup, mengingat dalam pelaksanaannya ada tindakan-tindakan penyelenggara negara di luar ranah hukum yang masih menyebabkan krisis kepercayaan                               masyarakat  dalam penyelenggaraan negara seperti:

1.Sikap dan perilaku penyelenggara negara yang mengabaikan penghormatan dan ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip dasar atau norma etika sehingga seringkali terjadi tindakan/perbuatan tercela dan penyimpangan terhadap aturan.

2.Sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan penyelenggara  negara yang melakukan kebohongan di hadapan publik dan tidak jujur dalam menyampaikan fakta yang sebenarnya di lapangan.

3.Penyelenggara negara menerima hadiah/cindera mata tanpa melaporkan ke KPK untuk dinilai apakah hadiah yang diterima termasuk gratifikasi atau tidak.

4.Penyelenggara negara bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum, mementingkan kepentingan pribadi, serta memberikan perlakuan khusus kepada kerabat, keluarga, dan kelompok tertentu.

5.Penyelenggara negara mengangkat (political appointee) seseorang untuk sebuah jabatan dengan tidak memperhatikan kompetensi atau syarat-syarat pengangkatan sebuah jabatan.

6.Penyelenggara negara membuat kebijakan dan program kegiatan yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumberdaya.

7.Penyelenggara negara seringkali bersikap dan bertindak yang dapat mempengaruhi penyelesaian perkara di lembaga peradilan.

8.Seringkali terjadi sikap, perilaku, dan tindakan penyelenggara negara yang tidak peduli dan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan.

9.Penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sering   menimbulkan  konflik kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok dengan kepentingan negara seperti perangkapan jabatan.

10.Penyelenggara negara seringkali bersikap dan berperilaku kurang sopan dan tak acuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

11.Selama ini belum semua lembaga dan profesi mempunyai kode etik dan lembaga penegakannya belum optimal karena adanya kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur etika penyelenggara negara.

12.Adanya lembaga penegak kode etik yang bekerja tidak optimal, karena dianggap tidak objektif dan independen serta cenderung melindungi oknum yang diproses dalam lembaga ini.

13.Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar kode etik kurang efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara harus dijawab dan diantisipasi dengan membuat perencanaan politik hukum negara dalam bentuk undang-undang yang responsif terhadap krisis kepercayaan masyarakat.Apabila krisis kepercayaan masyarakat tidak ditanggapi dengan baik maka dapat menimbulkan delegitimasi terhadap penyelenggaraan negara walaupun prosesnya diklaim telah dilakukan secara demokratis.

Dengan 13 (tiga belas) masalah yang telah diungkapkan maka dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan etika penyelenggara negara dalam undang-undang, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan mengatur mengenai etika penyelenggara negara daya berlakunya lemah mengingat ketiga belas masalah tersebut tetap muncul walaupun sudah ada peraturan perundangan yang mengatur etika.

b. Meskipun pengaturan/regulasi etika penyelenggara negara telah ada baik yang dibentuk melalui kewenangan pejabat atau lembaga negara ataupun dibentuk oleh lembaga/institusi internal, tetapi perilaku pelanggaran norma hukum dan etik tetap terjadi dikarenakan peraturan/regulasi etika penyelenggara negara hanya dibentuk untuk masing-masing lembaga/institusi negara yang mengatur orang-orang yang bekerja di dalamnya.

c. Penyelenggara negara, baik itu pejabat politik atau pejabat karier memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan berdasarkan diskresi. Kebijakan/keputusan yang dibuatnya dalam pelaksanaannya dapat berpotensi memunculkan dampak kepada khalayak/publik. Apabila dampak yang muncul dari kebijakan adalah negatif maka perlu dibuat aturan yang dapat memberikan suatu sanksi bagi penyelenggara yang tidak memperhatikan standar etika ketika kebijakan tersebut diputuskannya.

Pembentukan undang-undang yang mengatur etika penyelenggara negara merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai- nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Hak, Kewajiban, Tanggung jawab, dan Larangan Penyelenggara Negara

Pada awalnya negara merupakan suatu entitas yang didirikan berdasarkan perjanjian antarmasyarakat calon warga negara tersebut. Tiap orang yang ada dalam masyarakat tersebut bersepakat untuk hidup dalam wadah negara yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk menyelenggarakan operasionalisasi penyelenggaraan negara maka sebagian dari warga negara tersebut dipilih untuk melakukan tugas sebagai penyelenggara negara.Masing-masing antara warga negara dan penyelenggara tersebut secara umum memiliki hak dan kewajiban yang bertimbal balik.Sebagai warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari penyelenggara negara dan wajib untuk mematuhi atau tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara tersebut. Sebaliknya dari sisi penyelenggara negara juga wajib untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan warga negara termasuk juga dalam membuat berbagai peraturan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.

Penyelenggara negara sebagai aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya tesebut tentunya harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh- sungguh dan tanggung jawab yang jelas.Panduan dasar bagi nilai-nilai moral dan etika penyelenggara negara tersebut harus berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie:

Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai sumber hukum tetapi juga sumber moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Karena itu kandungan normatif UUD 1945 harus dipahami berisi “rules of constitutional law”, sekaligus”rules of constitutional ethics” secara bersamaan.

Prinsip dasar dari “rules of constitutional law” dan rules of constitutional ethics” yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah dijabarkan menjadi TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR Anti KKN) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (UU Penyelenggara Negara). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugasnya secara sungguh- sungguh dan penuh tanggung jawab maka diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Persamaan visi, persepsi, dan misi seluruh penyelenggara negara tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan pokok penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, RUU tentang Etika Penyelenggara Negara bertujuan untuk:

1.    Memberi landasan ketentuan “payung” dalam membangun integritas.

2.  Mewujudkan penyelenggara negara yang baik, etis, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang (nilai, norma, aturan) dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.

