Hukum Tata NegaraPemisan Pemilu Nasional Dan Daerah: Kajian Yuridis Atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Konsekuensinya Terhadap Legitmasi Kekuasaan Dalam Perspektif Demokrasi KonstitusionalMuhammad Hibatullah Raiful
Hukum Tata NegaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala DaerahAchmadudin Rajab
Hukum Tata NegaraDari Serentak Ke Terpisah: Tafsir Baru Mahkamah Konstitusi (MK) Atas Model Penyelenggaraan Pemilu Di IndonesiaYusuf Randi