3.   Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (2003): agar setiap negara membuat “Code of Conduct for Public Officials”.

Selama ini pengaturan-pengaturan mengenai etika bagi para penyelenggara negara pada dasarnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan sebagainya. Masing-masing hak, kewajiban, dan larangan sudah diatur tersendiri, dan masing-masing juga sudah mempunyai kode etiknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang akan diatur di dalam RUU ini haruslah dapat diposisikan secara jelas. Ketentuan- ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan larangan yang akan diatur di dalam RUU ini harus bersifat secara umum dan dapat diterapkan kepada seluruh penyelenggara negara, karena tujuan dari RUU ini adalah sebagai landasan bagi ketentuan “payung” sehingga harus bersifat secara umum (general). Dengan demikian hak, kewajiban, dan larangan yang akan diatur disini harus ditarik dari prinsip-prinsip umum atau garis besar pengaturan yang ada di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berbagai kode etik penyelenggara negara yang sudah ada.

Secara umum sebagai penyelenggara negara memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Mengajukan pembelaan jika diduga melakukan pelanggaran kode etik.

3. Mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya jika tidak terbukti melanggar Kode Etik.

4. Memperoleh penghargaan dari negara jika telah menunjukkan kesetiaan, etika kerja, dan prestasi kerja yag baik.

Dari hak-hak yang diterima tersebut maka berkonsekuensi timbulnya kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penyelenggara negara tersebut adalah:

1) Transparansi terhadap harta kekayaan sebelum dan sesudah memangku jabatan.

a. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas sehingga dapat menjadi bahan publik untuk melakukan pengawasan. Dengan adanya transparansi ini maka rakyat bisa mengontrol pemimpinnya. Dengan begitu peran masyarakat sebagai kontrol kebijakan akan berjalan.

b.  Kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara atau pejabat publik tersebut juga merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

2) Meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan aset negara harus akuntabel dan transparan sehingga aset-aset            negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan negara disini adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.

3)  Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional penyelenggara negara.

a. Pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian dan pengawasan internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ada seperti lembaga pemberantas korupsi, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, atau lembaga pengawas keuangan. Fokus dari pengendalian dan pengawasan internal ini pada mekanisme pengendaliannya yang harus dapat menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

b. Dengan adanya efektivitas pengawasan internal dan fungsional penyelenggara negara akan dapat menciptakan kehandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan akhir dari pengawasan internal dan fungsional ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara.

4) Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yaitu kejujuran, tranparansi, tepat janji, taat aturan, keadilan, kewajaran dan kepatutan, tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggarnya.

Sedangkan larangan-larangan yang harus dipatuhi penyelenggara negara adalah:

1) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari siapapun yang patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Hal ini dilandasi pemikiran bahwa seharusnya cindera mata tersebut menjadi milik negara, jika penyelenggara negara menerima hadiah atau cindera mata tersebut maka dapat berdampak kepada sikap dan perilaku pejabat negara tersebut dalam membuat kebijakan ataupun mengambil keputusan .

2) Menyalahgunakan wewenang dan barang-barang, atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi, termasuk memanfaatkan staf, pegawai, dan fasilitas kantor untuk kegiatan di luar kedinasan atau kepentingan pribadinya.

Definisi barang milik negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat definisi barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang-barang milik negara tersebut harus digunakan murni untuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

3) Melakukan pungutan-pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya. Perilaku tidak berdasar hukum ini dapat membebani rakyat yang seharusnya mendapatan pelayanan dari para penyelenggara negara.

4) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat sebagai penyelenggara negara. Seiring dengan berjalannya waktu dan memudarnya nilai-nilai etika ketimuran dan ikatan kehormatan dalam keluarga dan masyarakat, hobi berkunjung ke tempat hiburan semakin marak dijumpai di tengah masyarakat.Tempat hiburan tersebut dapat menjadi “benang merah” yang menyambungkan antara perilaku hedonisme dengan korupsi.Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara maka dapat menurunkan citra dan martabat penyelenggara negara.

5) Melakukan pembohongan kepada publik dan tidak jujur dalam menyampaikan fakta yang sebenarnya di lapangan. Sebagai penyelenggara negara harus dengan sebenar-benarnya dan jujur menyampaikan fakta yang ada di lapangan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

6) Membuat kebijakan dan program kegiatan yang tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh negara harus digunakan sesuai dengan keperluan dan sehemat mungkin agar tidak merugikan keuangan negara serta mengecewakan masyarakat

7) Melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara di persidangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sikap yang merupakan intervensi terhadap peradilan adalah sikap yang mendorong terjadinya KKN dan dapat mengganggu kinerja dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

8) Pengangkatan pejabat yang tidak memiliki kompetensi terhadap lingkup bidang kerjanya.Pengangkatan pejabat harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya, bukan berdasarkan unsur kedekatan atau kekeluargaan yang merupakan benih dari KKN. Jika tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya maka dapat menurunkan kualitas dan profesionalisme penyelenggara negara.

Dengan adanya Penyusunan RUU tentang Etika Penyelenggara Negara diharapkan dapat menjadi upaya bagi tersedianya perangkat hukum untuk menegakkan nilai-nilai moral penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan negara dan membangun integritas, profesionalitas, dan jati diri, serta menjaga martabat dalam penyelenggaraan negara.